Tag: ojk

Lampung – Puncak acara Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2025 secara nasional berlangsung pada 25 Maret, dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK, Friderica Widyasari Dewi. Dalam acara tersebut, diumumkan pemenang Kompetisi Keuangan Syariah di Bulan Ramadan (KURMA) serta penghargaan untuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Syariah dalam kategori literasi teraktif, literasi termasif, literasi terviral, dan inklusi tertinggi.

OJK Provinsi Lampung turut memeriahkan acara ini bersama Bank Indonesia, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Perhimpunan Bank Perekonomian Syariah Indonesia (Himbarsi) secara virtual melalui Zoom Meeting di Pasar Lebak Budi. OJK Provinsi Lampung terpilih sebagai salah satu perwakilan Kantor OJK Daerah untuk mengikuti diskusi interaktif dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK), untuk menyampaikan capaian GERAK Syariah yang telah dilaksanakan di Lampung.

Dalam rangkaian acara GERAK Syariah, OJK Provinsi Lampung juga melaksanakan penandatanganan kerja sama Program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), serta membuka rekening tabungan dan rekening efek syariah yang melibatkan 700 santri, asatidz, dan alumni Pondok Pesantren Madarijul Ulum di Kota Bandar Lampung. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat inklusi keuangan syariah.

Selain itu, OJK Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dewan Dakwah Provinsi Lampung untuk melaksanakan program literasi keuangan syariah dengan 44 penceramah yang menyampaikan materi terkait literasi keuangan syariah di berbagai masjid di wilayah Lampung.

Untuk memperkenalkan dan mendorong penggunaan produk keuangan syariah di kalangan masyarakat umum, OJK Provinsi Lampung juga menyelenggarakan berbagai kegiatan di Mall Boemi Kedaton pada 7-9 Maret 2025. Pembukaan kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Lampung, anggota Komisi XI DPR RI, DPD RI, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, serta PUJK Syariah dan Asosiasi terkait. Acara ini meliputi lomba hadrah, nasyid, reels, da’i, serta pelatihan Training of Trainers (ToT), Business Matching, dan Talkshow Keuangan Syariah.

“Antusiasme masyarakat Lampung dalam mengikuti berbagai kegiatan GERAK Syariah 2025 sangat tinggi. Ini menunjukkan semakin besarnya ketertarikan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Tingginya minat ini menjadi bukti bahwa keuangan syariah semakin diterima dan menjadi perhatian oleh berbagai kalangan di Lampung,” ujar Otto Fitriandy.

Sebagai apresiasi atas partisipasi aktifnya dalam menyelenggarakan kegiatan literasi, inklusi keuangan, dan sosial, OJK Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan dari Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (KE PEPK) OJK, Friderica Widyasari Dewi. Apresiasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Kantor OJK Provinsi Lampung untuk terus meningkatkan dan memperkuat keuangan syariah di daerah.

Melalui GERAK Syariah 2025, OJK berkomitmen untuk terus memperluas akses keuangan syariah ke seluruh lapisan masyarakat, guna mewujudkan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Lampung Timur – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Lampung Timur yang digelar di Kantor Bupati Lampung Timur. Acara ini juga dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bank Indonesia (BI), serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam pertemuan tersebut, OJK memaparkan capaian TPAKD Lampung Timur sepanjang 2024 serta berbagai program inklusi dan literasi keuangan yang akan diterapkan pada 2025. Beberapa inisiatif yang telah dijalankan mencakup peningkatan akses permodalan bagi UMKM, sosialisasi layanan keuangan syariah, serta edukasi keuangan bagi masyarakat di berbagai sektor.

Salah satu program unggulan yang dibahas adalah Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS), yang bertujuan meningkatkan akses keuangan berbasis syariah di lingkungan pesantren. Dengan jumlah 210 pondok pesantren dan lebih dari 20 ribu santri, Lampung Timur dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah.

“Program peningkatan inklusi dan literasi keuangan harus terus diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat umum,” ujar Otto Fitriandy.

Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menekankan bahwa peningkatan akses keuangan menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus mengupayakan berbagai langkah strategis guna memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

OJK juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam memperkuat akses keuangan di daerah. Salah satu upaya yang didorong adalah penyediaan layanan keuangan yang lebih mudah diakses, termasuk melalui digitalisasi sistem keuangan dan program subsidi pemerintah daerah untuk sektor usaha.

“Dengan pertemuan ini, diharapkan program inklusi dan literasi keuangan di Lampung Timur semakin berkembang, sehingga masyarakat memiliki akses layanan keuangan yang lebih mudah dan aman. Akses keuangan yang lebih baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan,” tutup Otto Fitriandy.