BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung menggelar Asistensi Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan Bimbingan Teknis Penanganan Insiden Siber Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung di Ruang Sungkai, Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan bertema “Simulasi Penanganan Web Defacement Judi Online dan Ransomware” tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.
Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengapresiasi Badan Siber dan Sandi Negara yang telah memilih Lampung sebagai lokasi pelaksanaan penguatan keamanan siber daerah.
Menurut Ganjar, keamanan siber akan menjadi fondasi utama dalam tata kelola pemerintahan digital di masa depan, terutama ketika seluruh layanan publik semakin berbasis teknologi.
“Ketika seluruh layanan sudah berbasis digital, maka pengelola keamanan siber inilah yang menjadi penjaga kedaulatan digital Indonesia,” ujar Ganjar.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, komunitas keamanan siber, hingga praktisi teknologi guna memperkuat pertahanan digital daerah.
Ganjar juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya bergerak setelah terjadi serangan, tetapi mulai membangun sistem pengamanan sejak dini.
“Kalau ada serangan siber, jangan sampai kita baru bergerak setelah kejadian. Sistem pengamanan harus dibangun sejak awal,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya budaya keamanan digital di lingkungan pemerintahan, mulai dari penggunaan kata sandi yang kuat hingga peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman phishing, pencurian data, dan ransomware.
Ganjar menegaskan bahwa ancaman siber kini bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan ancaman nyata yang dapat memengaruhi keamanan negara.
“Perkembangan teknologi siber sangat cepat berubah. Yang satu belum selesai dipelajari, sudah muncul ancaman baru,” ujarnya.
Ia menambahkan, keamanan digital menjadi pondasi penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan implementasi Satu Data Indonesia yang membutuhkan pertukaran data antarlembaga secara aman.
Sementara itu, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, melalui sambutan yang dibacakan Sandiman Ahli Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Didik Hardiyanto, menyampaikan bahwa ancaman siber kini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah.
“Serangan ransomware, kebocoran data sensitif dan berbagai ancaman lainnya terus meningkat secara eksponensial,” kata Didik.
Ia mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS).
Menurutnya, keberadaan TTIS bukan hanya untuk memenuhi indikator penilaian keamanan siber, tetapi menjadi kebutuhan mendasar dalam mendeteksi dan merespons serangan secara cepat.
“Tim tanggap insiden siber harus diisi SDM yang kompeten, responsif dan berintegritas. Serangan siber tidak mengenal jam kerja maupun hari libur,” tegasnya.
Dalam arahannya, BSSN menekankan enam strategi utama, yakni penguatan TTIS, tata kelola keamanan informasi berbasis risiko, standarisasi SOP penanganan insiden, penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kompetensi SDM, serta pembangunan budaya kesadaran keamanan siber.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Lampung berharap kapasitas keamanan siber pemerintah daerah semakin kuat guna mendukung implementasi SPBE, interoperabilitas data, serta perlindungan data masyarakat dari ancaman digital.