SMSI Lampung Siapkan Ekspedisi Budaya HPN 2027, Taman Purbakala Pugung Raharjo dan TN Way Kambas Jadi Destinasi Utama

SMSI Lampung Siapkan Ekspedisi Budaya HPN 2027, Taman Purbakala Pugung Raharjo dan TN Way Kambas Jadi Destinasi Utama

Arca Polinesia dan Punden Berundak Berusia Ribuan Tahun Ditemukan di Tanggamus, Jejak Peradaban Lampung Terungkap

Arca Polinesia dan Punden Berundak Berusia Ribuan Tahun Ditemukan di Tanggamus, Jejak Peradaban Lampung Terungkap

KONI Metro Audiensi Dengan Sekda, Minta Dukungan Anggaran Jelang Porprov X Lampung

Jalan RA Basyid Jati Agung Segera Diperbaiki, Pemkab Lampung Selatan Alokasikan Rp1,13 Miliar

Jalan RA Basyid Jati Agung Segera Diperbaiki, Pemkab Lampung Selatan Alokasikan Rp1,13 Miliar

Kepala Daerah Jangan Gengsi Adopsi Keberhasilan Daerah Lain

Kepala Daerah Jangan Gengsi Adopsi Keberhasilan Daerah Lain

Komnas PA Bandar Lampung Anugerahkan Penghargaan kepada Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay

Komnas PA Bandar Lampung Anugerahkan Penghargaan kepada Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay

Usung Spirit of Krakatoa, Lamsel Fest 2026 Siap Tampil Lebih Spektakuler dengan Empat Event Ikonik dan Deretan Artis Ibu Kota

Penutupan Grasstrack Championship di Lampung Barat Meriah, Dihadiri Ribuan Penonton; Ini Kata Bupati Parosil

Penutupan Grasstrack Championship di Lampung Barat Meriah, Dihadiri Ribuan Penonton; Ini Kata Bupati Parosil

Danrem 043/Gatam Sambut Taruna Akademi TNI dan Akpol, Perkuat Pengabdian Lewat Bhakti Sekolah Rakyat 2026

Danrem 043/Gatam Sambut Taruna Akademi TNI dan Akpol, Perkuat Pengabdian Lewat Bhakti Sekolah Rakyat 2026

Danrem 043/Gatam Kobarkan Semangat Kontingen Balakrem dan Yonif 143/TWEJ di Pembukaan Lomba Binsat HUT Ke-1 Kodam XXI/Radin Inten

Danrem 043/Gatam Kobarkan Semangat Kontingen Balakrem dan Yonif 143/TWEJ di Pembukaan Lomba Binsat HUT Ke-1 Kodam XXI/Radin Inten

GEMAK Laporkan Dugaan Korupsi APBD Lampung Barat 2025 ke Kejati Lampung, Soroti Proyek Jalan hingga Pengadaan Bibit Ikan

Hadiri Rapat APKASI 2026, Bupati Radityo Egi Dorong Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pembangunan Kabupaten

Hadiri Rapat APKASI 2026, Bupati Radityo Egi Dorong Sinergi Pusat-Daerah untuk Percepat Pembangunan Kabupaten

Anting Merah, Langkah SMPN 4 Metro Cetak Generasi Sehat

Hujan Tak Surutkan Semangat Warga, Bupati Radityo Egi Hadiri Tradisi Sedekah Bumi 206 Tahun di Sumur Kumbang

Hujan Tak Surutkan Semangat Warga, Bupati Radityo Egi Hadiri Tradisi Sedekah Bumi 206 Tahun di Sumur Kumbang

Tradisi Sedekah Bumi Sumur Kumbang Berusia 206 Tahun Tetap Lestari, Bupati Egi Ajak Generasi Muda Jaga Warisan Leluhur

Tradisi Sedekah Bumi Sumur Kumbang Berusia 206 Tahun Tetap Lestari, Bupati Egi Ajak Generasi Muda Jaga Warisan Leluhur

Danrem 043/Gatam Tinjau Program Cetak Sawah Rakyat di Tulang Bawang, Percepat Ketahanan Pangan Nasional

Danrem 043/Gatam Tinjau Program Cetak Sawah Rakyat di Tulang Bawang, Percepat Ketahanan Pangan Nasional

PLN Peduli Salurkan Program Budidaya Lele Bioflok di Tulang Bawang Barat, Dorong Ekonomi dan Ketahanan Pangan

PLN Peduli Salurkan Program Budidaya Lele Bioflok di Tulang Bawang Barat, Dorong Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Senam Bersama di GOR Way Handak, Pemkab Lampung Selatan Bangun ASN Sehat, Solid dan Siap Berikan Pelayanan Terbaik

Senam Bersama di GOR Way Handak, Pemkab Lampung Selatan Bangun ASN Sehat, Solid dan Siap Berikan Pelayanan Terbaik

Bupati Lampung Barat Buka Soekarno Cup 2026, Ajang Cari Bibit Atlet Futsal Daerah

