DPRD Kab. Lampura gelar rapat pembahasan KUA-PPAS
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan DPRD Kabupaten Lampung Utara menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2017.
[su_animate][su_animate duration=”2″ delay=”1″][su_highlight background=”#d6123e” color=”#ffffff”]LAMPUNG7NEWS[/su_highlight][/su_animate]
LAMPUNG UTARA | Hadir dalam rapat paripurna ini, 30 anggota dari 45 anggota dewan, dari pembahasan ini masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum dari fraksi-fraksinya.
Dari fraksi PDI Perjuangan, mengusulkan arah kebijakan anggaran dan flapon anggaran pada tahun anggaran 2017 ini lebih berpihak pada sektor pertanian, perkebunan, usaha mikro.
Dari fraksi Gerindra, secara umum berpandangan bahwa KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran (TA) 2017 ini adalah langkah-langkah awal untuk menuju anggaran keuangan APBD 2017 yang akan dibahas pada rapat selanjutnya, sebagaimana diketahui bersama di dalam proses penyusunan anggaran bukanlah sekedar kenaikan atau penurunan nilai anggaran, akan tetapi pencapaian selama periode januari 2016 sampai dengan desember 2016 serta dibandingkan dengan tahun 2015 pada periode yang sama seharusnya menjadi tolak ukur dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun 2017 ini.
Fraksi Demokrat, terkait dengan beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Lampung Utara yang tercantum pada rancangan KUA yang disampaikan pemerintah daerah, kiranya sudah tepat adanya, untuk itu diharapkan agar permasalahan tersebut bukan saja disampaikan dan bahas secara tekstual, akan tetapi mari benar-benar diatasi secara baik dan benar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Utara.
Fraksi Golkar, penyusunan kebijakan umum anggaran dan flapon anggaran sementara (PPAS) merupakan implementasi dari rancangan kerja pemerintah dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dalam sistematis, dengan tujuan akhir meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat secara bekelanjutan.
Fraksi PKB, dengan telah disampaikannya KUA dan PPAS tahun anggaran 2017 ini, nantinya akan dibahas baik pada tingkat komisi maupun badan anggaran, besar harapan kepada Bupati untuk lebih memperhatikan nasib para petani di Tahun ini, hampir semua hasil pertanian mengalami penurunan harga, terutama singkong dan karet, sebagai penyambung lidah para petani.
Dan Fraksi Restorasi, rancangan memuat kondisi ekonomi makro daerah asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategis pencapaiannya. Penyususnan KUA dan PPAS tahun anggaran 2017 hendaknya dilakukan melalui interasi / penyesuaian terhadap kondisi-kondisi maupun proses yang mempengaruhi agar tetap terjadinya sinkronisasi dan kesinambungan dan program-program pembanguan dan efisiensi.
[su_button]Berita lainnya :[/su_button]
[su_posts posts_per_page=”15″ tax_term=”47,109″ tax_operator=”1″ order=”desc” orderby=”id”][su_posts posts_per_page=”5″ tax_term=”9″ tax_operator=”0″ offset=”1″ order=”desc”][button href=”https://lampung7news.co.id/category/lampung/pesawaran/” icon=”” rounded=”btn-box” size=”btn-lg” style=”btn-default” target=”_blank”]Klik Pesawaran[/button][/su_posts]
