Tag: Bank Indonesia

Ekonomi Mesuji

E-Retribusi Parkir Pertama di Kabupaten Mesuji, Upaya Dorong Pendapatan Asli Daerah (PAD)

MESUJI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mesuji berkolaborasi dengan Bank Lampung mendorong PAD melalui penerapan e-retribusi parkir di Taman Kehati, Kabupaten Mesuji. Peluncuran e-retribusi parkir tersebut dilakukan oleh Penjabat Bupati Kabupaten Mesuji, Febrizal Levi  pada pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), 18 September 2024 bertempat di Gedung Serba Guna Taman Kehati. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan menyampaikan apresiai kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Bank Lampung yang terus mendorong elektronfikasi transaksi Pemerintah Daerah.

Berdasarkan evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Mesuji di semester 1-2024 telah berada di tahap Digital. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan kanal pembayaran digital yang lengkap dan lingkungan strategis yang memadai. Namun pada aspek realisasi, masih terdapat potensi untuk mendorong penerimaan melalui pembayaran digital mengingat masih besarnya dominasi pembayaran non QRIS. Selaras dengan hal tersebut, Junanto merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Mesuji terus melakukan sosialisasi program unggulan TP2DD, melakukan piloting e-retribusi, menerbitkan peraturan daerah terkait digitalisasi transaksi Pemda, dan memperkuat pelaporan TP2DD Kabupaten Mesuji. Peluncuran e-retribusi parkir tersebut merupakan inovasi dari TP2DD Kabupaten Mesuji yang diyakini merupakan sektor potensial dalam rangka peningkatan PAD.

Kepala Bapenda Kabupaten Mesuji, I Komang Sutiaka melaporkan kegiatan HLM dan capacity building dilakukan untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada peserta dalam pengelolaan PAD terutama pajak dan retribusi daerah berbasis digital. Kabupaten Mesuji selalu mendorong transaksi Pemerintah Daerah dari tunai ke non tunai baik pajak maupun retribusi. Penerapan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengurangi kebocoran PAD serta agar monitoring PAD dapat dilakukan secara real-time.

Penjabat Bupati Kabupaten Mesuji, Febrizal Levi menekankan “Perkembangan digitalisasi semakin pesat khususnya pasca pandemi COVID-19, begitu pula dengan digitalisasi pembayaran. Pemerintah harus beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi dan Kabupaten Mesuji harus menjadi yang terdepan dalam mengadopsi digitalisasi pembayaran”. Infrastruktur komunikasi di Kabupaten Mesuji cukup memadai sehingga penerapan digitalisasi khususnya transaksi Pemerintah Daerah bukanlah hal yang sulit. Selain dari sisi Pendapatan, di sisi pengeluaran, Kabupaten Mesuji juga sudah menerapkan belanja Pemerintah secara digital melalui penggunaan Kartu kredit Pemerintah Daerah.

Selain Pj. Bupati, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Kepala Bapenda acara tersebut juga dihadiri oleh PT. Bank Lampung, PT. Cartenz, PT. FTF Globalindo, OPD terkait, perwakilan Kepala Desa serta kolektor pajak dan retribusi di Kabupaten Mesuji. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan capacity building dan literasi masyarakat tentang digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi oleh PT. Cartenz dan Bank Lampung kepada 400 peserta yang terdiri dari Kepala Desa, kolektor pajak dan retribusi serta wajib pajak dan retribusi di Kabupaten Mesuji. Diharapkan peserta capacity building dapat meningkatkan pemahaman masyarakat guna mendorong pembayaran pajak dan retribusi secara digital.

BUMN

Lampung Utara Semakin Digital dengan E-Retribusi Pasar

LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama Bank Indonesia Provinsi Lampung dan Bank Lampung menerapkan pembayaran E-Retribusi Pasar di Pasar Sentral, Kabupaten Lampung Utara (04/09).

