Ketua Umum Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI), Firlie Ganinduto, mengingatkan bahwa ancaman kejahatan siber kini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Di era kecerdasan buatan (AI), pelaku kejahatan digital tak lagi beroperasi dari tempat yang jauh dan sulit dijangkau, melainkan bisa berada di sekitar lingkungan kita sendiri.
Dalam diskusi bertajuk “Infinix Smartphone with Pre-Installed Digital Protection Powered by IntelliBroń Aman”, Firlie menjelaskan bahwa upaya peretasan terhadap jaringan, sistem, hingga ponsel pribadi terjadi hampir setiap saat, baik di Indonesia maupun di berbagai negara lain. Ironisnya, banyak pengguna tidak menyadari bahwa perangkat atau sistem mereka telah disusupi.
Menurut Firlie, kondisi ini dipicu oleh masih rendahnya tingkat literasi dan kesadaran keamanan siber di Indonesia. Ia menilai penguatan keamanan digital tidak cukup hanya melalui edukasi pengguna, tetapi juga perlu dibarengi dengan pengembangan industri keamanan siber nasional yang kuat dan mandiri.
Di sisi lain, perkembangan teknologi AI juga membawa tantangan baru. Firlie menyoroti bahwa AI justru dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk meningkatkan kecanggihan serangan. Dua modus yang kini marak terjadi adalah deepfake dan voice copy.
Deepfake dilakukan dengan memanipulasi wajah seseorang sehingga tampak seolah-olah melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Sementara itu, voice copy dinilai lebih berbahaya. Pelaku hanya memerlukan rekaman suara singkat sekitar 5–10 detik untuk membangun profil suara korban. Dari situ, suara tersebut dapat ditiru dengan sangat mirip untuk berbagai aksi penipuan.
“Dengan suara itu, mereka bisa menelepon ke layanan perbankan, memverifikasi transaksi, dan melakukan penipuan. Ini yang sekarang banyak terjadi,” ujar Firlie.
Dalam ekosistem digital saat ini, ponsel menjadi pintu masuk utama berbagai aktivitas, mulai dari transaksi keuangan, belanja daring, hingga layanan kesehatan. Jika ponsel berhasil diretas, seluruh data pribadi pemiliknya berisiko bocor. Karena itu, Firlie menegaskan bahwa keamanan siber harus menjadi standar bawaan pada setiap smartphone.
“Ponsel yang beredar di Indonesia harus sudah memiliki sistem keamanan yang memadai. Kalau hanya mengandalkan kesadaran pengguna, akan sangat sulit melindungi masyarakat,” tegasnya.
Firlie juga menyoroti minimnya perusahaan lokal yang mampu menyediakan layanan keamanan siber secara menyeluruh. Selama ini, banyak solusi masih bergantung pada perusahaan asing. ADIGSI, menurutnya, akan mendorong lahirnya standar keamanan siber nasional yang bisa menjadi acuan industri, sekaligus memperkuat daya saing teknologi dalam negeri agar memenuhi standar internasional.
Selain teknologi, pembentukan kebiasaan digital yang aman juga menjadi tantangan besar. Firlie mengakui bahwa mengubah kebiasaan masyarakat tidak mudah, namun harus terus diupayakan. Ia menekankan langkah-langkah sederhana seperti tidak menginstal aplikasi dari sumber tidak resmi, rutin mengganti kata sandi, mengaktifkan autentikasi dua faktor, serta menjaga kerahasiaan OTP dan data pribadi.
Meski demikian, edukasi saja dinilai belum cukup. Firlie menegaskan perlunya regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten. Menurutnya, keamanan siber harus dibangun secara menyeluruh dengan menggabungkan tiga pilar utama, yakni manusia, teknologi, dan proses.
Seseorang bisa saja memiliki perangkat yang aman dan pemahaman teknologi yang baik, tetapi tetap rentan jika tidak disiplin menjalankan prosedur keamanan, seperti jarang mengganti kata sandi atau tidak mengaktifkan verifikasi ganda.
Jika ketiga aspek tersebut berjalan selaras, Firlie optimistis kepercayaan digital masyarakat akan tumbuh. Dengan meningkatnya rasa aman dalam bertransaksi digital, ekosistem ekonomi digital pun diyakini dapat berkembang lebih sehat dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau digital trust sudah terbentuk, ekonomi digital akan semakin kuat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target pemerintah,” pungkasnya.