Lampung Timur | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) menghimbau para kepala desa (Kades) tidak ragu melaporkan pihak-pihak yang berani melakukan pemerasan terkait penggunaan dana desa (DD).
Ketua DPRD Kabupaten Lamtim Ali Johan Arif mengatakan, tahun ini Lamtim mendapat alokasi DD sebesar Rp. 170,936 Milyar. Dana yang bersumber dari APBN tersebut disalurkan kepada 264 desa yang tersebar di 24 kecamatan. Sementara tahun 2015 lalu dana desa untuk Lamtim Rp. 76,156 Milyar.
Perkembangan terakhir yang kami terima, dimana sejumlah Kades merasa ketakutan terkait adanya tekanan dari sejumlah pihak yang mencoba meminta bagian atas DD yang diterima masing-masing desa.
“Modusnya, dengan mencari-cari kesalahan atas penggunaan DD kemudian meminta uang damai,” ungkap Ali Johan.
Ia juga mengatakan, akibat banyak tekanan dari sejumlah pihak tersebut, ada sejumlah Kades yang mengusulkan agar tahun depan desanya tidak lagi mendapat DD.
Memang kalau penggunaan DD tersebut dilaksanakan sesuai prosudur, maka para Kades tidak perlu takut terhadap tekanan sejumlah pihak. Kalau memang, ada yang mengancam atau melakukan pemerasan laporkan kepada pihak yang berwajib.
Dengan adanya persoalan yang dihadapi para Kades tersebut, maka telah dibahas melalui rapat koordinasi jajaran Forkopimda Kabupaten Lamtin pada senin (18/7) lalu.
Hasilnya, Polres Lamtim dan Kejaksaan Negeri Sukadana menyatakan siap mendampingi para kepala desa agar program kegiatan yang direncanakan dengan DD dapat terlaksana sesuai rencana.
Selanjutnya, para Kades dihimbau agar kegiatan yang akan dilaksanakan dengan DD terlebih dulu dimusyawarahkan dengan masyarakat, perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan begitu, kegiatan yang akan dilaksanakan mendapat dukungan dari masyarakat setempat.
Sebab, berdasarkan hasil evaluasi munculnya permasalahan dalam penggunaan DD antara lain, kegiatan yang dilaksanakan tidak melalui tahap musyawarah.
“Pemkab juga akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan DD, kalau memang permasalahan yang terjadi dilapangan karena ulah oknum Kades, maka akan dikenakan sangsi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,” ungkapnya.
Di Pulau Pisang, Puan Diberi Gelar dan Nama Adat, Ratu Mutiara Kartadilaga
LAMPUNG7COM, Lampung Barat | Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat gelar sekaligus nama adat Ratu Mutiara Kartadilaga. Pemberian gelar adat kepada Puan Maharani sebagai keturunan Sai Batin Karya Kartadilaga berlangsung…
Unila Gelar Lokakarya Pengelolaan Limbah B3 di Lingkungan Kampus
BANDAR LAMPUNG – Universitas Lampung (Unila) menggelar Lokakarya Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang merupakan bagian dari Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri (PRPTN) tahun anggaran 2024. Kegiatan…
HUT Bhayangkara Ke-78, Nanang Ermanto Hadiri Peresmian Sumur Bor di Kecamatan Jati Agung
LAMSEL, Jati Agung – Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Bhayangkara ke-78, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menyerahkan bantuan sumur bor untuk masyarakat Desa Marga Agung, Kecamatan Jati Agung, Selasa (25/6/2024).…
Musrenbang Banjar Sari, Wahdi Sampaikan Pembangunan Harus Bersifat Prioritas Ada Tematiknya
LAMPUNG7COM – Metro | Kelurahan Banjar Sari Metro Utara Kota Metro menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan tema peningkatan produktivitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan berkelanjutan, di…
PLN cabut subsidi listrik 23 juta pengguna tahun depan
LAMPUNG7COM – PT PLN (Persero) bakal mencabut subsidi listrik 23 juta rumah tangga pada tahun depan. PLN meminta 23 juta rumah tangga beralih ke listrik non subsidi seperti 1.300 volt…
Pj. Gubernur Samsudin Serahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2025 kepada Satker dan OPD
BANDAR LAMPUNG – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 secara digital kepada Satuan Kerja…