“Dengan penerapan E-Retribusi di Pasar Sentral, pembayaran retribusi pedagang menjadi lebih transparan, lebih cepat, serta memberikan rasa aman kepada setiap pihak” disampaikan Pj. Bupati Lampung Utara, Drs. H. Aswarodi, M.Si, saat meresmikan E-Retribusi di Pasar Sentral.

Kegiatan ini merupakan perwujudan kolaborasi dan sinergi program kerja pembangunan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan E-Retribusi Pasar ini, sebanyak 278 pedagang di Pasar Induk Pasar Sentral Kab. Lampung Utara telah memiliki kartu E-Retribusi.

Bank Indonesia Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Lampung.

“Kami sampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, perbankan, dan seluruh pihak yang terus memperkuat sinergi dalam perluasan dan percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Berbagai program champion ini tentunya sangat mendukung perekonomian Lampung dari berbagai aspek, baik PAD maupun efisiensi transaksi” disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan, dalam sambutannya.

Penerapan digitalisasi e-retribusi pasar yang sangat berperan dalam Pembangunan, baik penguatan struktur anggaran dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun tata kelola.

Peresmian E-Retribusi Pasar Sentral ini dilaksanakan sebagai bagian dari High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Lampung Utara. Pj. Bupati Lampung Utara memimpin langsung kegiatan ini, yang juga dihadiri oleh Direktur Bisnis PT Bank Lampung,

Ahmad Jahri, Direktur PT FTF Globalindo Bangun Jocelyn Tobing, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lampung Utara, Pejabat Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, serta perwakilan pedagang dan petugas pemungut retribusi.*

BUMN

Pada Triwulan I-II 2024, Inflasi di Provinsi Lampung Konsisten Terjaga

Lampung – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung pada Agustus 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,07% (mtm), lebih tinggi dibandingkan Juli 2024 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,16% (mtm). Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan ratarata tingkat perkembangan IHK di Provinsi Lampung pada bulan Agustus dalam 3 (tiga) tahun.

terakhir yang tercatat deflasi sebesar 0,01% (mtm), namun lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,03% (mtm). Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada Agustus 2024 mengalami inflasi 2,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,55% (yoy), namun masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,12% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, inflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami peningkatan harga seperti beras, kopi bubuk, biaya pendidikan sekolah menengah atas, sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret kretek tangan (SKT) dengan andil masing-masing sebesar 0,15%; 0,07%; 0,06%; 0,04%; dan 0,02%.

Peningkatan harga beras dan kopi bubuk sejalan dengan berakhir puncak panen raya padi dan kopi robusta pada teriwulan sebelumnya. Lebih lanjut, harga acuan kopi robusta dunia tetap tinggi sejalan dengan kuatnya permintaan ekspor di tengah belum optimalnya panen kopi robusta di Vietnam.

Peningkatan harga sekolah menengah atas sejalan dengan penyesuaian tarif SPP memasuki tahun ajaran baru. Adapun peningkatan harga SKM dan SKT terjadi seiring dengan berlanjutnya penyesuaian harga pasca kenaikan tarif cukai rokok pada awal tahun 2024.

Di sisi lain, inflasi yang lebih tinggi pada Agustus 2024 tertahan oleh sejumlah komoditas yang mengalami deflasi, terutama jeruk, bawang merah, tomat, telur ayam ras dan daging ayam ras dengan andil masing-masing sebesar -0,13%; -0,12%; -0,05%; -0,04% dan – 0,04%. Penurunan harga jeruk sejalan masuknya panen raya jeruk di sentra produksi Lampung Timur dan Lampung Tengah pada awal triwulan III 2024. Penurunan harga bawang merah terjadi seiring masuknya periode panen raya di sentra produksi Brebes yang merupakan daerah pemasok bawang merah untuk Provinsi Lampung.

Adapun penurunan harga telur dan daging ayam ras disebabkan oleh penurunan harga pakan ternak di tengah periode low season pasca HBKN.

Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sampai dengan akhir tahun 2024. Namun, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti berupa berlanjutnya kenaikan harga emas Provinsi Lampung seiring meningkatnya harga emas dunia. Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah (i)

kenaikan harga beras seiring dengan berakhirnya periode panen raya; (ii) kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan relaksasi HET MinyaKita. Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Price (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu (i) Kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok elektrik sebesar 15%; (iii) Kenaikan harga BBM sejalan dengan meningkatnya harga acuan.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi ke depan, Bank Indonesia dan TPID akan terus berupaya menjaga stabilitas harga.

Adapun strategi 4K yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Keterjangkauan Harga

a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun

sampai dengan HET.

b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas beras dan daging ayam ras.

2. Ketersediaan Pasokan

a. Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK. Program

tersebut dibuka dengan toko MAPAN “Metro Antisipatif Pengendalian Harga Pangan“di Kota Metro dan toko TAPIS “Toko Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung“ di Kota Bandar Lampung.

3. Kelancaran Distribusi

a. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan

Lampung – Jakarta, perluasan rute penerbangan Lampung – Bali dan Lampung –

Batam, serta operasionalisasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.

b. Penguatan program Mobil TOP “Transportasi Operasi Pasar“ yang berperan sebagai transportasi komoditas yang dijual dalam operasi pasar.

4. Komunikasi efektif

a. Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga awareness instansi terkait dinamika harga dan pasokan terkini.

b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku panic buying.(red)

BUMN

Gelar ‘QRIS 3×3 Siger Slam’, BI Perluas Transaksi Digital dengan Event Olahraga Kekinian

BANDAR LAMPUNG – Perluas adopsi pembayaran non tunai di kalangan generasi muda, Bank Indonesia Provinsi Lampung menyelenggarakan kompetisi basket QRIS 3×3 Siger Slam 2024. Kompetisi bola basket 3×3 pertama di Lampung yang diadakan di Lampung City Mall pada 15-18 Agustus 2024 tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pekan QRIS Nasional Provinsi Lampung 2024.

“Event olahraga yang kekinian ini diharapkan dapat mendorong semangat olahraga generasi muda, serta mendorong akselerasi pembayaran digital melalui QRIS. Pembayaran kepada seluruh tenant kuliner pada event ini dapat dilakukan menggunakan QRIS.” Disampaikan oleh Junanto Herdiawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung dalam sambutan pembukanya (15/08). Kegiatan ini juga merupakan bentuk berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan komunitas basket Provinsi Lampung untuk mendorong akselerasi ekonomi digital.

Selaras dengan Junanto, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Ir. Zainal Abidin, M.T mewakili Pj. Gubernur Provinsi Lampung menyampaikan “Mari kita jadikan acara ini sebagai wujud kebanggaan kita sebagai bangsa untuk mendorong olah raga di Provinsi Lampung dengan semangat sportivitas”.

Pj. Gubernur Provinsi Lampung juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Komunitas Basket Lampung atas inisiatif dan dukungannya dalam pengembangan generasi muda di bidang olahraga.

Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung, Ketua Umum Perbasi Provinsi Lampung, serta Perwakilan dari Bank Lampung, PT Bank Negara Indonesia, dan Gopay selaku mitra yang turut memdukung perluasan digitalisasi pada event ini.

Selain kompetisi basket 3×3, rangkaian kegiatan QRIS 3×3 Siger Slam 2024 juga menghadirkan coaching clinic oleh pemain IBL, kompetisi 3 points shoot, donasi perbaikan sarana basket di Lampung melalui QRIS, serta dilengkapi dengan hiburan dan festival kuliner. Harapannya melalui kegitan ini generasi muda Provinsi Lampung termotivasi untuk membangun hidup sehat melalui olah raga serta bertransaksi melalui kanal pembayaran yang aman. (*)

BUMN Ekonomi

Kpw Bank Indonesia Provinsi Lampung: Kinerja Perekonomian di Provinsi Lampung Pada Triwulan II Tahun 2024 Membaik

LAMPUNG – Membahas pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung, Inflasi hingga PDRB, Kantor Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung menggelar Bincang Bersama Media (BBM) Triwulan II tahun 2024, yang berlangsung di aula lantai 4 BI, setempat, Kamis (8/8/2024).