Bupati Lampung Barat Buka Soekarno Cup 2026, Ajang Cari Bibit Atlet Futsal Daerah

Peringati HUT Kodaeral III, Lanal Lampung dan Pemkab Lampung Selatan Hadirkan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Baksos di Dermaga Bom

Peringati HUT Kodaeral III, Lanal Lampung dan Pemkab Lampung Selatan Hadirkan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Baksos di Dermaga Bom

Kategori: Hukum

Jessica Wongso 'Kopi Sianida' Bebas Bersyarat, Ini Perjalanan Kasusnya

Hukum

Jessica Wongso ‘Kopi Sianida’ Bebas Bersyarat, Ini Perjalanan Kasusnya

QWERTY 18 Agustus 2024

Jessica Kumala Wongso resmi bebas bersyarat hari ini, Minggu (18/8)….

Hukum Kota Metro Lampung Lembaga Negara

HUT RI Ke 79, 381 Narapidana Lapas Kelas llA Kota Metro Dapat Remisi

Arif 18 Agustus 2024

LAMPUNG7COM – Metro | Momen Hari Ulang Tahun kemerdekaan Indonesia…

6 Pelaku Judi Online di Aceh Dipenjara dan Dicambuk 7 hingga 11 Kali

Hukum

6 Pelaku Judi Online di Aceh Dipenjara dan Dicambuk 7 hingga 11 Kali

QWERTY 16 Agustus 2024

Kejaksaan Negeri Aceh Barat menggelar eksekusi pidana cambuk terhadap enam…

Hukum Kota Metro Lampung

Farida, Mantan Kadis DPKP Metro Divonis Bebas

Arif 15 Agustus 2024

LAMPUNG7COM – Metro | Farida mantan kepala Dinas Perumahan dan…

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi atas Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) yang dimohonkan 19 orang, terkait pinjaman online (pinjol). Tak hanya mengabulkan kasasi, para Tergugat juga diperintahkan untuk melindungi konsumen hingga melarang data pribadi konsumen disebar. Adapun untuk Tergugat adalah Presiden Republik Indonesia (Tergugat I), Wakil Presiden Republik Indonesia (Tergugat II), Ketua DPR RI (Tergugat III), Menteri Komunikasi dan Informatika (Tergugat IV), dan Ketua Dewan Komisioner OJK RI (Tergugat V). "Mengadili Sendiri. Dalam Pokok Perkara, menghukum Tergugat I, Tergugat ll dan Tergugat III untuk memerintahkan Tergugat IV untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online," demikian bunyi putusan tersebut berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dikutip Minggu (21/7). "Menghukum Tergugat l, Tergugat ll dan Tergugat III untuk melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online," lanjut amar putusan tersebut. Putusan tersebut diketok oleh Majelis Kasasi dengan Hakim Ketua Takdir Rahmadi, S.H., L.LM., dan dua hakim anggota yakni Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Dr. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Putusan kasasi ini memerintahkan adanya pembuatan aturan pinjol. "Sehingga praktik pinjol yang eksploitatif tidak boleh ada lagi," kata Kepala Advokat LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, saat dihubungi. Asfinawati, salah satu penggugat, membeberkan bahwa selama ini banyak pengaduan dari korban pinjol ke LBH Jakarta. "Ini korban pinjol sudah menjadi fenomena, tidak bisa ditangani satu per satu, harus ada penanganan yang lebih holistik," kata Asfi yang merupakan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia periode 2017-2021 itu. Kasasi ini baru satu hal, selanjutnya adalah para tergugat melaksanakan putusan kasasi tersebut. "Ini harus dikawal hingga benar-benar diterapkan sesegera mungkin," ujar Asfi. Berikut Putusan Kasasi Selengkapnya Pada Jumat, 12 November 2021, 19 orang berikut: 1. Nining Elitos 2. Dhyta Caturani 3. Sri Baskoro 4. Betty Martina 5. Ahmad Muaz 6. Minarsih 7. Henny Susylawaty 8. Dewi Purwati 9. Nurul Kartika Putri 10. Ganie Saputro 11. Siti Aminah 12. Yulianti 13. Asfinawati 14. Nur Rosyid Murtadho 15. Irine Octavianti Kusuma Wardhanie 16. Dyah Ariyati P 17. Warsiti Hajar 18. Muharyati 19. Leon Alvinda Putra Mereka mengajukan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor perkara 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Berikut untuk petitum gugatannya: Bahwa untuk memastikan gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari terus terjadinya pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang-undangan akibat penyelenggaraan pinjaman serta untuk mencegah kerugian yang lebih luas dan besar dari warga serta untuk memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas privasi dan rasa aman bagi warga negara di Indonesia, maka dengan ini kami memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa melalui mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dapat diterima;2. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia selama gugatan ini berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan diterbitkannya regulasi terkait penyelenggaraan pinjaman online yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat dengan memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional (hak asasi manusia) warga negara khususnya hak atas privasi dan hak atas rasa aman.Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;..dst. Sidang bergulir hingga muncul putusan di PN Jakpus, putusan banding di PT DKI, dan kasasi. Berikut adalah putusan kasasi: MENGADILI: 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NINING ELITOS, 2. DHYTA CATURANI, 3. SRI BASKORO, 4. BETTY MARTINA, 5. AHMAD MUAZ, 6. MINARSIH, 7. HENNY SUSYLAWATY, 8. DEWI PURWATI, 9. NURUL KARTIKA PUTRI, 10. GANIE SAPUTRO, 11. SITI AMINAH, 12. YULIANTI, 13. ASFINAWATI, 14. NUR ROSYID MURTADHO, 15. IRINE OCTAVIANTI KUSUMA WARDHANIE, 16. DYAH ARIYATI P, 17. WARSITI HAJAR, 18. MUHARYATI, dan 19. LEON ALVINDA PUTRA, tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKl Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, tanggal 7 Juni 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt,G/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 26 September 2022; MENGADILI SENDIRI: Dalam Provisi: - Menyatakan gugatan Para Penggugat melalui gugatan warga negara (Citizen Lawsuit/CSL) dapat diterima; Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Para Tergugat; Dalam Pokok Perkara: 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3) Menghukum Tergugat I, Tergugat ll dan Tergugat III untuk: a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;b. Memerintahkan Tergugat IV melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia;c. Memerintahkan Tergugat IV untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online;d. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online; 4) Menghukum Tergugat l, Tergugat ll dan Tergugat III untuk: a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;b. Melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur:• Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam;• Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, mikrofon, dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;• Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;• Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;• Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil;• Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);• Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;• Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;• Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;c. Melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum agar tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat; 5) Menghukum Tergugat IV untuk: a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;b. Melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia;c. Membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online;d. Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online; 6) Menghukum Tergugat V untuk: a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan dan perlindungan bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;b. Membuat regulasi mengikat yang mengatur:• Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam;• Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, mikrofon, dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;• Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;• Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;• Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil;• Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);• Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;• Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;• Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;• Memastikan pelanggaran hukum tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh warga masyarakat dengan menerapkan melakukan pengawasan menyeluruh dan menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap perusahaan aplikasi pinjaman online yang melakukan pelanggaran hukum; 7) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; 3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hukum

