Projo Muda: Peretasan PDN Merupakan Ulah Bandar Judi Online
JAKARTA – Projo Muda menduga, peretasan Pusat Data Nasional (PDN) merupakan ketegasan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam memberantas judi online.
“Program memberantas judi online ini program utama Menkominfo Budi Arie setelah dilantik oleh Presiden Jokowi pada Juli tahun lalu,” tutur Sekretaris Jenderal DPP Projo Muda, Febrio Martha Mustafa, Rabu (10/7/2024) kepada awak media.
Perang melawan judi online (judol) dilancarkan Menkominfo Budi Arie dengan gencar.
Tercatat sepanjang periode 2023-2024 Kemenkominfo bekerja sama dengan sejumlah pihak, khususnya Polri, telah memblokir sedikitnya 2,2 juta situs judol.
Puncak perang terhadap judol, catat Febrio Martha, terjadi saat rapat Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online di Kemenko Polhukam pada 19 Juni 2024 memutuskan dilakukan blokir terhadap akses internet judol ke Kamboja dan Filipina.
“Hanya dalam hitungan jam, pada dini hari 20 Juni 2024 aksi peretasan dilakukan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara (PDNS) 2 Surabaya yang pengelolaannya berada di bawah tanggungjawab Menkominfo. Jelas terlihat upaya hacking dilakukan untuk mendiskreditkan Menkominfo Budi Arie,” tuturnya.
Dia mengingatkan, PDN merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi), khususnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Dengan menyerang program unggulan Presiden, maka yang muncul adalah wacana ketidakpercayaan (distrust) masyarakat.
Sementara di sisi lain, dalam catatan Projo Muda hingga Juni 2024, survei yang dilakukan Surat Kabar Harian Kompas mendapati tingkat kepuasan umum atas kinerja pemerintahan Jokowi-Amin mencapai 75,6 persen.
Tertinggi sejak survei periode pemerintahan kedua Jokowi dilakukan pada Oktober 2019.
Angka tersebut naik dari hasil survei yang dilakukan Kompas pada Desember 2023 yang mencapai 73,5 persen dan secara garis tren menunjukkan konsistensi meningkat sejak Oktober 2022.
“Bisa saya katakan hacking terhadap PDN yang di bawah tanggung jawab salah satu orang kepercayaan Jokowi adalah upaya mengikis ketidakpercayaan masyarakat,” tuturnya.
Projo Muda cenderung menyimpulkan upaya peretasan terhadap PDN yang secara langsung mengganggu pelayanan administrasi terhadap masyarakat didalangi oleh bandar judol yang berasal dari dalam negeri.
“Kesimpulan ini kami dapatkan bukan tanpa dasar. Pertama, berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepanjang 2023 mendapati hasil deteksi trafik anomali serangan hacking itu paling tinggi dari dan terhadap Indonesia,” tuturnya.
Kedua, lanjutnya, perubahan sikap hacker Brain Cipher yang mula-mula meminta tebusan (ransomware) untuk membuka kunci sandi data PDN, tiba-tiba membuka kunci sandi tersebut dengan alasan tindakan peretasan adalah untuk mengingatkan pemerintah agar peduli pada keamanan data.
Ini dilakukan hacker tak lama setelah Menko Polhukam Hadi Tjahjanto usai rapat dengan BSSN dan Menkominfo menyatakan telah mengetahui aktor pemicu awal terjadinya peretasan tersebut.
“Makin jelas ini upaya bandar judol di dalam negeri yang bisa jadi memiliki koneksi dengan aktor politik,” tandasnya. (Red)
Pohon Tumbang Sebabkan Tiang Listrik Patah, PLN UID Lampung Gerak Cepat Normalkan Pasokan Listrik
Bandar Lampung, 9 Juli 2024 – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung lakukan upaya percepatan penormalan pasokan listrik akibat jaringan listrik tertimpa pohon tumbang. Peristiwa yang mengakibatkan patahnya satu batang tiang listrik itu terjadi di Jalan Emir M Noor Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada 9 Juli 2024 sekitar jam 08.45 WIB.
Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Lampung Darma Saputra mengaku telah menerima informasi dari masyarakat terkait insiden tersebut sekitar jam 08.51 WIB. Sehingga pihaknya segera menerjunkan tim dari PLN ULP Teluk Betung menuju lokasi kejadian pohon tumbang tersebut. “Saat ini, petugas tengah melakukan percepatan penormalan pasokan listrik di Jalan Pangeran Emir M Noer, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Telukbetung Utara, Selasa (9/7/2024).