Dalam Bincang Bersama Media (BBM), kinerja perekonomian di Provinsi Lampung pada triwulan II tahun 2024 tumbuh sebesar 4,80 persen (yoy) hal tersebut membaik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,30 persen (yoy).

Hadir dalam BBM, Kepala Kpw Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan, Senior ekonomi Kpw BI Provinsi Lampung Fiskara Indawan, Deputy Direktur Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Subarkah, Kepa unit pengelolaan uang g rupiah Kpw BI Provinsi Lampung Hendra Irawan dan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung Rinvayanti.

Fiskara Indawan mengatakan, untuk kredit Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih menunjukkan pertumbuhan kredit yang tinggi (40,21% yoy), meskipun kinerja outputnya realatif di bawah pertumbuhan nasional.

Sementara, Pertumbuhan kredit ke sektor utama, yaitu pertanian mengalami kontraksi (-19,60%, yoy). Lalu, Output sektor Perdagangan, Konstruksi, Real Estate, Pertambangan, dan Industri Pengolahan tumbuh relative tinggi dengan pertumbuhan kredit yang relatif rendah menjadikan peluang untuk pembiayaan.

Keterangan pembiayaan seperti:

  1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.
  2. Pertambangan dan Penggalian.
  3. Industri Pengolahan.
  4. Pengadaan Listrik, Gas dan Air.
  5. Konstruksi.
  6. Perdagangan Besar dan Reparasi Kendaraan.
  7. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
  8. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi.
  9. Jasa Keuangan.
  10. Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan.
  11. Administrasi Pemerintahan dan Lainnya.
  12. Jasa Pendidikan
  13. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
  14. Jasa Lainnya.

Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 4,80%(yoy), membaik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,30% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan utamanya didukung oleh kuatnya kinerja permintaan domestik dan perbaikan kinerja sektor eksternal.

Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan II 2024 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010)masing-masing tercatat sebesar Rp124,69 triliun dan Rp72,36 triliun.

Kinerja perekonomian global pada tahun 2024 diprakirakan tumbuh 3,20% (yoy) diiringi dengan prakiraan penurunan inflasi di tengah tantangan masih
tingginya tantangan ketidakpastian pasar keuangan global.

Sementara itu, Perekonomian Global pada tahun 2024 diprakirakan akan meningkat yang didorong oleh adanya Peningkatan Pertumbuhan AS dan Eropa, Sedangkan Pertumbuhan Tiongkok Diperkirakan Belum cukup Kuat yang dipengaruhi oleh lemahnya Permintaan domestik.

Sementara, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung Rinvayanti mengatakan, upaya-upaya hingga bulan Agustus 2024 dalam pengendalian inflasi seperti dengan melakukan pemantauan harga bahan pangan dan bahan penting lainnya pada 15 Kabupaten/Kota. Lalu melaksanakan operasi pasar/pasar murah bersubsidi/gelar pangan murah pada 15 Kabupaten/Kota.

Kemudian, menyalurkan bantuan sosial sembako dan PKH (program keluarga harapan), TPID bersama Satgas Pangan melakukan monitoring harga dan ketersediaan pada distributor dan pasar.

Dan upaya lain seperti, me-launching Toko Pengendalian Inflasi dan Mobil dan Transportasi Operasi Pasar (TOP).

“Kendaraan TOP jika tidak memiliki kegiatan tentu akan stand by di BUMD milik Pemerintah Provinsi Pemprov (Wahana Raharja),” kata Rinvayanti.

Terkait ketersediaan pasokan, kata Rinvayanti, penyaluran beras SPHP oleh Perum BULOG di Provinsi Lampung
sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 sebanyak 22.738 ton (75%) dari target satu tahun sebanyak 30.000 ton, sedangkan untuk Bantuan Pangan telah disalurkan sebanyak 49.293 ton (99,02%).

