Mesuji | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji dalam waktu dekat kembali akan melakukan mutasi pejabat. Kepastian tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Diklat, Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Mesuji, Ardi Umum, saat dikonfirmasi di kantornya, Senin (01/08/2016). Mutasi tersebut kemungkinan akan dilaksanakan dalam satu sampai dua bulan ke depan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan selesainya proses administrasi yang saat ini sedang berjalan.
Dikatakannya, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal 71 Ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
“Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 71 Ayat (2) disebutkan bahwa Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” terangnya.
Ditambahkannya, bahwa untuk mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) akan dilakukan penilaian uji kompetensi oleh asesor dengan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Diperkirakan ada sekitar 10 JPTP yang kemungkinan akan dilakukan mutasi, baik itu asisten, staf ahli, kepala badan, ataupun kepala dinas. Lanjutnya, proses mutasi tersebut dilakukan sesuai prosedur melalui rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) berdasarkan atas penilaian kinerja.
“Saat ini kita sedang menyiapkan surat kepada KASN untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan seleksi jabatan secara terbuka dan uji komptensi tersebut sebagaimana amanat Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Mutasi jabatan ini tentu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD agar lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sinergitas Polri – TNI dan Masyarakat, Bersihkan Sampah di Balai Kampung Argomulyo
LAMPUNG7COM | Polsek Banjit Polres Way Kanan Polda Lampung bersama TNI melaksanakan kegiatan bersih – bersih di Balai Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Rabu (02/11/2022). Hadir dalam kegiatan…
Pernyataan Sikap Penjaga Ujung Barat Pulau Jawa Soal Disharmoni, Danrem 064/MY: TNI Solid
LAMPUNG7COM – SERANG | Pernyataan sikap tegas dilontarkan Komandan Korem 064/MY Brigjen TNI Tatang Subarna soal Disharmoni yang dilontarkan Anggota Komisi I Effendi Simbolon. Dalam pernyataannya Brigjen TNI dengan tegas…
Kapolresta Balam Apresiasi Aksi Unjuk Rasa Aliansi Lampung Memanggil
LAMPUNG7COM | Aksi unjuk rasa damai dari Aliansi Lampung memanggil terkait kenaikan harga BBM bersubsidi hari ini, Kamis (15/09/2022) pagi, di depan kantor DPRD Provinsi Lampung berlangsung aman dan damai.…
Arinal Buka Pameran dan Lomba Burung Berkicau Piala Gubernur Lampung 2024
BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membuka Pameran dan Lomba Burung Berkicau Gubernur Lampung Cup 2024, yang berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Minggu (12/5/2024). Dalam sambutannya,…
Dengingnya Jeritan Rakyat, Setelah Minyak Goreng dan Kedelai, Harga Gas Nonsubsidi juga Ikutan Naik
LAMPUNG7COM | Belum selesai masalah mahalnya harga minyak goreng dan kedelai di tingkat pengecer, kini harga gas nonsubsidi juga ikutan naik. Kabar tak enak tersebut diutarakan langsung oleh Pertamina, melalui…
Kapolsek Rajadesa Hadiri Rakor Tingkat Kecamatan
LAMPUNG7COM – Jabar | Kapolsek Rajadesa Polres Ciamis Polda Jabar AKP Iis Yeni Idaningsih, SH., M.H., menghadiri rapat koordinasi tingkat Kecamatan Rajadesa. Acara tersebut digelar di Aula Kantor Kecamatan Rajadesa,…