Tubaba – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Yantoni, menyayangkan lambannya respons PT PLN Nusantara maupun PT Delima dalam menyikapi keresahan masyarakat terkait pembangunan menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) Gumawang–Lampung yang melintas di Tiyuh Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tubaba.
Menurut Yantoni, proyek tersebut telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena minimnya sosialisasi sejak awal. “Permasalahan itu menyangkut kepentingan masyarakat sekitar. Semestinya sebelum dilakukan pembangunan, pihak SUTET harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi dengan masyarakat,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Sabtu (6/9).
Ia menambahkan, persoalan kepemilikan lahan juga menjadi pemicu utama. Meski sebagian area disebut masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan, namun klaim masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja.
“Kalaupun memang ada pendapat bahwa itu masuk HGU perusahaan, mereka juga harus cepat tanggap terkait pengakuan masyarakat atas kepemilikan lahan. Perusahaan memang mendapat izin pemerintah, tapi itu tidak berarti menghilangkan hak masyarakat,” tegasnya.
Yantoni menyoroti banyaknya gejolak yang melibatkan perusahaan, termasuk PT Huma Indah Mekar (HIM), yang menurutnya kerap hanya berpegang pada dokumen HGU tanpa memperhatikan realitas sosial di lapangan.
“Buktinya masyarakat sudah ada di sana. Jadi kami berharap pihak SUTET jangan bikin kisruh di wilayah Tulang Bawang Barat. Selesaikan dulu permasalahan dengan masyarakat yang menduduki lahan itu. Mereka juga punya hak,” katanya.
Ia mendesak PLN maupun perusahaan terkait segera melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat guna meredam konflik dan mencari solusi yang adil. “Cepat adakan komunikasi dengan masyarakat yang memang menduduki atau mengklaim tanah tersebut. Jangan menambah kegaduhan,” pungkas Yantoni.