Lalu, penyerapan gabah/beras dalam negeri oleh BULOG dari petani lokal. Sedangkan ketersediaan terkait Penyediaan sarana prasarana pertanian (pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan) dan bantuan pupuk. Pengelolaan dan rehabilitasi alokasi air irigasi. Dan penerbitan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2024 pada tanggal 19 Februari 2024, Tentang Pengawasan dan Pengendalian

Distribusi Gabah dalam rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung

“Syukur Alhamdulillah di gedung Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (5/8/2024) kemarin, Provinsi Lampung telah menerima keberhasilan capaian atas pengendalian inflasi dan pak Pj gubernur Lampung hadir dan merima insentif fiskal,” ujar Rinvayanti.

Menurutnya, Insentif ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295 Tahun 2024.

Provinsi Lampung dinilai berhasil menekan angka inflasi tahun berjalan 2024 dan mendapatkan insentif fiskal sebesar Rp6.827.578.000.

Dana ini akan digunakan untuk mengintensifkan upaya menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, kelancaran distribusi, serta meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam pengendalian inflasi di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data terkini, tingkat inflasi Provinsi Lampung pada Juli 2024 tercatat sebesar 2,55% (year on year), -0,16% (month to month), dan 0,37% (year to date). Secara kumulatif, inflasi gabungan di Provinsi Lampung termasuk yang terendah di wilayah Sumatera, bahkan sebelumnya tercatat sebagai yang terendah di Sumatera.*

BUMN

Ekonomi Lampung Triwulan II 2024 Kembali Tumbuh Kuat

LAMPUNG – Kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 4,80% (yoy), membaik jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,30% (yoy).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan utamanya didukung oleh kuatnya kinerja permintaan domestik dan perbaikan kinerja sektor eksternal. Secara nominal, perekonomian Lampung pada triwulan II 2024 berdasarkan ADHB dan ADHK (2010) masing-masing tercatat sebesar Rp124,69 triliun dan Rp72,36 triliun.

Kinerja Perekonomian Lampung pada triwulan II 2024 tumbuh meningkat, terutama didukung oleh tetap terjaganya kinerja konsumsi rumah tangga dan peningkatan investasi.

Kinerja konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,69% (yoy), relatif stabil jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,67% (yoy) sejalan dengan berlanjutnya periode high demand pada momen HBKN keagamaan. Peningkatan kinerja prekonomian turut didukung oleh peningkatan kinerja investasi atau Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tercatat tumbuh 3,33% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 2,31% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Perbaikan kinerja sektor eksternal turut mendukung peningkatan kinerja perekonomian Lampung pada triwulan II 2024. Kinerja Net Ekspor pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 42,44% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 85,50% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan peningkatan kinerja ekspor luar negeri Provinsi Lampung yang didukung oleh peningkatan ekspor komoditas CPO pada perayaan hari besar keagamaan dan perbaikan kinerja ekspor kopi robusta pada periode panen raya. Adapun kinerja impor luar negeri tercatat tumbuh sebesar 13,47% (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,73% (yoy), terutama disebabkan oleh peningkatan impor barang konsumsi dan bahan baku penolong.

Dari sisi lapangan usaha (LU), peningkatan kinerja perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan II 2024 didukung oleh kinerja LU Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertanian. Kinerja LU Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 15,19% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 11,46% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh
peningkatan mobilitas pada momen HBKN keagamaan dan libur sekolah.

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan II 2024 tumbuh sebesar 8,08% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,86% (yoy) didukung oleh pembangunan pusat perbelanjaan dan sejumlah fasilitas pendidikan di beberapa perguruan tinggi. Adapun kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercatat tumbuh 0,32% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi pada triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 10,96% (yoy) seiring masuknya periode panen raya pada triwulan II 2024.