Putusan Kasasi Pinjol: Konsumen Harus Dilindungi, Larang Data Pribadi Disebar

QWERTY 21 Juli 2024

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi atas Gugatan Warga Negara (Citizen…

Bea Cukai Kembali Lelang 60 Unit Motor Klasik Royal Enfield, Mulai Rp 30 Jutaan

Hukum Otomotif

Bea Cukai Kembali Lelang 60 Unit Motor Klasik Royal Enfield

QWERTY 7 Juli 2024

Puluhan unit motor Royal Enfield berbagai seri dan tipe dilepas…

Ditjen Imigrasi Deportasi 13 WNA Taiwan Pelaku Kejahatan Berat

Hukum Lembaga Negara Nasional

Ditjen Imigrasi Deportasi 13 WNA Taiwan Pelaku Kejahatan Berat

QWERTY 6 Juli 2024

Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi 13 warga negara asing (WNA) asal…

Pembelaan di Sidang, SYL Minta Divonis Bebas hingga Pamer Prestasi

Hukum Nasional

Pembelaan di Sidang, SYL Minta Divonis Bebas hingga Pamer Prestasi

QWERTY 6 Juli 2024

Persidangan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo…

Ini Beda Syarat Pimpinan KPK 2019 dan 2024, Apakah akan Sepi Peminat?

Hukum Nasional

Ini Beda Syarat Pimpinan KPK 2019 dan 2024, Apakah akan Sepi Peminat?

QWERTY 2 Juli 2024

Proses pendaftaran calon pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK…

Seorang Nenek Dipolisikan 4 Anaknya soal Tanah Warisan

Hukum Nasional

Seorang Nenek Dipolisikan 4 Anaknya soal Tanah Warisan

QWERTY 28 Juni 2024

Seorang nenek warga Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, di Palembang, Sumsel…

Minat Anda

Kota Metro Lampung

KONI Metro Audiensi Dengan Sekda, Minta Dukungan Anggaran Jelang Porprov X Lampung

6 Agustus 2026

Berita Terkini Internasional

Gelar Nobar Final Piala Dunia di 17 Kecamatan, Pemkab Lampung Selatan Hidupkan UMKM Lokal

19 Juli 2026

Bandar Lampung Olahraga

Khalisa Azzura Cahya Borong Dua Medali di Kejuaraan Renang Piala Kemenpora RI 2026

12 Juli 2026

Kota Metro Lampung

Tasman dan Tarno Menangkan Kejuaraan Ganda Putra Turnamen Tenis Lapangan Kapolres Metro Cup 2026

28 Juni 2026

Topik

Lampung

Nasional

Pemerintahan

Polri

Hukum

TNI