Jakarta | Mendagri Tjahjo Kumolo mendapat laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada 10 kepala daerah berekening gendut. Komisi II DPR mendorong agar KPK mengusut temuan tersebut.
“Soal rekening gendut ini sudah lama, ada pejabat-pejabat berekening gendut. Dulu Polri sekarang kepala daerah. Saya kira tugas KPK harus segera mengusut siapa saja yang punya rekening gendut itu,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria saat dihubungi, Sabtu (10/9/2016).
Riza mengatakan kepemilikan rekening gendut itu tentu perlu diklarifikasi, jangan sampai kepala daerah dimaksud ternyata melakukan penyimpangan. Salah satu cara mengklarifikasi sebetulnya bisa melalui pembuktian terbalik.
“Bagi orang yang jadi pejabat publik seperti kepala daerah, bisa saja ke depan dia harus lakukan pembuktian terbalik. Asal hartanya dari mana, bayar pajak nggak,” ujar politisi Gerindra itu.
Riza menilai mekanisme laporan LHKPN pejabat publik ke KPK tidak sepenuhnya bisa membuktikan rekening gendut kepala daerah. Bisa jadi ada harta yang tidak dilaporkan.
“Dengan pembuktian terbalik akan jelas sumber uang dari mana, jangan-jangan disimpan di luar negeri. Ya harus declare. Kalau usaha, usahanya terkait jabatan atau tidak, Demi semangat pemberantasan korupsi, kalau berani bahkan dari Presiden Jokowi, menteri, sampai bupati harus melakukan pembuktian terbalik,” imbuh Riza.
Sebelumnya, Tjahjo menyebut mendapat laporan dari PPATK soal 10 kepala daerah berekening gendut. Belum dirinci ini temuan baru atau lama, karena pada 2014-2015 juga ada temuan serupa dari PPATK.
“Data pasti ada di PPATK, Kemendagri tidak berwenang mengumumkan juga tidak berwenang memanggil pejabat daerahnya untuk klarifikasi, misalnya. Yang berwenang aparat penegak hukum,” kata Tjahjo.
Tjahjo menghargai privasi kepala daerah yang bersangkutan. Dia mengedepankan asas praduga tak bersalah. Seluruh Kepala Daerah, sudah melaporkan kekayaannya ke KPK. Mereka juga sudah dibekali dengan pemetaan zona rawan korupsi. Sehingga idealnya tak ada lagi kepala daerah yang berani memainkan duit rakyat.
“Kalau itu sudah semua memahami area korupsi, sudah semua membangun e-planning dan e-budgeting,” ujar Tjahjo. (red)
Sumber: detik.com
Berita lainnya
M. Kholid : Kemah Bukan Hanya Ajang Rekreasi, Tetapi Juga Sarana Pembentukan Karakter
Metro | Ratusan Siswa-siswi SMAN 1 Metro mengikuti kegiatan perkemahan Pramuka yang digelar di halaman sekolah setempat, Jumat (12/9/2025). Acara yang dibuka secara resmi Kepala Sekolah SMAN 1 Metro M.…
Masjid Raya Al-Bakrie Lampung Resmi Diresmikan, Jadi Ikon Baru Syiar Islam
Lampung — Masjid Raya Al-Bakrie Lampung resmi dibuka untuk umum setelah melalui sejumlah tahapan pembangunan sejak groundbreaking pada 20 Februari 2023. Proses panjang ini meliputi penutupan kubah pada 9 Desember 2024,…
Mang Kanon dengan Secangkir Kopi Manis Tanpa Merek
Setiap pagi, dimulai sekitar pukul 06.45 waktu kampung Sukamusukaku, saat ayam masih ngumpet di balik kandang karena belum sempat mandi, Mang Kanon sudah nongkrong manis di depan warung kopi Bang…
Babinsa Serka Animan Pimpin Langsung Aksi “Jumat Bersih” di Beringin Jaya
Bandar Lampung — Peran Babinsa sebagai ujung tombak pembinaan masyarakat kembali terlihat nyata. Serka Animan, Babinsa Koramil 410-02/TBS yang bertugas di Kelurahan Beringin Jaya, turun langsung memimpin kegiatan Jumat Bersih yang…
Helikopter Jatuh di Mimika: Seluruh Penumpang Ditemukan Tewas dan Sudah Dievakuasi
Mimika, Papua Tengah — Helikopter milik Intan Angkasa Air Service dengan nomor registrasi PK-IWS jatuh di kawasan Distrik Jila, Kabupaten Mimika, pada Rabu (10/9/2025). Seluruh penumpang yang berjumlah empat orang…
Menperin Terbitkan Aturan Baru TKDN, Investor Otomatis Dapat Nilai 25 Persen
Jakarta — Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 35/2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan…
Kesenjangan Imbal Hasil Obligasi RI Melebar, Pasar Waspadai Risiko Fiskal
Jakarta — Kesenjangan (spread) imbal hasil antara obligasi jangka pendek dan panjang Indonesia terus melebar di tengah meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap stabilitas fiskal. Menurut data Bloomberg, selisih antara imbal hasil…
Transaksi Keuangan Indonesia–China Capai USD 6,23 Miliar Lewat Skema Mata Uang Lokal
Jakarta — Kerja sama keuangan antara Indonesia dan China melalui skema Local Currency Transaction (LCT) mencatat lonjakan signifikan, mencapai USD 6,23 miliar pada Juli 2025, hampir tiga kali lipat dibandingkan…
BI: Penjualan Eceran Tumbuh 2,7% pada Agustus 2025
Jakarta — Bank Indonesia (BI) memproyeksikan penjualan eceran nasional tetap tumbuh positif pada Agustus 2025, dengan Indeks Penjualan Riil (IPR) mencatat kenaikan 2,7 persen secara tahunan (yoy). Pertumbuhan ini didorong…
Usai Bertemu Prabowo di Istana, Lukman Hakim Saifuddin: TNI Harus Fokus pada Tugas Pokoknya
Jakarta — Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan memastikan institusi tersebut fokus pada tugas pokoknya di bidang pertahanan dan keamanan, sesuai…
Pemprov Lampung dan BI Dorong Hilirisasi Komoditas Unggulan sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi
Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Bank Indonesia menggelar Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Lampung Triwulan II 2025 dengan tema “Sinergi Memperkuat Hilirisasi Komoditas Unggulan sebagai Motor Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”,…
Pemprov Lampung, Kementan, dan PLN Perkuat Pertanian Lewat Program Electrifying Agriculture dan Pompanisasi
Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kementerian Pertanian dan PT PLN (Persero) berkomitmen memperkuat sektor pertanian melalui program Electrifying Agriculture dan pompanisasi, sebagai bagian dari upaya mendorong produktivitas dan kesejahteraan…