Meski melambat, kinerja LU Industri pengolahan pada triwulan II 2024 tetap kuat sejalan dengan perkembangan Prompt Manufacturing Index (PMI) Provinsi Lampung yang berada di zona ekspansif, yaitu sebesar 67,08%. Kinerja LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 4,77% (yoy), lebih rendah dibandingkan 6,51% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh kinerja industri makanan & minuman. Kinerja LU Perdagangan tercatat tumbuh tumbuh 5,36% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,58% (yoy) disebabkan oleh normalisasi aktivitas perdagangan komoditas pagan pasca puncak panen raya di Pulau Jawa.
Bank Indonesia memandang perbaikan kinerja ekonomi Provinsi Lampung akan terus berlanjut, meski risiko dari sektor eksternal masih perlu diwaspadai.

Untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:
Pertama, memperkuat produktivitas LU Pertanian. Pertumbuhan LU Pertanian yang optimal dapat dicapai melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian dan sarana produksi pertanian, memastikan ketersediaan air, penguatan akses pembiayaan bagi petani.

Kedua, memperkuat sinergi dan kolaborasi antar lembaga . Hal tersebut dapat dicapai melalui mendorong hilirisasi meningkatkan daya saing komoditas unggulan, mendukung sektor pariwisata melalui perluasan akomodasi dan transportasi, serta memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui sinergi TPIP-TPID dan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).*

BUMN Tulang Bawang Barat

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Transaksi Pemerintah Daerah

TUBABA, LAMPUNG – Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen untuk meningkatkan transapransi dan akuntabilitas transaksi Pemerintah melalui penerapan sistem digitalisasi di sektor pajak maupun retribusi daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).

Bawang Barat perlu meningkatkan digitalisasi pembayaran pada beberapa retribusi daerah yang pembayarannya masih melalui teller/loket bank, selain itu memperkuat pelaporan kegiatan yang telah dilakukan TP2DD ke Pemerintah Pusat , demikian disampaikan oleh Alex Kurniawan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan bersinergi dengan Bank Indonesia untuk memasifkan digitalisasi. Pj. Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, Drs. M. Firsada, M.Si, menegaskan bahwa digitalisasi akan meningkatkan transparansi dan akuntanbilitas Pendapatan Daerah Tulang Bawang Barat sehingga  meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

Tulang Bawang Barat segera menerapkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia terkait program sosialisasi, penerapan e-retribusi terutama retribusi pasar, dan penerbitan kebijakan lanjutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat di Semester II Tahun 2023, Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah berada di tahap Digital dan memperoleh kenaikan peringkat dari semester sebelumnya. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan kanal digital yang lengkap, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta kebijakan yang memadai. Namun Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu memperkuat realisasi penerimaan pendapatan daerah melalui kanal pembayaran digital mengingat masih besarnya dominasi pembayaran non QRIS.

Dalam rangka mendorong percepatan digitalisasi derah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah diterapkan penerimaan pajak berbasis biling center demikian disampaikan Direktur PT. FTF Globalindo, Bangun Jocelyn Tobing. Jocelyn menambahkan bahwa aplikasi Sistem Pelayanan Pajak Elektronik (SAPEN) yang berbasis billing center merupakan aplikasi laporan terintegrasi dengan pembayaran digital menggunakan QRIS yang dikoneksikan dengan dashboard monitoring secara real time. dalam tahap proses untuk.

Turut hadir dalam HLM tersebut yaitu perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Adiarebi, S.H yang menjelaskan bahwa penerapan teknologi dalam implementasi (Elektronifikasi Transaksi Pendapatan Daerah) ETPD memerlukan landasan hukum agar tercipta transparansi, akuntabilitas, peningkatan kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Adiarebi menambahkan bahwa Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Kejaksaan Negeri terkait sosialisasi/edukasi, konsultasi dan pendampingan hukum dalam penerapan digitalisasi serta monitoring/evaluasi.

