Dinilai Langgar AD/ART, Pengprov POBSI Tidak Akui Muskot POBSI Bandar Lampung
Bandar Lampung — Musyawarah Kota (Muskot) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kota Bandar Lampung yang digelar pada Jumat, 11 Juli 2025 di Ruang Rapat Sekretariat KONI Bandar Lampung, GOR Siger Way Halim, dinyatakan tidak sah dan tidak diakui oleh Pengurus Provinsi (Pengprov) POBSI Lampung.
Alasannya, kegiatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, terutama terkait keabsahan jumlah peserta yang hadir.
Berdasarkan pantauan, dari total 25 pengurus dan perwakilan rumah biliar yang seharusnya hadir, hanya 12 pengurus dan dua perwakilan yang datang. Jumlah tersebut dinilai tidak memenuhi kuorum minimal, yakni dua pertiga dari jumlah peserta sebagaimana diatur dalam AD/ART POBSI.
“Musyawarah kota ini tidak bisa dilanjutkan karena banyak peserta yang tidak hadir. Secara otomatis, keputusan-keputusan yang diambil dalam forum ini tidak bisa dianggap sah,” kata Made Suaryana, pemilik City Biliar yang juga hadir dalam forum.
Ketidakhadiran sebagian besar peserta memicu perdebatan panjang hingga forum mengalami kebuntuan (deadlock) dan tidak dapat dilanjutkan.
Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Humas dan Publikasi Pengprov POBSI Lampung, Syahronie Yusuf, menyayangkan ketidaksiapan panitia lokal dalam menggelar agenda penting tersebut.
“Kami meyakini hasil musyawarah ini tidak dapat diakui oleh Pengprov. Panitia seharusnya sejak awal melakukan verifikasi data peserta secara cermat. Kami akan segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah organisasi yang diperlukan sesuai AD/ART,” tegas Syahronie.
Akibat deadlock tersebut, kepengurusan POBSI Kota Bandar Lampung periode berikutnya belum dapat ditentukan. Pengprov POBSI Lampung pun disebut akan mengambil alih sementara roda organisasi di tingkat kota hingga musyawarah ulang yang sah dapat digelar.
Fraksi Gerindra Sampaikan Pandangan Umum Dalam Rapat Paripurna Ranperda Perubahan APBD Lamsel TA 2025
LAMSEL – Rapat paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah…
Penandatanganan Raperda APBD 2024 dan Persetujuan RPJMD 2025-2029, Lampung Mantapkan Arah Pembangunan
LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menandatangani…
Lampung Mantapkan Arah Pembangunan Jangka Menengah, Gubernur Apresiasi Peran DPRD
LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung meneguhkan sinergi dan kolaborasi dalam membangun daerah.…
MPBKL Unila Libatkan Tokoh Adat Sebagai Penguji Tesis, Perkuat Kolaborasi Akademik dan Budaya Lokal
Bandar Lampung – Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung (MPBKL), Pascasarjana FKIP Universitas Lampung kembali menegaskan komitmennya dalam membangun sinergi antara dunia akademik dan budaya lokal. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan ujian tesis yang berlangsung di ruang Dekan FKIP Unila, dengan melibatkan tokoh adat sebagai bagian dari tim penguji.
Dalam ujian tersebut, hadir jajaran dosen dan penguji yakni Prof. Dr. Farida Ariyani, M.Pd., Dr. Tuntun Sianaga, M.Hum., Dr. Budi Kadaryanto, S.Pd., M.A., serta Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd., selaku Dekan FKIP Unila. Yang menarik, Usman Karim JAB, S.Pd., M.M.—seorang tokoh masyarakat dan anggota Majelis Penyimbang Adat Lampung Kabupaten Way Kanan—dilibatkan sebagai penguji praktisi sekaligus pembahas tesis.
Tesis yang diuji merupakan karya mahasiswa MPBKL, Mirna Suri, yang mengangkat tema pelestarian budaya adat melalui bahasa, dengan judul “Pengembalian Kata Ganti Orang Dalam Bahasa Lampung Ragam Perwatin Pada Tuturan Penglaku Gawi.” Kehadiran Usman Karim dinilai sangat relevan, karena beliau merupakan pelaku aktif dalam pelestarian upacara adat begawi yang menjadi fokus penelitian.
Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam kegiatan akademik tersebut, Usman Karim menerima sertifikat sebagai penguji praktisi, yang diserahkan langsung oleh Dekan FKIP Unila, Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.
