LAMPUNG SELATAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dalam rangka pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025. Rapat berlangsung di ruang Komisi IV DPRD setempat, Senin (16/6/2025), dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Taman, dan dihadiri oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan beserta jajaran.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti dua isu penting yang dinilai krusial dalam layanan kesehatan masyarakat, yakni penghapusan persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam pengurusan BPJS bagi warga miskin serta penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang dinilai masih belum optimal.
Ketua Komisi IV, Taman, menilai bahwa penggunaan SKTM justru sering menjadi kendala bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan layanan BPJS. “Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat. SKTM yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi penghambat. Ada yang sulit mengurusnya, ada juga yang tidak tahu prosedurnya,” ungkap Taman.
Ia meminta Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi sistem tersebut dan mencari alternatif yang lebih mempermudah masyarakat miskin dalam mengakses layanan BPJS, termasuk kemungkinan integrasi data dengan lembaga sosial lain seperti Dinas Sosial.
Selain itu, DPRD juga menyoroti penanganan terhadap ODGJ yang dinilai masih belum maksimal di lapangan. Taman menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas sektor dan peningkatan alokasi anggaran agar penanganan ODGJ tidak hanya terfokus pada aspek medis, tetapi juga pada rehabilitasi sosial dan pengawasan berbasis masyarakat.
“Kita tidak bisa menutup mata. Masih banyak ODGJ di Lampung Selatan yang belum tertangani secara layak. Diperlukan pendekatan menyeluruh, tidak hanya dari Dinas Kesehatan, tapi juga dari instansi lain yang terkait,” tegasnya.
Rapat kerja tersebut diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan berpihak kepada masyarakat, terutama kelompok rentan. DPRD menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan anggaran dan kebijakan sektor kesehatan agar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil di lapangan.