LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung siap meluncurkan Platform Lampung-In, sebuah inovasi digital yang bertujuan mengintegrasikan layanan publik dan kanal pengaduan masyarakat dalam satu sistem terpadu. Peluncuran platform ini merupakan bagian dari implementasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.
Acara peluncuran akan digelar pada Minggu, 15 Juni 2025 pukul 06.30 WIB di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, dan dijadwalkan akan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela.
Lampung-In dirancang sebagai pusat layanan digital yang menyatukan informasi pembangunan daerah, berbagai layanan publik, serta kanal pengaduan masyarakat secara real time. Platform ini bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
“Melalui Lampung-In, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga menjadi bagian dari penggerak perubahan menuju pelayanan publik yang lebih baik dan responsif,” ujar perwakilan Pemprov Lampung dalam keterangannya.
Platform ini memungkinkan warga menyampaikan laporan atau keluhan lengkap dengan foto dan deskripsi langsung dari lokasi kejadian. Laporan tersebut akan diteruskan ke instansi terkait dan proses penindaklanjutan dapat dipantau masyarakat secara langsung melalui fitur pemantauan real time.
Selain kanal pengaduan, Lampung-In juga mengintegrasikan sejumlah layanan digital milik pemerintah daerah seperti Si Gajah, Sigap Lampung, Lampung Berita, serta layanan fungsional seperti e-Samsat dan Lampung Sehat.
Dalam pengembangannya, aplikasi ini akan diperluas hingga menjangkau seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dengan penambahan fitur seperti layanan ambulans, antrean fasilitas kesehatan, informasi pariwisata, hingga jadwal perpustakaan keliling.
Langkah ini merupakan bagian dari visi pembangunan daerah “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas,” di mana masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses pembangunan. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur digital, tetapi juga mempersiapkan penguatan sumber daya manusia dan kebijakan pendukung agar partisipasi publik benar-benar terwadahi dalam sistem pemerintahan yang modern dan terbuka.