Ia mengungkapkan dampak dari insiden menyebabkan terganggunya pasokan kelistrikan yakni sepanjang Jalan Emir M Noer, Pasar Tamin, Jalan Agus Salim, Perumahan Citra Persada, Lamban Gunung, Jalan Nangka, Kantor Sosial, SMPN 10 Bandar Lampung dan sebagian Jalan Teuku Umar.
Kendati demikian Petugas PLN saat ini terus melakukan upaya – upaya pengamanan kelistrikan seperti melakukan manuver tegangan sehingga penormalan pasokan listrik pulih dengan cepat. “Kami sedang melakukan skema percepatan dengan memanuver jaringan listrik ke jalur lain, sehingga meminimalisir daerah padam yang terdampak yakni awalnya puluhan gardu yang padam menjadi dua gardu saja di sekitar tempat kejadian sambil terus melakukan upaya perbaikan hingga normal” ungkapnya.
Masyarakat juga dapat melaporkan potensi gangguan kelistrikan melalui Aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh melalui Playstore atau Appstore pada smartphone. Selain itu, untuk mengakses layanan kelistrikan lainnya seperti pasang baru, tambah daya, pembelian token listrik dapat juga melalui Aplikasi supper PLN Mobile ini.
Mentan dan Wakasal Bersama Pj. Gubernur Lampung Panen Raya Padi dan Jagung di Pantai Caligi, Pesawaran
PESAWARAN — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala Staf Angkatan Laut yang diwakili Wakil Kepala…
Korem 043/Gatam Peringati Tahun Baru Islam 1446 H/2024 M
Lampung – Segenap Prajurit, PNS Korem 043/Gatam dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 043 PD II/Swj, mengikuti kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 H/2024 M, yang dilaksanakan di Masjid Al Ikhlas Makorem 043/Gatam Jl. Teuku Umar Penengahan Bandar Lampung. Rabu (10/07/2024).
Peringatan Tahun Baru Islam 1446 H/2024 M mengusung tema “Jadikan Semangat Muharram Untuk Perubahan Yang Lebih Baik Menuju Indonesia Emas 2045”, yang bertujuan untuk memotivasi seluruh anggota dalam mencapai cita-cita Indonesia emas 2045, dengan penceramah Ustad H. Purna Irawan, M.Ag.
Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., dalam sambutannya yang dibacakan Kasipers Kasrem 043/Gatam Letkol Arh Sujeidi Faisal, S.T., M.Han., menyampaikan dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 36 Allah SWT menyebutkan 4 Bulan Agung yaitu Dzulqa’dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, bahwa pada bulan-bulan ini kita dianjurkan memperbanyak amal saleh.
“ Islam mengajarkan untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu yang telah kita lalui tidak akan pernah datang kembali, untuk itu marilah kita semua melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap segala amaliah yang telah kita lakukan selama ini, baik dalam kapasitas kita sebagai prajurit dan PNS dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara maupun sebagai insan hamba Allah SWT,“ tuturnya.
Selanjutnya Danrem juga mengajak seluruh prajurit dan PNS Korem 043/Gatam untuk diperbaiki dan disempurnakan, segala kekurangan, kelemahan dan kegagalan yang lalu, sementara keberhasilan yang telah diraih perlu dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi.
“Berhijrah dapat bermakna bertekad untuk mengubah diri demi meraih rahmat serta Keridhaan Allah SWT, dan meninggalkan sesuatu yang buruk menuju kearah yang lebih baik lagi, pada peringatan tahun baru islam ini, saya berharap kepada kita semua, untuk selalu berdoa dan berusaha menuju kebaikan dan kesejahteraan seluruh masyarakat, untuk dapat hidup aman, damai, sejahtera di bawah ridho Ilahi, sebagaimana tertuang dalam tema peringatan, yakni “Jadikan Semangat Muharram Untuk Perubahan Yang Lebih Baik Menuju Indonesia Emas 2045 ”.