Ketua Program Studi MPBKL, Prof. Dr. Farida Ariyani, M.Pd., menyampaikan bahwa topik seperti ini sangat penting karena menyentuh aspek-aspek bahasa adat yang kian terpinggirkan. “Banyak istilah dan struktur bahasa adat yang mulai langka. Jika tidak dikenalkan kembali dalam ruang akademik dan kepada generasi muda, maka ada risiko kepunahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, kegiatan ini disebut sebagai implementasi pendekatan teks, koteks, dan konteks yang menjadi ciri khas pembelajaran di MPBKL Unila. Kolaborasi dengan tokoh adat bukan hanya memperkaya perspektif akademik, tapi juga menguatkan keterhubungan antara kampus dan komunitas adat di Lampung.
“Kami berharap kerja sama seperti ini tidak berhenti di sini. Justru harus terus diperluas agar universitas dan masyarakat adat dapat saling memperkuat. Karena pusat bahasa dan budaya Lampung sejatinya hidup dan tumbuh kuat di wilayah adat itu sendiri,” tutup Prof. Farida.
Laskar Lampung Indonesia Ucapkan Selamat Bertugas kepada Danlanud Pangeran M. Bun Yamin
Bandar Lampung — Organisasi kemasyarakatan Laskar Lampung Indonesia (LLI) menyampaikan ucapan selamat dan dukungan penuh atas penugasan Komandan Pangkalan TNI AU Pangeran M. Bun Yamin, Letkol Pnb Oktavianus Olga Satya Nugraha, S.M., yang baru saja menjabat.
Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum LLI, Ir. Nerozelli Kunang, mewakili seluruh jajaran pengurus dan anggota organisasi.
“Kami, keluarga besar Laskar Lampung Indonesia, mengucapkan selamat bertugas kepada Letkol Pnb Oktavianus Olga Satya Nugraha sebagai Komandan Lanud Pangeran M. Bun Yamin. Semoga sukses selalu dalam menjalankan amanah, menjaga kedaulatan udara Indonesia, dan membangun sinergi positif dengan masyarakat Lampung,” ujar Nerozelli Kunang dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).
LLI berharap kepemimpinan Danlanud yang baru dapat mempererat hubungan antara TNI AU dengan masyarakat sipil, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan penguatan karakter kebangsaan.
“Kami siap bersinergi untuk menjaga persatuan, kedamaian, dan keamanan di Bumi Ruwa Jurai yang kita cintai,” tambahnya.
Ucapan ini juga menjadi simbol komitmen LLI dalam mendukung seluruh elemen pertahanan dan keamanan negara serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal di Tanah Lampung.
Danlanud Bun Yamin Disambut Dang Ike di Lamban Gedung Kuning, Kenangan Masa Kecil Mengalir Hangat
BANDAR LAMPUNG — Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti Lamban Gedung Kuning (LGK), kediaman milik tokoh adat Lampung, Irjen Pol (Purn) Drs. H. Ike Edwin, S.H., M.H., M.M., atau yang akrab disapa Dang Ike, di Jalan Pangeran Suhaimi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Kamis malam (10/7/2025).
Kehadiran Danlanud (Komandan Lapangan Udara) Pangeran M. Bun Yamin, Letkol Pnb Oktavianus Olga Satya Nugraha, S.M., beserta istri, Ny. Rissa Oktav, yang baru menjabat dua minggu, menjadi momen istimewa. Kunjungan ini diterima secara adat dan penuh penghormatan oleh keluarga besar Lamban Gedung Kuning dalam tradisi anjausilau, penyambutan kehormatan khas Lampung.
Diawali Pengenalan Benda Sejarah
Pada awal kunjungan, Dang Ike bersama istri, dr. Hj. Aida Sofina mengenalkan kepada rombongan Danlanud Pangeran M. Bun Yamin tentang benda-benda sejarah dan kisah-kisah pada masa Kerajaan Lampung.
Nuansa Emosional dan Sejarah yang Dalam
Dalam sambutannya, Dang Ike membagikan kisah personal yang menyentuh. Ia mengenang masa kecilnya bersama adik-adiknya yang tumbuh besar di lingkungan Lanud Bun Yamin, Menggala, Tulang Bawang. Lanud tersebut, menurutnya, bahkan mengambil nama dari ayah kandungnya, H. Bun Yamin, seorang pahlawan Lampung yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa dan tanah kelahirannya.
“Kunjungan ini bukan hanya menyambut seorang pejabat militer, tapi juga menyambut keluarga. Saya merasa tersentuh karena Lanud Bun Yamin punya nilai historis yang mendalam dalam hidup saya,” ujar Dang Ike, yang juga dikenal sebagai tokoh adat dan mantan Kapolda Lampung fenomenal.
