LAMPUNG – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Advokasi Rakyat (Barak) menyampaikan kepada awak media terkait temuan dugaan indikator Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang ada di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pesisir Barat.
Wildan selaku Mahasiswa sekaligus ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Advokasi Rakyat (BARAK) Mengatakan pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi kepada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian kabupaten Pesisir Barat terkait dugaan beberapa kejanggalan di kegiatan tahun Anggaran 2023.
“Kami telah melayangkan surat klarifikasi kepada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian kabupaten Pesisir Barat terkait dugaan Korupsi di beberapa kegiatan yang diantaranya Pengembangan Tanaman Cabai Rp.sebanyak 60.000 batang dalam polbag dengan spesifikasi tinggi 10 cm,Pengembangan Tanaman Pepaya Rp. sebanyak 50.000 batang dengan spesifikasi tinggi 15 cm
Pengembangan Ternak Kambing Rp. sebanyak 55 ekor dengan spesifikasi kambing betina ,Tinggi pundak min. 60 cm; panjang badan , min 60 cm,umur 8-12 bulan Kambing jantan :,Tinggi pundak min. 65 cm; panjang badan ,min 65 cm; umur 12-18 bulan.
Masih kata Wildan” kegiatan pengadaan tanaman dan Hewan ternak diatas berdasarkan temuan tim investigasi adanya unsur Mark up atas perbandingan harga tertinggi terindikasi kuat adanya penyimpangan ketidak sesuaian spek/ Rab volume”.punkasnya
Selain dari kegiatan pengadaan diatas Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Advokasi Rakyat juga berhasil mengendus beberapa kejanggalan kegiatan Fisik pembangunan irigasi.
“Adapun kegiatan Fisik Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pekon Fajar Bulan Kecamatan Way Krui
Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pekon Pagar Dalam Kecamatan Lemong yang jelas adanya indikasi pengurangan spek Rab Volume sehingga pengerjaan nampak bobrok”.
“Anggaran fisik non fisik yang kami sebut diatas merupakan anggaran yang di awasi dan di kelola oleh Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian kabupaten Pesisir Barat, Indikasi yang di maksud sangat jelas atas minimnya pengawasan dari instansi terkait sehingga pihak ketiga/Pihak pengerja sehingga leluasa melakukan penyimpanan.
“Kami Duga Kuat Adanya Indikasi Penggelembungan Anggaran praktek Mark UP tekait dengan Kegiatan perjalanan Dinas yang kami sebutkan diatas, kegiatan Satker Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian Pesisir Barat yang kami sangat meyakini hasil pelaksanaan kegiatan tebesebut diluar dari RAB. Artinya rentannya hasil Realisasi yang tidak maksimal dari besarnya Anggaran yang dikucurkan tersebut erat kaitannya dengan adanya dugaan praktek koorporasi KKN secara sistematis serta memperkuat temuan kami terkait adanya dugaan Pengondisian serta Gratifikasi kegiatan di Satker Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian kabupaten Pesisir Barat tersebut”.
Dalam hal ini Terkait temuan yang di duga kuat adanya indikasi penyimpangan prosedur ataupun teknis Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Advokasi mendesak Aparat Penegak Hukum untuk memanggil dan memeriksa oknum yang di Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian kabupaten Pesisir Barat.
“Dari deretan kegiatan diatas yang kami duga adanya penyimpangan prosedur teknis dugaan indikasi persekongkolan jahat yang patut di katakan menjadi lahan korupsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam hal ini kami selaku Lembaga kontrol meminta dan mendesak Aparat Penegak Hukum untuk memanggil pihak yang terlibat dalam kegiatan guna menindak lanjuti hasil temuannya tersebut.” Ujarnya. [Aris]