Turut hadir pada kegiatan tersebut Pasibinpers Sipers Korem 043/Gatam Mayor Inf Sabariyanto, Para Dan/Kabalak Korem 043/Gatam, Ustad Solihin, S.Ag., Prajurit, PNS Korem 043/Gatam dan pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 043 PD II/Swj.*
Pj. Gubernur Dampingi Mentan dan Wakasal Kunjungi Program Ketahanan Pangan di Markas Komando Brigif 4 Padang Cermin, Pesawaran
PESAWARAN – Pj. Gubernur Lampung Samsudin mendampingi kunjungan kerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kepala…
Polres Lampung Utara All Out Amankan Kunker Presiden Jokowi di Lampung Utara
Lampung Utara – Kepolisian Resor (Polres) Lampung Utara Polda Lampung menyiagakan ratusan personel Kepolisian dalam rangka pengamanan kunjungan kerja (kunker) Presiden RI Joko Widodo ke Kabupaten setempat.
Presiden Republik indonesia Jokowi akan melaksanakan kunjungan kerja pada hari Kamis 11 Juli 2024 di Kabupaten Lampung Utara.
Kapolres Lampung Utara AKBP Teddy Rachesna menerangkan bahwa pengamanan besok melibatkan koordinasi dengan TNI dan berbagai instansi.
“Kami dari jajaran Polres Lampung Utara akan All Out mengamankan kegiatan kunker Presiden besok di Kabupaten Lampung Utara,” kata Kapolres, Rabu (10/7/24).
Lanjut Kapolres pengamanan dan penempatan personel di titik-titik strategis bertujuan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa mengganggu jalannya kunjungan Bapak Presiden.
“Pengamanan yang dilakukan Polres Lampung Utara mencakup pengaturan lalu lintas, pengamanan di sekitar lokasi acara, dan pengawasan ketat terhadap semua aktifitas di sekitar area kunjungan,” ujarnya.
Kita semua berharap dalam kunjungan kerja bapak Presiden besok di Kabupaten Lampung Utara dapat berjalan aman dan lancar.
“Kami berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik dalam tugas pengamanan, terutama untuk kegiatan penting seperti kunker Presiden,” tutur Kapolres AKBP Teddy. (Rizky)
Dadan Hutari: Tak Ada Hak Imunitas Hukum Bagi Oknum yang Lakukan Fitnah
Kalianda – Ramai pemberitaan terkait adanya dugaan temuan Rp2 milliar Belanja Koran pada Dinas Kominfo Lampung Selatan dan dugaan pungli penebusan sertifikat PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang terkesan tendensius dan mengarah ke fitnah.
Menanggapi pemberitaan yang tayang di sejumlah media online itu, Dadan Hutari, S.E., yang dikenal sebagai aktivis senior di Kabupaten Lampung Selatan bersuara.
“Kalau melihat beritanya, terlalu tendensius dan seakan mengarah kepada penggiringan opini publik yang dapat menyesatkan. Saya sarankan jangan ada lagi pemberitaan yang demikian,” ujar pria yang akrab disapa Dadan ini dalam keterangnnya, Rabu (10/7/2024).
Dadan mengatakan, suatu berita wajib mengandung unsur 5W + 1 H, tidak menghakimi serta menggiring opini sesuai kehendak penulisnya. Selain itu tambahnya, yang lebih fatal tak jarang penulis menyerang individu hingga pembunuhan karakter pejabat.
“Jika kita sepakat Pers (Media) merupakan mitra pemerintah. Jangan sampai membabi buta, itu berbahaya dan tidak mencerminkan seorang jurnalis yang profesional dan taat Undang-Undang Pers dan Kode Etik jurnalistik,” kata mantan Aktivis KNPI ini.
Untuk itu, Dadan mengimbau kepada seluruh media media mainstream baik online maupun cetak dan elektronik, untuk selalu menjunjung tinggi kode etik profesi jurnalis, serta penyajian suatu berita tidak bersifat tendensius.
“Saya mengingatkan teman-teman jurnalis jangan menulis berita yang mengarah pada fitnah, dan hanya bermodal kata ‘diduga’. Karna tidak ada hak imunitas hukum bagi siapapun yang melakukan fitnah,” tegas Dadan Hutari.
Terpisah, Ketua LPKSM-GML Lampung Selatan, Husni Piliang atau yang akrab disapa Bung Husni ketika diminta tanggapannya tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Dadan.
Husni juga mengimbau kepada para jurnalis agar mentaati Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik sebelum merilis sebuah berita.