Silaturahmi Lintas Profesi dan Organisasi
Penyambutan ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan perwakilan organisasi masyarakat, media, advokad serta profesi lainnya. Dalam kesempatan itu, Dang Ike memperkenalkan organisasi wartawan yang hadir seperti Komite Pewarta Independen (KoPI) dan PWDPI, serta organisasi masyarakat Laskar Lampung Indonesia (LLI), Organisasi Advokad, IPHI dan Gham Baylam.
Dang Ike yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat di berbagai organisasi tersebut, menyebut kehadiran para tokoh ini sebagai bentuk solidaritas dan penghargaan terhadap tamu kehormatan dari militer.
“Ini adalah bentuk sinergi antara adat, masyarakat sipil, dan institusi pertahanan. Sebab dalam membangun daerah, semua unsur harus bergerak bersama,” ujarnya.
Sambutan Danlanud: Terharu dan Terhormat
Dalam sambutannya, Letkol Pnb Oktavianus Olga Satya Nugraha menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan penuh adat dan kehangatan tersebut. Ia mengaku tidak menyangka akan disambut dengan sedemikian megah dan penuh makna.
“Saya sangat tersentuh. Sambutan ini menunjukkan betapa kuatnya akar budaya dan nilai kekeluargaan di Lampung. Ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan dalam pengabdian saya,” kata Danlanud.
Ia juga menyampaikan komitmennya untuk terus membangun sinergi antara TNI AU dengan masyarakat Lampung, khususnya dalam mendukung ketahanan wilayah udara dan peran sosial kemasyarakatan.
Simbol Persaudaraan: Cinderamata Pesawat Tempur
Sebagai penutup, Letkol Oktavianus memberikan cinderamata berupa miniatur pesawat tempur kepada Dang Ike sebagai bentuk penghormatan dan simbol persaudaraan.
Acara diakhiri dengan sesi foto bersama yang memperlihatkan suasana akrab antara pejabat militer, tokoh adat, organisasi wartawan, dan organisasi lainnya yang hadir. Momentum ini memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan, budaya, dan kehormatan sebagai jati diri bangsa.
Tiga Inpres untuk Lampung: Pusat Siapkan Langkah Nyata Perkuat Layanan Kesehatan Daerah
Jakarta — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama enam bupati dari wilayah kabupaten di Provinsi Lampung melakukan audiensi strategis dengan Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan komitmen kuat pemerintah pusat melalui tiga Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menyasar langsung permasalahan utama sektor kesehatan di Lampung.
Turut hadir mendampingi Gubernur, antara lain Bupati Lampung Selatan Radityo Egi, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah, Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Tanggamus Saleh Asnawi, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, dan Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.
Audiensi ini turut disaksikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal Kemenkes, para direktur jenderal, serta jajaran eselon I dan II Kemenkes.
Permasalahan Daerah Disampaikan Langsung
Dalam forum tersebut, para kepala daerah menyampaikan langsung berbagai persoalan pelayanan kesehatan yang masih menjadi tantangan di daerahnya masing-masing, termasuk keterbatasan tenaga medis, minimnya alat kesehatan, dan fasilitas layanan yang belum layak.
Gubernur Rahmat Mirzani menegaskan perlunya perhatian dan intervensi dari pemerintah pusat untuk membantu daerah mempercepat layanan kesehatan.
“Kami menyampaikan kebutuhan nyata di lapangan: mulai dari kurangnya dokter, dokter gigi, hingga dokter spesialis. Selain itu, banyak puskesmas dan rumah sakit daerah yang belum layak. Kami harap, ini bisa dijawab dengan kebijakan yang menyentuh langsung rakyat,” tegas Gubernur.
Tiga Inpres Strategis Siap Diberlakukan
Menanggapi aspirasi tersebut, Kementerian Kesehatan menyatakan siap mendukung peningkatan layanan kesehatan di Lampung. Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menyebut, pemerintah pusat berkomitmen mengeluarkan tiga Instruksi Presiden (Inpres) strategis:
-
Inpres Pemenuhan SDM Kesehatan
Fokus pada penempatan dokter umum, dokter gigi, dan spesialis dengan skema afirmatif bagi putra-putri daerah agar kembali mengabdi di wilayah asalnya. -
Inpres Renovasi dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan
Akan menjangkau puskesmas, rumah sakit, dan pustu terutama di daerah dengan indeks layanan rendah dan infrastruktur minim. -
Inpres Penguatan Layanan KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi)
Bertujuan memperkuat sarana penanganan penyakit berat yang menjadi beban kesehatan utama nasional, seperti peralatan CT-Scan, cath lab, dan alat hemodialisa.
“Tiga Inpres ini akan menjadi solusi sistemik. Tidak hanya menambal yang kurang, tetapi membangun fondasi layanan yang kuat dan merata di seluruh Lampung,” ujar Marindo.
Apresiasi untuk Respons Cepat Pemerintah Pusat
Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI atas komitmen cepat dan konkret dalam menjawab tantangan kesehatan di daerah.
“Ini bukan pertemuan simbolik, tapi langkah nyata. Pemerintah pusat mendengar dan siap bergerak. Kami optimis, pelayanan kesehatan di Lampung akan lebih merata dan berkualitas,” ujar Rahmat Mirzani.
Ia menambahkan, sinergi antara pusat dan daerah sangat penting demi menjamin hak dasar masyarakat atas kesehatan yang layak, sebagaimana amanat konstitusi.
Sinergi KPK – Pemda: Dorong Penguatan Tata Kelola Daerah Demi Efektivitas Pelayanan Publik
Jakarta | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi sebagai langkah awal mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih pascapelantikan kepala daerah di sejumlah provinsi.
Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta, Kamis (10/7/2025), dan melibatkan pemerintah daerah dari DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, serta Jawa Barat.
Forum ini diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai ruang penguatan komitmen antara kepala daerah dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
KPK juga menekankan pentingnya sinergi strategis dalam mendorong upaya pencegahan korupsi secara sistemik dan berkelanjutan.
“Kepala daerah bukan hanya pemegang mandat politik, tapi juga penentu arah perubahan. Kami ingin memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kolaborasi dan integritas menjadi kunci, jadikan KPK sebagai partner strategis dalam membangun tata kelola,” tegas Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK.
Johanis mengungkap bahwa sebanyak 51 persen atau 854 dari 1.666 perkara yang ditangani KPK bersinggungan dengan pemerintah daerah, baik dari jajaran eksekutif dan legislatif. Angka ini menjadi alarm bahaya yang perlu diwaspadai dan dibenahi.
“Jabatan itu sifatnya hanya sementara, hanya 5 tahun, maksimal 10 tahun. Lakukanlah yang terbaik untuk pembangunan daerah dan negara kita. Jangan bergaya di atas mobil, sementara rakyat kita menderita,” sambung Johanis.
Untuk itu, KPK mendorong penyelarasan antara kebijakan daerah dan strategi nasional pemberantasan korupsi, termasuk Aksi Stranas PK.
Tak hanya itu, instrumen pencegahan seperti Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) juga menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem antikorupsi di daerah.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola yang bersih, transparan, dan berintegritas, terlebih Jakarta tengah menuju Kota Global.
Sehingga, kunci utama mewujudkannya bisa dimulai dari keberanian pemimpin untuk menahan godaan dan menanamkan budaya antikorupsi mulai dari diri sendiri.
“Jakarta memiliki anggaran Rp 91,2 triliun, tahun depan menjadi Rp 94 triliun, pasti semua orang tergiur. Untuk itu, pengelolaan (anggaran) menjadi bagian dari sikap antikorupsi sebab sikap antikorupsi harus dimulai dari diri sendiri. Kedepannya, saya berharap dan mendoakan terutama bagi semua kepala daerah, tidak ada yang ketika tertangkap itu bahagia,” tegas Pramono.
Adapun, Pemprov DKI Jakarta telah menegaskan komitmen antikorupsi melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi antikorupsi bagi seluruh Kepala Daerah dan Direksi BUMD; pejabat mengajar antikorupsi; bus dan kampanye antikorupsi; bimbingan teknis fraud risk assessment; serta festival antikorupsi.
Dorong Sistem Pencegahan yang Terintegrasi
Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi penting untuk mengantisipasi potensi penyimpangan dalam kebijakan efisiensi belanja daerah, terutama terkait perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam hal ini, KPK menekankan urgensi penggunaan MCSP sebagai instrumen deteksi dini atas risiko benturan kepentingan dan penyimpangan kebijakan.
KPK juga mendorong kepala daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan agenda nasional pemberantasan korupsi, mengelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel, melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara tepat waktu sesuai Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024, serta mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi dan pemberdayaan penyuluh antikorupsi (PAKSI & API) di wilayah masing-masing.
Dengan kolaborasi yang erat antara KPK dan pemerintah daerah, diharapkan agenda pemberantasan korupsi di level lokal semakin kuat guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Plt Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Monitoring KPK Aida Ratna Zulaiha, serta jajaran Kepala Daerah, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, dan Inspektur Daerah dari enam provinsi yang menjadi peserta kegiatan.|(Gun/rils).