JAKARTA – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, menyoroti munculnya gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto melalui aksi jalanan hingga narasi di ruang publik.
Menurutnya, langkah tersebut tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya pemakzulan yang didorong melalui tekanan jalanan,” ujar Haris dalam keterangannya.
Dinilai Abaikan Mekanisme Konstitusi
Haris mengungkapkan keheranannya atas berkembangnya narasi pemakzulan, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun dinilai telah menunjukkan berbagai capaian.
Ia menekankan pentingnya masyarakat melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terpengaruh opini yang dinilai menyesatkan.
“Publik harus melihat fakta dan capaian nyata, bukan terjebak pada opini segelintir pihak yang memiliki kepentingan,” tegasnya.
Soroti Capaian Pemerintah
KNPI menilai sejumlah langkah pemerintah menunjukkan progres signifikan, di antaranya:
- Penguatan pemberantasan korupsi melalui sinergi aparat penegak hukum
- Penertiban mafia tambang dan tata kelola sawit ilegal
- Penguatan ketahanan pangan nasional
- Stabilitas ekonomi di tengah tekanan global
- Program hilirisasi industri untuk kemandirian ekonomi
“Langkah tegas terhadap mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan keberanian negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam,” ujar Haris.
Jaga Stabilitas dan Persatuan Nasional
Selain capaian ekonomi dan hukum, KNPI juga menilai pemerintah konsisten menjaga stabilitas nasional serta memperkuat sektor pertahanan sebagai fondasi kedaulatan negara.
Atas dasar itu, KNPI menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah serta mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan.
“Pemuda Indonesia akan berada di garda terdepan mengawal Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan. Jangan sampai terprovokasi narasi yang memecah belah bangsa,” tegasnya.
Kritik Harus Sesuai Jalur Demokrasi
Haris menegaskan bahwa perbedaan pandangan merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disalurkan melalui mekanisme yang sesuai konstitusi.
“Jika ada kritik, sampaikan melalui jalur yang benar. Jangan sampai demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya.