Jakarta | Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam Rapat Terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Selasa (20/9/2016) sore, menyetujui pembubaran 9 (sembilan) Lembaga Non Struktural (LNS).
“Tadi dalam Rapat Terbatas telah diputuskan dihapus 9 LNS, sehingga dengan demikian dari 127 totalnya sudah 21 LNS yang dibubarkan atau dihapus,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai mengikuti ratas yang membahas mengenai Penataan LNS, Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Rencana Pembentukan Badan Siber Nasional tersebut.
Dijelaskan Pramono Anung, dari 106 LNS yang tersisa terdapat 85 LNS yang dibentuk oleh Undang-Undang (UU) sehingga tidak serta merta bisa dibubarkan atau dihapus. Namun, ujar Seskab, untuk badan-badan yang dibentuk oleh Undang-Undang ini yang perlu diubah adalah UU-nya.
“Bapak Presiden memberikan instruksi kepada Bapak Menteri PANRB untuk dikaji kembali dari 106 dikurangi 85 (LNS yang dibentuk berdasarkan UU, red), kurang lebih masih ada sekitar 21 lagi, yang perlu apakah dihapus, di-merger, dilikuidasi, atau apapun langkah berikutnya,”ujar Seskab.
Presiden, ujar Seskab, memerintahkan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan badan atau kementerian/lembaga yang sudah ada. “Arahan Bapak Presiden tidak perlu dibuat perintah dalam UU untuk membentuk badan-badan baru. Sehingga dengan demikian, badan yang sudah ada atau kementerian/lembaga yang sudah ada dimaksimalkan, dioptimalkan,” pungkas Seskab.
Sementara itu terkait tugas dan fungsi lembaga yang dibubarkan, Menteri PANRB Asman Abnur mengungkapkan semuanya akan dikembalikan fungsinya dan diintegrasikan kembali kepada kementerian/lembaga yang mengkoordinasikan di bidang yang dibubarkan itu.
“Seperti Badan Benih Nasional, kita kembalikan lagi kepada lembaga pemerintah yang di bidang pertanian, yaitu Menteri Pertanian, dan begitu seterusnya,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai nasib pegawai di LNS yang dibubarkan, Asman menjelaskan bahwa badan-badan tersebut hanya memiliki 10-20 ASN dan pegawai tersebut akan dikembalikan ke kementerian masing-masing. “Sedangkan untuk honorer-nya tentu kita selesaikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku”, tambah Menpan-RB.
Asman menambahkan pembubaran LNS ini diharapkan akan menambah efisiensi anggaran. Namun ia mengungkap belum dapat memberikan secara rinci total efisiensi yang didapat.
“Nanti saya akan menyampaikan total hitungannya secara detil karena tadi secara efisiensi saja baru kita lakukan tapi secara total keseluruhan belum kita lakukan perhitungannya”, katanya.
Menpan-RB mengungkapkan pembubaran LNS ini akan berlaku setelah terbitnya peraturan presiden (perpres). “Tentunya ini menjadi kewenangan Pak Seskab untuk memfollow up,” kata Asman.
Berikut adalah sembilan LNS yang dibubarkan: 1) Badan Benih Nasional, 2) Badan Pengendalian Bimbingan Massal, 3) Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, 4) Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, 5) Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, 6) Dewan Kelautan Indonesia, 7) Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, 8) Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan 9) Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis. (red)
Sumber : Humas SesKab RI
Berita lainnya :
Fraksi PAN DPRD Lampung Selatan Ucapkan Selamat atas Pengukuhan Bupati Radityo sebagai Bendahara Umum APKASI
LAMPUNG SELATAN — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas dikukuhkannya Bupati Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia…
Pagar Nusa Tidak Bertanggungjawab Atas Kegaduhan Yang Dilakukan Eddy Purnomo
Bandarlampung | Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa Lampung, menyatakan sikap tidak bertanggungjawab, atas apa yang telah dilakukan oleh Eddy Purnomo sebagai salah satu anggotanya, baik lisan atau tulisan. Pernyataan Sikap…
Wabup Mad Hasnurin Pimpin Rakor PAD 2025, Tekankan Peran Camat dan Peratin dalam Peningkatan Pendapatan Daerah
Lampung Barat — Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sinergi lintas sektor. Upaya tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi PAD Tahun Anggaran 2025, yang dipimpin…
Bupati Lampung Selatan Dikukuhkan Sebagai Bendahara Umum Apkasi 2025–2030
JAKARTA – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, resmi dikukuhkan sebagai Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) periode 2025–2030. Pengukuhan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di…
Gubernur Lampung Tekankan Sinergi Penanggulangan Bencana sebagai Pilar Pembangunan Daerah
Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola penanggulangan bencana, sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan oleh Asisten…
Sekdaprov Marindo Tegaskan Kesiapsiagaan Bencana, Fokus pada Pencegahan dan Tanggap Darurat Terpadu
Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah-langkah strategis dalam menghadapi potensi bencana alam dan non-alam yang mengancam wilayahnya. Upaya ini menjadi bagian dari visi pembangunan berkelanjutan yang menempatkan keselamatan masyarakat…
Ketua Umum LLI Tanggapi Perintah DPR RI Ukur Ulang Lahan SGC: Sahkah Tanpa Putusan Pengadilan?
Lampung — Polemik pengukuran ulang lahan milik PT Sugar Group Companies (SGC) di Provinsi Lampung kembali mencuat usai Komisi II DPR RI memerintahkan pengukuran ulang seluruh lahan Hak Guna Usaha…
Kasad: Jadikan Upacara Bulanan Simbol Dedikasi, Integritas, dan Tanggung Jawab Sebagai Prajurit Rakyat
Bandar Lampung – Kepala Staf Korem 043/Gatam, Kolonel Inf Sumarlin Marzuki, S.E., memimpin Upacara Bendera Tujuh Belasan di Lapangan Makorem 043/Gatam, Jl. Teuku Umar Penengahan, Bandar Lampung, Kamis (17/07/2025). Dalam…
Lampung Perkuat Strategi Penanggulangan Bencana dan Prioritaskan Penurunan Risiko Bencana
LAMPUNG – Gubernur Lampung yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sulpakar menjadi lnspektur Upacara (Irup) pada Upacara Bulanan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung bertempat di Lapangan Korpri…
Dorong Inklusi Keuangan Syariah dan Pasar Modal, OJK Lampung Gelar Edukasi Massal di Lampung Tengah
Lampung Tengah — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Kali ini, OJK menggandeng Bank Syariah Indonesia (BSI), Bursa Efek Indonesia…
Realisasi Dana BOS SMPN 1 Wonosobo Tanggamus Tahun 2023-2024 Disinyalir Terjadi Mark Up
Tanggamus — Realisasi dan alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, tahun anggaran 2023 dan 2024 disinyalir terjadi praktik mark…
Bukan Sekadar Bertanding, FORNAS Jadi Wadah Semangat Kolektif Masyarakat Lampung
LAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal secara resmi melepas keberangkatan kontingen Provinsi Lampung yang akan berlaga di Festival Olahraga Nasional (FORNAS) VIII di Nusa Tenggara Barat. Acara pelepasan digelar…