Magelang — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, bersama para Ketua DPRD kabupaten/kota se-Lampung mengikuti retret nasional dalam rangka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, pada 15–19 April 2026.
Retret nasional tersebut diikuti sebanyak 557 Ketua DPRD dari seluruh Indonesia, terdiri dari 38 Ketua DPRD Provinsi, 93 Ketua DPRD Kota, 415 Ketua DPRD Kabupaten, serta 11 pengurus asosiasi ketua DPRD kabupaten.
Ahmad Giri Akbar menyampaikan bahwa kegiatan KPPD 2026 menjadi momentum strategis dalam memperkuat kapasitas serta peran pimpinan legislatif daerah, sekaligus menyelaraskan persepsi terhadap arah kebijakan nasional.
“Melalui retret ini, kami memperoleh penguatan wawasan kebangsaan serta pemahaman yang utuh terhadap arah kebijakan nasional, sehingga dapat diimplementasikan secara selaras dalam tugas DPRD di daerah,” ujarnya.
Program KPPD 2026 dirancang untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan integritas pimpinan DPRD di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum konsolidasi nasional untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Materi yang diberikan mencakup nilai-nilai kebangsaan, perkembangan lingkungan strategis, peneguhan jati diri bangsa, kewaspadaan nasional, hingga penguatan peran pimpinan DPRD dalam pembangunan.
Peserta juga mendapatkan pembekalan terkait Asta Cita, visi dan misi Presiden, termasuk penguatan pemahaman terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta pentingnya menjaga keberagaman bangsa.
Mengusung tema “Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Guna Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini diharapkan mampu memastikan implementasi agenda pembangunan nasional berjalan efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Melalui keikutsertaan dalam retret ini, DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta mendukung kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menuju Indonesia Emas 2045.