Bandar Lampung – Polemik internal dunia karate nasional kembali memanas. Konflik penggunaan nama dan logo LEMKARI diduga berdampak langsung terhadap para atlet karate yang berada di bawah naungan perguruan tersebut.
PB LEMKARI di bawah kepemimpinan Sahbirin Noor melalui kuasa hukumnya, Ansarullah, resmi melayangkan surat keberatan kepada PB FORKI terkait penggunaan nama dan logo LEMKARI oleh pihak lain yang mengatasnamakan organisasi tersebut.
Surat keberatan bernomor 09/LEMKARI-2712/PB-LEMKARI/SEK/V/2026 tertanggal 8 Mei 2026 itu ditujukan langsung kepada Ketua Umum PB FORKI.
Dalam surat tersebut, PB LEMKARI menilai polemik penggunaan identitas organisasi telah menimbulkan dampak serius terhadap atlet binaan mereka, termasuk terhambatnya keikutsertaan dalam agenda resmi karate nasional.
Pengurus PB LEMKARI versi Anton Lesiangi, Syahrul PS, ST, MT, menegaskan bahwa pihaknya memiliki legalitas resmi atas logo dan merek LEMKARI yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor IDM 000850756.
Menurut Syahrul, PB FORKI seharusnya mampu mengambil posisi netral dan menjadi mediator dalam konflik internal perguruan karate tersebut.
“Seharusnya PB FORKI bisa menjadi jembatan dan penengah dalam persoalan ini, bukan malah terkesan berat sebelah. Atlet-atlet yang sudah dipersiapkan akhirnya menjadi korban,” ujar Syahrul.
Ia menyebut, dampak paling nyata dari konflik tersebut adalah gagalnya 38 atlet mengikuti Kejuaraan Nasional Karate Piala Ketua Umum PB FORKI IV Tahun 2026 yang berlangsung di GOR C-Tra, Bandung, Jawa Barat, pada 9 hingga 12 Mei 2026.
Syahrul berharap PB FORKI dapat membuka ruang mediasi dan penyelesaian secara objektif berdasarkan legalitas organisasi yang ada, sehingga polemik tidak terus berkepanjangan dan merugikan para atlet.
“Kalaupun memang belum bisa dipertandingkan, setidaknya ada penyelesaian dan mediasi berdasarkan legalitas yang ada agar atlet tidak dirugikan dan tetap bisa bertanding,” tambahnya.
Polemik tersebut kini menjadi perhatian kalangan insan karate nasional. Banyak pihak mempertanyakan langkah PB FORKI dalam menyikapi konflik antarperguruan yang dinilai mulai berdampak terhadap pembinaan dan masa depan atlet karate di Indonesia.