LAMPUNG – Sejumlah tokoh masyarakat Lampung berkumpul di Lamban Sabah untuk membahas sejumlah persoalan penting yang tengah dihadapi oleh Provinsi Lampung, dengan fokus utama pada isu infrastruktur dan ekonomi. Diskusi yang berlangsung pada Senin (7/4/2025) ini dihadiri oleh berbagai pemimpin dan ahli dari berbagai sektor yang memberikan pandangan serta masukan untuk kemajuan daerah.
Dalam diskusi tersebut, Mukhlis Basri, Anggota DPR-RI Komisi 5, menyoroti kondisi infrastruktur di Lampung yang masih membutuhkan perhatian besar. Ia mengungkapkan banyaknya jalan di kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Lampung yang dalam kondisi rusak parah, terutama di Kabupaten Mesuji, Pesawaran, Pringsewu, dan Lampung Barat. “Kondisi jalan yang rusak ini menjadi hambatan serius dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah,” ujar Mukhlis. Ia juga mengingatkan bahwa hanya APBN yang dapat menangani jalan nasional, sementara defisit APBD Lampung yang mencapai 1,8 triliun rupiah menambah tantangan.
Mukhlis juga mengungkapkan pentingnya perbaikan jalan antara Liwa dan perbatasan Sumatera Selatan, serta jalan dari Way Heni ke Way Haru di Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, proyek jalan inspeksi di daerah tersebut yang dijalin antara Pemda Lampung Barat dan pihak BBTNBBS pada 2012 memiliki potensi besar untuk mendukung konservasi hutan.
Di bidang ekonomi, Andi Desfiandi, Penasehat Apindo Lampung, menyampaikan pandangannya mengenai kebijakan ekonomi yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat tumbuh lebih baik. Ia mengidentifikasi tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yakni konsumsi, belanja modal pemerintah, dan investasi. Namun, menurutnya, kebijakan efisiensi yang diterapkan justru berpengaruh buruk terhadap daya beli masyarakat, apalagi di tengah gejolak pasar modal yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Ari Meyzari, Ketua Apindo Lampung, menambahkan bahwa terbatasnya perputaran uang di Lampung serta ketatnya persaingan menjadi tantangan besar bagi perekonomian daerah. Meski demikian, ia memberikan apresiasi atas upaya Pemprov Lampung dalam mendorong perkembangan daerah. “Penting untuk terus mengidentifikasi masalah dan mencari solusi tepat untuk setiap sektor,” ujarnya.
Ardiansyah, seorang pemerhati sosial, juga menyoroti defisit anggaran daerah dan capaian PAD yang masih belum maksimal. Ia menyarankan agar kebijakan infrastruktur, khususnya terkait jalan, lebih transparan dan dipublikasikan agar masyarakat dapat lebih memahami dengan jelas.
Apriyan Sucipto SH MH, Wakil Sekretaris TP Sriwijaya Lampung, turut memberikan masukan terkait sektor perkebunan dan kehutanan. Ia mengusulkan agar Pemprov Lampung memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan tanaman Kaliandra, yang dapat dijadikan bahan pengganti batubara yang lebih ramah lingkungan.
Diskusi yang diinisiasi oleh Junaedi (Minang Indah) dan Anggota Apindo Lampung ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting lainnya, seperti Adi Susanto, Junaidi Ismail (Koordinator Poros Wartawan Lampung), Anton dari KPU Lampung Utara, Hevson Anggota DPRD Lampung Timur, serta sejumlah peserta lainnya.
Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Lampung, terutama di sektor infrastruktur dan ekonomi. Para peserta sepakat bahwa kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan daerah. (*)
