Harapannya, dengan dukungan dan kerjasama dari segenap pemangku kepentingan inklusi dan literasi Keuangan di provinsi Lampung akan mengalami peningkatan yang signifikan untuk dapat memenuhi target Pemerintah untuk inklusi maupun literasi keuangan tahun 2024 masing-masing sebesar 90% dan 50%. Salah satu pendorong peningkatan inklusi Keuangan adalah peran dari keuangan digital yang tumbuh signifikan. Indonesia tengah berada di garis terdepan transisi ekonomi digital saat ini dimana peranan ekonomi digital semakin signifikan dalam membentuk cara masyarakat mencari pekerjaan, menjual barang dan jasa, serta mencari nafkah.
Di samping membawa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh industri keuangan, transformasi digital memunculkan tantangan yang perlu diwaspadai. Beberapa tantangan tersebut mencakup perlindungan data pribadi dan risiko kebocoran data, risiko investasi teknologi yang tidak sesuai dengan strategi bisnis, risiko penyalahgunaan teknologi artificial intelligence, risiko serangan siber, risiko alih daya, perlunya dukungan kesiapan tatanan institusi yang berorientasi digital, inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas, literasi keuangan digital yang masih rendah, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di Indonesia, dan dukungan kerangka regulasi.
Literasi keuangan yang baik tentunya akan menjadi hal yang penting dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan yang berkualitas. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama untuk dapat mendorong peningkatan literasi dan inkluasi keuangan khususnya di Provinsi Lampung. Sinergi antara pemerintah daerah dengan OJK, Bank Indonesia, Kementrian Keuangan, industri jasa keuangan dan stakeholder terkait lainnya menjadi kunci keberhasilan tersebut.