Bertempat di Aula Pemda Kabupaten Tulang Bawang Barat, kegiatan HLM TP2DD Kabupaten Tulang Bawang Barat dihadiri oleh PJ Bupati Tulang Bawang Barat, Komisi III DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala Kejaksaan Kabupaten Tulang Bawang Barat, BPD Lampung serta OPD terkait di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Seluruh pihak berkomitmen untuk mempercepat perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.*

BUMN Ekonomi

Menuju Pertengahan Tahun, Inflasi Gabungan Provinsi Lampung Melanjutkan Tren Deselerasi

LAMPUNG – Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Lampung Juli 2024 tercatat mengalami deflasi0,16% (mtm), lebih rendah dibandingkan Juni 2024 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,11% (mtm).

Realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Lampung Pada Juli dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 0,31% (mtm), namun sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang mencatat deflasi sebesar 0,18% (mtm). Secara tahunan, IHK di Provinsi Lampung pada Juli 2024 mengalami inflasi 2,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,13% (yoy) dan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,84% (yoy).

Dilihat dari sumbernya, deflasi disebabkan oleh beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti: bawang merah, tomat, cabai merah, bawang putih dan susu cair kemasan dengan andil masing-masing sebesar -0,32%; -0,10%; -0,08%; -0,02%; dan -0,02%.

Penurunan harga bawang merah sejalan dengan terjaganya pasokan seiring dengan tengah berlangsungnya musim panen pemasok di Brebes. Lebih lanjut, penurunan harga cuma gatomat disebabkan oleh terjaganya produksi didukung oleh kondisi cuaca yang kondusif. Penurunan harga cabai merah disebabkan oleh terjaganya pasokan seiring dengan masuknya masa panen di beberapa sentra produksi di Lampung Selatan dan Tanggamus.

Adapun penurunan harga bawang putih sejalan dengan masih terjaganya pasokan pasca realisasi importasi bawang putih pada triwulan II 2024.

Di sisi lain, pada Juli 2024 terdapat sejumlah komoditas yang mengalami inflasi, terutama beras, cabai rawit, kopi bubuk, emas perhiasan dan sigaret kretek tangan (SKT) dengan andil masing-masing sebesar 0,12%; 0,05%; 0,05%; 0,03%; dan 0,02%. Kenaikan harga beras disebabkan oleh penurunan pasokan pasca puncak panen pada periode April-Mei 2024. Kenaikan cabai rawit disebabkan oleh penurunan pasokan di tingkat distributor.

Kenaikan harga emas di Provinsi Lampung Sejalan dengan berlanjutnya tren kenaikan harga emas dunia. Lebih lanjut kenaikan harga kopi bubuk jalan dengan kenaikan harga kopi robusta sejalan dengan tingginya permintaan ekspor di tengah tetap tingginya harga kopi robusta dunia. Adapun kenaikan harga sigaret kretek tangan (SKT) sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok pada awal tahun 2024. [2/8 06.58] Sugiarto:

Ke depan, KPW BI Provinsi Lampung memprakirakan bahwa inflasi IHK di Provinsi Lampung akan tetap terjaga pada rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy) sampai dengan akhir tahun 2024.Namun, diperlukan upaya mitigasi risiko-risiko sebagai berikut, antara lain dari Inflasi Inti berupa (i)potensi kenaikan permintaan dampak kenaikan UMP tahun 2024; (ii) Berlanjutnya tren peningkatan harga emas dunia.

Sementara itu dari sisi Inflasi Volatile Food (VF), adalah (i) kenaikan harga beras seiring dengan berakhirnya periode panen raya; (ii) kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan relaksasi HET MinyaKita. Selanjutnya risiko dari Inflasi Administered Price (AP) yang perlu mendapat perhatian di antaranya yaitu (i) Kenaikan harga aneka rokok sejalan dengan kenaikan tarif cukai rokok tahun 2024 sebesar 10% dan rokok elektrik sebesar 15%; (iii) Kenaikan harga BBM sejalan dengan meningkatnya harga acuan.

