LAMPUNG7COM – Metro | Pemerintah Kota Metro menggelar upacara peringatan HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelematan ke 105, Satuan Polisi Pamong Praja yang ke-74 dan Satuan Perlindungan Masyarakat ke-62 tahun 2024 yang dilaksanakan di Lapangan Samber Park Kota Metro, Senin (22/04/2024).
Tampak hadir Walikota dan Wakil Walikota Metro, anggota Forkopimda, para Staf Ahli Walikota para Asisten, para Kepala OPD, para Camat dan Lurah serta para pegawai se-Kota Metro ini di tutup dengan atraksi dari anggota satuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Metro untuk memeriahkannya.
Upacara yang berlangsung secara hikmat ini diawali dengan pembagian SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro sebanyak 202 orang.
Dalam pidatonya Walikota Metro Wahdi Siradjuddin mengatakan secara definitif, awal mula terbentuknya Satpol PP pada tahun 1948 yang disebut dengan Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon, kemudian pada tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 berubah nama menjadi Kesatuan Polisi Pamong Praja.
“Tugas Satpol PP kala itu berperan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada masa mempertahankan kemerdekaan di wilayah jawa dan madura, hal ini yang menjadi latar belakang penetapan tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Satpol PP,” ucap Wahdi.
Dirinya juga meminta aparat petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro untuk tegas saat bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) di lapangan, tapi tetap harus mengedepankan sikap humanis kepada masyarakat.
Menurutnya, Perda harus ditegakkan demi menjaga ketentraman dan ketertiban umum, karena itu peran Sat-pol PP sangat penting disini sebagai eksekutornya.
“Peringatan hari ulang tahun Satpol PP dan Satlinmas Tahun 2024 ini, kita jadikan sebagai refleksi untuk bersikap semakin tegas namun tetap humanis, proaktif dalam mencermati kondisi dan dinamika di wilayah masingmasing dalam rangka menjaga stabilitas ketertiban umum,” ujar Wahdi.
Dirinya juga berharap Satpol PP, Damkar dan Satlinmas dapat bekerja sama dan bersinergi dengan TNI/Polri untuk turut serta menjaga stabilitas keamanan, khususnya pasca mendekati Pilkada pada tahun 2024, dimana saat penghitungan suara yang berpotensi dapat menimbulkan konflik nantinya.
Adapun ancaman faktual pada masa penghitungan suara adalah penolakan hasil pemilu, provokasi terhadap hasil-hasil pemilu, dan sabotase. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor ketidakpuasan peserta pemilu terhadap hasil penghitungan suara.
“Untuk itu, Saya menekankan kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas agar selalu bersikap proaktif mencermati kondisi dan dinamika di wilayahnya demi menjaga stabilitas dan keamanan dengan mengedepankan humanisme dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” kata Wahdi.
Selanjutnya anggota Satlinmas senantiasa proaktif melakukan pengamatan situasi dan kondisi di wilayah tempat tinggal masing-masing dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
“Saya yakin dan percaya, pengalaman Pilkada sebelumnya serta Pemilihan Umum pada tahun ini akan menjadi landasan yang kuat bagi Satpol PP dan Satlinmas dalam menjalankan tugas-tugasnya secara efektif dan profesional,” pungkas Wahdi. | (Red).