“Menulis sebuah kritik pejabat sah-sah saja dan itu salah satu tugas wartawan. Namun jangan sampai menjudge membangun narasi yang cenderung menyudutkan seseorang, apalalagi mengarah ke fitnah. Ini tidak baik dalam membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional.” Ucap Husni. (*)
Mendorong Irjen Pol (Purn) Drs. Ike Edwin Maju Menjadi Capim KPK
Lampung – Para Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan yang lainnya mendorong mantan Kapolda Lampung Tahun 2016 dan mantan Staf Ahli Kapolri juga mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri, Irjen Pol (Purn.) Drs. H. Ike Edwin, SH., MH., MM., sebagai calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlihat nada setuju, Ike Edwin berencana akan segera mendaftarkan diri ke Pansel Capim KPK sebelum Tanggal 15 Juli 2024 (Penutupan).
“Kami mendukung penuh Irjen Ike Edwin sebagai calon pimpinan KPK. Beliau layak dan tepat jadi pimpinan KPK. Beberapa kali mendapatkan penilaian yang gemilang saat menjabat, dengan prestasi terbaik,” kata Ketua Umum Laskar Lampung, Nerozely kepada redaksi Lampung7, pada Rabu (10/7/24) di kediamannya.
Nero mengatakan, Ike Edwin layak lantaran dinilai paham terkait alur bidang hukum, ekonomi hingga perbankan. Lalu, yang bersangkutan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Dia juga cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik.
“Irjen Ike Edwin pas menjadi ketua KPK, dia miliki rekam jejak yang mumpuni, sukses mengungkap kasus Gayus Tambunan dan selamatkan keuangan negara Rp 350 miliar,” tuturnya.
Menurut Nero, unsur integritas menjadi bagian turut diuji guna mendapat rekomendasi dari para petinggi untuk melenggang jadi capim KPK.
“Perwira yang akan ikut seleksi diharuskan mengikuti computer based test yang terdiri dari unsur tes potensi akademik, psikologi, dan sikap kerja. Selanjutnya, peserta kemudian diwajibkan membuat esai tentang pemberantasan korupsi. Irjen Ike Edwin pernah melewati semuanya itu.” Pungkasnya.
Diketahui juga sebelumnya, Ike Edwin digadang-gadang masyarakat untuk maju pada kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung, namun Ike Edwin lebih memilih mendaftar menjadi Capim KPK, dan hal tersebut menjadi alasan tersendiri baginya, mengingat ia masih kuat secara rohani dan jasmani. (Je)
Bersama TNI, Polres Tanggamus Gelar Apel Kesiapan Pengamanan Kunker Presiden RI
Tanggamus – Jelang kunjungan kerja (Kunker) Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Tanggamus, Polres Tanggamus bersama jajaran TNI menggelar apel kesiapan pengamanan di Lapangan Merdeka Kota Agung, Rabu 10 Juli 2024.
Apel dipimpin Dandim 0424 Tanggamus, Letkol Inf. Vicky Heru Harsanto dihadiri Kapolres Tanggamus bersama para PJU Polres Tanggamus dan seluruh Kapolsek, Pasi Ops Kodim Kapten Rio Antomi dan jajarannya.
Dalam kesempatan itu, Dandim Letkol Inf. Vicky Heru Harsanto juga melakukan pemeriksaan pasukan dan ia menekankan kesiapan personel dalam pelaksanaan tugas pengamanan dengan sebaik-baiknya.
Sementara itu Kapolres Tanggamus AKBP Rinaldo Aser, SH, SIK, Msi, mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan 185 personel dalam pengamanan Kunker Presiden Republik Indonesia ke Tanggamus bersama dengan Kodim 0424 Tanggamus.
“Untuk personel Polres Tanggamus sendiri yang dilibatkan sebanyak 185 orang bersama dengan personil Kodim 0424 Tanggamus kata Kapolres Tanggamus AKBP Rinaldo Aser, SH., SIK., M.Si.
Kapolres menyebutkan, sejumlah titik pengamanan difokuskan di 5 titik serta jalur yang akan dilewati rombongan Presiden RI, namun saat ini belum ada rencana pengalihan arus lalu lintas.