Meninjau perkembangan inflasi bulan berjalan dan mempertimbangkan risiko inflasi kedepan, Bank Indonesia dan TPID akan terus berupaya menjaga stabilitas harga. Adapun strategi 4k Yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga
a. Melakukan operasi pasar beras/SPHP secara kontinyu hingga harga kembali turun sampai dengan HET.
b. Melakukan monitoring harga dan pasokan, khususnya pada komoditas beras dan daging ayamras.

2. Ketersediaan Pasokan
a. Implementasi Toko Pengendalian Inflasi di seluruh wilayah IHK/Non-IHK. Program tersebut dibuka dengan toko MAPAN “Metro Antisipatif Pengendalian Harga Pangan“ di Kota Metro dan toko TAPIS “Toko Pengendalian Inflasi di Provinsi Lampung“ di Kota Bandar Lampung.

3. Kelancaran Distribusi
a. Penguatan kapasitas transportasi dengan penambahan volume penerbangan Lampung – Jakarta, perluasan rute penerbangan Lampung – Bali dan Lampung – Batam, serta operasionalisasi Dermaga Eksekutif Pelabuhan Bakauheni.

b. Implementasi Mobil TOP “Transportasi Operasi Pasar“ yang berperan sebagai transportasi
komoditas yang dijual dalam operasi pasar.

4. Komunikasi efektif
a. Melakukan rapat koordinasi rutin mingguan di setiap Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga
awareness instansi terkait dinamika harga dan pasokan terkini.
b. Memperkuat sinergi komunikasi dengan media dan masyarakat dalam rangka menghindari perilaku panic buying. (*)

BUMN Kota Metro

Kolaborasi Otoritas dan Industri Sistem Pembayaran Dukung Kota Metro Go Digital

Lampung – Pemerintah Kota Metro berkolaborasi dengan perbankan untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) mendorong realisasi pembayaran pajak melalui layanan mobile banking.

Komitmen tersebut diangkat pada pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Metro yang dilaksanakan di pada 25 Juli 2024 dengan mengusung tema “Kolaborasi Bersama Penyelenggara Jasa Pembayaran untuk meningkatkan Transaksi Non Tunai” di Cagar Budaya Rumah Asisten Wedana.

Berdasarkan evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Kota Metro di semester 2-2023, Kota Metro telah berada di tahap Digital. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan kanal digital yang lengkap dan lingkungan strategis yang memadai. Namun pada aspek realisasi transaksi pembayaran digital pendapatan daerah masih terdapat ruang potensial untuk didorong mengingat masih besarnya dominasi pembayaran non QRIS.

Selaras, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Herdiawan pun menggarisbawahi hal tersebut “Pemerintah Kota Metro perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi pembayaran pajak secara digital guna meningkatkan pemahaman wajib pajak”.

Pemerintah Kota Metro mencanangkan program digitalisasi transaksi sebagai upaya berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, menghadapi masa depan transaksi digital, Kota Metro akan memperkuat kapabilitas SDM dan ketersediaan regulasi. Wakil Walikota Kota Metro, Qomaru Zaman mengingatkan “Komitmen kota Metro dalam mendorong digitalisasi sudah terbukti, segera laporkan dan sosialisasikan perkembangan digitalisasi transaksi Pemda kepada masyarakat serta kerahkan Camat dan Lurah”.

Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Zaenal Abidin mengajak seluruh pihak baik Pemerintah, Bank Indonesia dan swasta dalam hal ini perbankan untuk memperkuat ekosistem transaksi digital di Provinsi Lampung.

”Disamping partisipasi masyarakat, peranan SDM aparatur dan komitmen OPD menjadi sangat strategis dalam mendukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah melalui program implementasi transaksi digital di kota Metro” ucap Kepala BPPRD Kota Metro, Syachri Ramadhan. Oleh karena itu, HLM tersebut diperlukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan komitmen OPD guna mendorong agar dapat mengimplementasi e-etribusi.

BUMN Nation News

Gubernur BI Bantah Ada Crowding Out & Likuiditas Ketat Akibat SRBI

17 Juli 2024
Susan

Bank Indonesia (BI) membantah keberadaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi penyebab likuiditas di bank menjadi…