Kategori: Lampung

Pesisir Barat – Wildan, Ketua Umum Barisan Advokasi Rakyat (BARAK) menyampaikan kepada Awak Media pada Kamis (01/08/2024) terkait temuan pembangunan Gedung PKK kabupaten Pesisir Barat.

Pengerjaan proyek yang di kelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2023 telah menganggarkan untuk pembangunan Gedung PKK dengan jumlah anggaran milyaran.

Berdasarkan hasil temuan tim investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) Barisan Advokasi Rakyat (BARAK) melihat adanya kejanggalan dalam perelesiasian tersebut pasalnya pengerjaan yang terkesan asal asalan adanya ketidak sesuaian Spek/Rab Volume dan Mark up dan diduga kuat menjadi Ladang Korupsi bagi Oknum-oknum yang ada di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang kabupaten Pesisir Barat.

Wildan”pengerjaan pembangunan gedung PKK yang menelan anggaran miliaran rupiah berdasarkan hasil temuan tim investigasi kami di lapangan banyak menimbulkan kejanggalan nampak terlihat di lokasi pembangunan banyaknya kerusakan dan juga ada beberapa yang kami indikasi adanya ketidak sesuaian juknis diduga kuat adanya pengurangan spek/rab volume.

“Dalam hal ini juga lembaga swadaya masyarakat barisan advokasi rakyat menilai pengerjaan yang kami maksud asal-asalan ketidaksesuaian juklak juknis sehingga suatu pekerjaan tersebut nampak terlihat bobrok dan perlu kita lihat bersama hari ini pekerjaan yang kami maksud adanya indikasi KKN dan pengerjaan terlihat mangkrak diduga adanya ketidak relevan dalam pengelolaan dan perhitungan anggaran”

“juga kami selaku Lembaga Swadaya Masyarakat meminta kepada aparat penegak hukum baik itu Kajati Lampung ataupun Polda Lampung untuk turun memeriksa fisik tersebut dan segera memanggil kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Pesisir Barat menindaklanjuti hasil temuan tim kami yang turun ke lapangan,” ujarnya. (Aris)