Operasi Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Jaya Diperpanjang, Total 17 Jenazah Ditemukan
Banyuwangi — Operasi pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya resmi diperpanjang untuk kedua kalinya. Tim SAR…
Kunjungan PW APRI Lampung, Pemprov Dorong Peran Penghulu Perkuat Ketahanan Keluarga
LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima kunjungan Pengurus Wilayah (PW) Asosiasi Penghulu Republik Indonesia…
Tidak Ada Aksi Nyata Konflik Manusia dan Satwa, Akademisi Unila Yusdianto Kecam BKSDA dan TNBBS
LAMPUNG – Akademisi Unila Dr. Yusdianto, S.H., M.H., Mempertanyakan dan Mengecam Kinerja BKSDA dan TNBSS selaku Leading Sektor terkait Konflik Manusia dan Satwa di Lampung Barat.
Menurut Yusdianto kedua lembaga Tersebut Cenderung melakukan pembiaran terhadap Permasalahan. Dari peristiwa terakhir tak ada aksi nyata yang dilakukan sama sekali.
“Hanya seperti Tukang Arsip Jumlah satwa, tanaman, jumlah cakupan hutan dan sebagainya. Padahal perannya tidak hanya itu. Anggara negara di BKSDA dan TNBSS tidak bermanfaat sama sekali,” kata dia.
BKSDA dan TNBBS mestinya menjadi pelopor dalam menggalang kerjasama lintas sektor (pemprov, pemda, TNI, Polri, masyarakat , NGO), dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Ranah kerja permasalahan ini di kedua lembaga tersebut. Mereka mestinya aktif, progresif menggalang dukungan semua pihak guna merumuskan langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan,” tegasnya.
Yusdianto mendesak dua Lembaga tersebut mengeluarkan Peta zona rawan konflik satwa secara detail lalu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada msyarakat. Lalu menerapkan sangsi tegas bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Tentunya dengan kolaborasi semua pihak. Peran masyarakat disekitar area “merah” mesti dimaksimalkan juga pihak-pihak lainnya.
Inilah Susunan Pengurus KONI Lampung Masa Bakti 2025-2029
Bandar Lampung | Akhirnya susunan Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Lampung Masa Bakti 2025-2029 diumumkan di Sekretariat KONI Lampung, PKOR Wayhalim, Kota Bandar Lampung, Jumat (11/7/2025).
Berdasarkan SK Nomor: 91 Tahun 2025 tertanggal 10 Juli 2025 yang telah ditandatangani Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, Total pengurus KONI Lampung yang dipimpin Taufik Hidayat berjumlah 55 orang.
Menurut Taufik Hidayat, jumlah kepengurusan KONI Lampung Masa Bakti 2025-2029 disesuaikan kebutuhan organisasi agar tak terlalu gemuk dan juga tak terlalu ramping. Kepengurusan ini akan segera dilantik Gubernur Mirza.
Inilah Susunan Pengurus KONI Lampung Masa Bakti 2025-2029 :
(Red).
Unila Terima Penghargaan BNN Provinsi Lampung atas Kontribusi Aktif dalam P4GN
LAMPUNG – Universitas Lampung (Unila) kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan bebas…
PLN Salurkan Bantuan Sekolah untuk 150 Anak Yatim di Tanggamus Sambut Muharram
Tanggamus, Lampung — Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 H, PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pringsewu menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah kepada 150 anak yatim dan dhuafa di Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, Minggu (2/7). Bantuan ini disalurkan melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN sebagai bagian dari program sosial bertajuk “Seribu Berkah Muharram.”
Bantuan tersebut berasal dari zakat penghasilan pegawai Muslim PLN dan bertujuan mendorong semangat belajar anak-anak kurang mampu serta memperkuat kepedulian sosial terhadap kelompok rentan.
Manajer PLN UP3 Pringsewu, Eka Nurwati, menyampaikan bahwa peringatan Muharram menjadi momen penting untuk refleksi dan perubahan ke arah yang lebih baik.
“Kami ingin bantuan ini memotivasi anak-anak untuk terus menuntut ilmu. Ilmu adalah cahaya perubahan, dan melalui langkah kecil ini, kami ingin menumbuhkan harapan dan keberkahan,” ujar Eka.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Anggota DPRD Tanggamus Edy Yalismi, Camat Bulok, Kepala KUA, para kepala pekon, serta tokoh agama dan masyarakat. Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan sinergi dalam mendukung pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai BUMN yang hadir untuk rakyat, PLN tak hanya fokus pada layanan kelistrikan, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial. Melalui YBM PLN, perusahaan berupaya mewujudkan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Kami ingin kehadiran PLN dirasakan bukan hanya lewat listrik, tapi juga melalui kepedulian nyata di tengah masyarakat,” tambah Eka.
Dengan semangat hijrah yang dibawa oleh Muharram, PLN berharap kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi, menumbuhkan semangat berbagi, dan memperkuat solidaritas di tengah masyarakat Kecamatan Bulok.
Dinilai Langgar AD/ART, Pengprov POBSI Tidak Akui Muskot POBSI Bandar Lampung
Bandar Lampung — Musyawarah Kota (Muskot) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kota Bandar Lampung yang digelar pada Jumat, 11 Juli 2025 di Ruang Rapat Sekretariat KONI Bandar Lampung, GOR Siger Way Halim, dinyatakan tidak sah dan tidak diakui oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) POBSI Lampung.
Alasannya, kegiatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, terutama terkait keabsahan jumlah peserta yang hadir.
Berdasarkan pantauan, dari total 25 pengurus dan perwakilan rumah biliar yang seharusnya hadir, hanya 12 pengurus dan dua perwakilan yang datang. Jumlah tersebut dinilai tidak memenuhi kuorum minimal, yakni dua pertiga dari jumlah peserta sebagaimana diatur dalam AD/ART POBSI.
“Musyawarah kota ini tidak bisa dilanjutkan karena banyak peserta yang tidak hadir. Secara otomatis, keputusan-keputusan yang diambil dalam forum ini tidak bisa dianggap sah,” kata Made Suaryana, pemilik City Biliar yang juga hadir dalam forum.
Ketidakhadiran sebagian besar peserta memicu perdebatan panjang hingga forum mengalami kebuntuan (deadlock) dan tidak dapat dilanjutkan.
Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Humas dan Publikasi Pengprov POBSI Lampung, Syahronie Yusuf, menyayangkan ketidaksiapan panitia lokal dalam menggelar agenda penting tersebut.
“Kami meyakini hasil musyawarah ini tidak dapat diakui oleh Pengprov. Panitia seharusnya sejak awal melakukan verifikasi data peserta secara cermat. Kami akan segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah organisasi yang diperlukan sesuai AD/ART,” tegas Syahronie.
Akibat deadlock tersebut, kepengurusan POBSI Kota Bandar Lampung periode berikutnya belum dapat ditentukan. Pengprov POBSI Lampung pun disebut akan mengambil alih sementara roda organisasi di tingkat kota hingga musyawarah ulang yang sah dapat digelar.
Fraksi Gerindra Sampaikan Pandangan Umum Dalam Rapat Paripurna Ranperda Perubahan APBD Lamsel TA 2025
LAMSEL – Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah…
Penandatanganan Raperda APBD 2024 dan Persetujuan RPJMD 2025-2029, Lampung Mantapkan Arah Pembangunan
LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menandatangani…
Lampung Mantapkan Arah Pembangunan Jangka Menengah, Gubernur Apresiasi Peran DPRD
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung meneguhkan sinergi dan kolaborasi dalam membangun daerah.…