OJK: Kredit Produktif, UMKM, dan Investasi Masyarakat Lampung Terus Menguat di Semester I 2026

Bandar Lampung – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung mencatat sektor jasa keuangan di Provinsi Lampung tetap menunjukkan kinerja yang sehat, resilien, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah hingga Semester I Tahun 2026. Di tengah dinamika ekonomi global, pertumbuhan kredit produktif, pembiayaan UMKM, penghimpunan dana masyarakat, hingga investasi pasar modal terus mengalami peningkatan.

Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengatakan kondisi sektor jasa keuangan Lampung hingga Mei 2026 masih terjaga dengan baik dan tetap menjalankan fungsi intermediasi secara optimal.

“Kondisi sektor jasa keuangan Lampung hingga Semester I 2026 tetap sehat, resilien, dan mampu menjaga fungsi intermediasi. Ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Fokus kami bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi memastikan sektor jasa keuangan benar-benar hadir mendukung masyarakat, UMKM, dan pembangunan daerah,” ujar Otto Fitriandy, Jumat (10/7/2026).

Kredit Perbankan Tumbuh 5,35 Persen

OJK mencatat penyaluran kredit perbankan di Provinsi Lampung mencapai Rp114,57 triliun, tumbuh 5,35 persen (year on year/yoy) atau meningkat sekitar Rp5,81 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tiga jenis kredit utama, yakni:

• Kredit Modal Kerja sebesar Rp54,64 triliun (tumbuh 2,17 persen).
• Kredit Investasi sebesar Rp18,93 triliun (tumbuh 9 persen).
• Kredit Konsumsi sebesar Rp40,99 triliun (tumbuh 8,15 persen).

Dari sisi kualitas kredit, rasio Non-Performing Loan (NPL) Gross tercatat 2,73 persen, sedangkan NPL Net berada di level 1,31 persen, yang masih berada dalam kategori sehat.

Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp75,20 triliun, meningkat 8,77 persen (yoy). Dana tersebut terdiri atas tabungan sebesar Rp43,35 triliun, deposito Rp19,77 triliun, dan giro Rp12,08 triliun.

Pembiayaan UMKM dan KUR Terus Bertumbuh

OJK menegaskan sektor UMKM tetap menjadi prioritas utama dalam penyaluran pembiayaan perbankan.

Hingga Mei 2026, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp4,35 triliun, meningkat 6,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penerima mencapai 73.787 debitur.

Wilayah dengan penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan yang selama ini menjadi sentra kegiatan ekonomi pedesaan.

OJK juga terus mendorong pembiayaan berbasis ekosistem agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga pendampingan usaha serta perluasan akses pasar.

Industri Pengolahan Dominasi Penyaluran Kredit

Berdasarkan sektor ekonomi, total kredit bank umum mencapai Rp95,34 triliun.

Kontribusi terbesar berasal dari:

• Industri Pengolahan sebesar 23,6 persen (Rp22,47 triliun).
• Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 22,2 persen (Rp21,18 triliun).
• Rumah Tangga sebesar 19,4 persen (Rp18,52 triliun).
• Bukan Lapangan Usaha Lainnya sebesar 18,44 persen (Rp17,57 triliun).
• Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 15,5 persen (Rp14,73 triliun).

Secara wilayah, Kota Bandar Lampung masih menjadi pusat aktivitas kredit dengan kontribusi 57,86 persen, disusul Kota Metro sebesar 10,43 persen.

Investasi Pasar Modal Terus Bertambah

Minat masyarakat Lampung terhadap investasi juga terus meningkat.

Hingga Maret 2026, jumlah investor yang tercatat melalui Single Investor Identification (SID) mencapai 203.565 investor, dengan nilai transaksi saham dan efek mencapai Rp3,22 triliun.

Sementara itu, sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga menunjukkan pertumbuhan positif. Outstanding pembiayaan P2P Lending mencapai Rp1,55 triliun, sementara aset dana pensiun sebesar Rp199,05 miliar, disusul Lembaga Keuangan Mikro Rp43,39 miliar, Modal Ventura Rp37,29 miliar, dan Pegadaian Rp14,03 miliar.

Edukasi Keuangan Jangkau Ribuan Masyarakat

Sepanjang Semester I 2026, OJK Provinsi Lampung telah melaksanakan 35 kegiatan literasi keuangan yang diikuti 8.315 peserta, mulai dari pelajar, mahasiswa, petani, perempuan, hingga pelaku UMKM.

Selain itu, OJK memberikan 4.660 layanan konsumen serta memproses 11.620 layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang terdiri atas layanan tatap muka maupun daring.

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK juga menggulirkan sejumlah program strategis, seperti pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, Program Bank Sampah Sekolah, serta Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS).

OJK optimistis sektor jasa keuangan Provinsi Lampung akan terus tumbuh secara sehat, inklusif, dan berkelanjutan melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah, industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan media massa guna memperkuat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung.