LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal merespons dengan cepat ditemukannya harga minyak goreng rakyat (MGR) di pasar berkisar Rp.16.000 – Rp.17.000/liter, yang semestinya jika sesuai harga HET (Harga Eceran Tertinggi) hanya Rp.15.700/liter.
Gubernur langsung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk pengendalian distribusi MGR tersebut yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (27/8/2025).
Rakor ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan MGR di tengah masyarakat. Juga, menjadi wadah evaluasi sekaligus pencarian solusi bersama atas berbagai tantangan distribusi, mulai dari ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga.
Rakor tersebut menyoroti pentingnya pengawasan distribusi, sinergi lintas sektor, dalam memastikan pasokan minyak goreng, tetap stabil.
Gubernur Mirza menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bulog, dan pelaku industri agar jalur distribusi benar-benar terjaga.
Gubernur Mirza menegaskan pentingnya pengawalan distribusi minyak goreng rakyat agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin dengan harga yang stabil.
”Persoalannya kita sudah ketemu. Tinggal bagaimana kita mengatur supaya harga normal,” ujar Gubernur Mirza.
“Kita ingin agar minyak goreng rakyat benar-benar mudah diakses masyarakat dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Gubernur Mirza berharap, melalui kolaborasi yang solid dan langkah-langkah yang terkoordinasi, stabilitas harga dan ketersediaan di Lampung dapat terjaga.
Sejumlah pihak penting turut hadir dan memberikan kontribusi dalam rakor ini, Antara lain PT. Pacrim Nusantara Lestari Foods, PT. LDC Indonesia, PT. Tunas Baru Lampung, PT. Domus Jaya, dan PT. Sumber Indahperkasa. Serta Perum Bulog Lampung.
Pada kesempatan itu, masing-masing perusahaan turut menyampaikan Laporan produksi minyak goreng secara keseluruhan (MGR dan Non-MGR) periode Januari-Agustus 2025, Rincian distribusi per bulan ke Distributor 1 (D1). kemudian Data produksi MGR yang diproduksi di Lampung maupun dari luar Lampung. (Red)