“Untuk pengalihan arus belum ada, tapi nanti kita menyesuaikan dengan dinamika dilapangan. Untuk kesiapan TNI, Polri dan instansi terkait dalam rangka kunjungan Presiden RI telah siap,” tandasnya. | Khoiri
Kadis Kominfo Lamsel Kritisi Artikel Berita Terkait LHP BPK, Anasrullah: Pemilihan Judul dan Kalimat Cenderung Tendensius serta Ofensif
Kalianda – Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan, Anasrullah, S.Sos., M.M., mengkritisi sajian berita oleh salah satu di Lampung terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK. Anasrullah menilai, baik pemilihan kata untuk judul, pilihan kata kalimat dalam artikel cenderung ofensif dan sarat dengan muatan tendensi.
Seperti judul, kata Anasrullah, media tersebut menulis ‘BPK Soroti Tunjangan Perumahan DPRD Lamsel’. Padahal sama-sama dipahami, materi penulisan artikel tersebut berdasarkan LHP BPK Tahun Anggaran 2023. Pilihan kalimat untuk tajuk artikel tersebut berkonotasi, BPK layaknya lembaga penegak hukum dengan pilihan awalan kata ‘Soroti’.
“Tidak ada BPK itu sorot-menyoroti hasil pekerjaannya sendiri. Tupoksi BPK itu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. LHP itu laporan tertulis BPK bersifat reguler, rutin setiap tahun,” tukas Anasrullah, Rabu 10 Juli 2024.
Menurut Anasrullah, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan publik, supaya dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
“Disini perlu saya tegaskan, terkait rekomendasi LHP BPK 2023 kepada Pemkab Lamsel, keseluruhannya sudah selesai ditindaklanjuti. Clear and Clean,” ujar Anasrullah.
Lebih lanjut, Anasrullah juga menyoroti pilihan kata ofensif dalam penulisan artikel tersebut pada alinea pertama. Dimana dalam artikel itu langsung mengarah ke kepala daerah terkait adanya temuan dalam laporan LHP BPK karena ketidakcermatan dalam melakukan penghitungan besaran tunjangan perumahan untuk pimpinan dan anggota DPRD setempat.
“Saya lihat pilihan kata yang cukup ofensif ya, langsung mengarah ke kepala daerah. Padahal idealnya kan itu ke pemerintah daerah. Bukan maksud mengintervensi, tapi interpretasi pilihan kata dalam kalimat itu mengesankan memiliki muatan mengarah,” kata Anasrullah.
Anasrullah menambahkan, bahwa tugas dan wewenang kepala daerah itu jelas, yakni memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
“Perda, APBD, itu produk bersama eksekutif dan legislatif. Maka akan ideal pilihan kata, baik itu untuk prestasi ataupun koreksi adalah produk dari pemerintah daerah,” tutur Anasrullah.
Kemudian, lanjut Anasrullah, pada artikel lainnya dengan tajuk ‘Nah, Kejari Bakal Lidik TPP Lampung Selatan Rp14,4 Miliar yang Melanggar Aturan’.
Dalam artikel itu, diduga penggiringan opini publik, berdasarkan LHP BPK itu, bahwa Pemkab Lamsel bermasalah dengan hukum. Untuk meyakinkan, dalam artikel itu dikutip pernyataan dari APH, dalam hal ini Kejari Lampung Selatan dengan pilihan kata ambigu.
“Jujur saja, sebagai salah satu surat kabar harian terbesar di Lampung, kepada media tersebut, kami sedikit kecewa dengan muatan artikel yang tendensius ini. Kami juga paham, isu korupsi masih isu yang populis untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Besar harapan kami pers juga dapat lebih mengedepankan kode etik jurnalistik dan menjalankan fungsinya. Salah satunya sebagai bahan edukasi ke masyarakat. Bahwa LHP BPK itu sejatinya laporan tertulis yang memiliki fungsi koreksi sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan kepada pimpinan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan publik,” kata Anasrullah seraya mengimbau seluruh elemen agar LHP BPK tidak dijadikan komoditas untuk bahan propaganda dengan kepentingan tertentu.
Terakhir, Anasrullah mengungkapkan bahwasanya pemerintah daerah senantiasa dalam posisi tangan terbuka terhadap media sebagai mitra kerja yang simbiosis mutualisme.
“Dalam pembangunan daerah, peran media cukup strategis, selain sebagai wadah sosialisasi, promosi, informasi, dan edukasi, media juga memiliki peran sebagai salah satu instrumen untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam fungsi media sebagai kontrol sosial,” pungkasnya. (*)