LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan…
Tag: DPRD Lampung
Wakil Gubernur Lampung Hadiri Rapat Paripurna DPRD Bahas Pertanggungjawaban APBD dan Dua Raperda Prakarsa
LAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar di…
Pemprov Lampung Sampaikan Tiga Raperda Strategis dalam Rapat Paripurna DPRD
LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang dipimpin Ketua…
Anggota DPRD Provinsi Lampung Apresiasi kinerja Polri di Lampung : Kami Bersama Polri
LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, S.E., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kinerja…
Pansus LHP BPK DPRD Lampung Dorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan Daerah
Lampung – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemprov Lampung memaparkan hasil evaluasinya dalam Rapat Paripurna, Selasa (17/6/2025).
Juru bicara Pansus, Budhi Condrowati, menyampaikan bahwa pembentukan pansus bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh atas kinerja keuangan Pemprov, khususnya terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pansus meminta Gubernur Rahmat Mirzani Djausal segera membentuk Tim Tindak Lanjut Rekomendasi untuk menindaklanjuti temuan BPK agar kesalahan yang sama tidak terus berulang. OPD terkait juga diminta menyelesaikan persoalan sesuai tenggat waktu.
“Jika temuan terus berulang karena unsur kesengajaan, maka pelakunya harus ditindak sesuai aturan. Kerugian negara seperti kekurangan volume pekerjaan atau anggaran yang tak bisa dipertanggungjawabkan wajib dikembalikan ke kas daerah,” tegas Condro.
Ia juga menyarankan agar kontraktor yang gagal menyelesaikan kewajiban dikenai sanksi blacklist, dan bila perlu, kasus dilimpahkan ke aparat penegak hukum.
Dalam hal pendapatan daerah, Pemprov diminta menyusun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara realistis dan berbasis potensi nyata, termasuk dari sektor yang belum tergarap seperti pemanfaatan air permukaan dan retribusi parkir.
“Kerja Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan juga harus lebih efektif dengan dukungan sistem digital dan koordinasi lintas OPD,” ujarnya.
Untuk pengelolaan belanja, Pemprov diimbau memperketat perencanaan dan penganggaran agar sesuai kemampuan keuangan daerah, serta mencegah defisit berulang. Seluruh belanja harus sesuai aturan, khususnya belanja modal dan barang/jasa.
Terkait aset dan kas daerah, Condro meminta optimalisasi pencatatan, pemeliharaan, dan pengawasan agar aset tercatat dengan akurat, serta menjaga likuiditas kas yang sempat menurun dalam periode 2021–2024.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat Inspektorat sebagai pengawas internal, serta pembinaan SDM OPD agar lebih memahami regulasi keuangan dan pelaporan.
“Semua upaya ini penting demi mendorong tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Ketua DPRD Lampung Dukung Sekolah Gratis dan Penghapusan Uang Komite
LAMPUNG – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar mendukung Pemprov Lampung mengratiskan seluruh biaya pendidikan…
DPRD Lampung Umumkan Capaian WTP ke-11, Bukti Konsistensi Tata Kelola Keuangan Daerah
LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung secara resmi mengumumkan capaian prestisius Pemprov Lampung yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Pengumuman ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Jumat (23/5/2025), bersamaan dengan agenda penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung dan turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, serta perwakilan instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan.
Ketua DPRD menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi atas pencapaian tersebut dan menegaskan bahwa opini WTP merupakan simbol kepercayaan publik terhadap integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Mirza menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kerja sama dan dedikasi seluruh pihak yang telah mendukung tercapainya opini tertinggi dari BPK RI ini.
“Capaian WTP ini adalah amanah yang harus terus dijaga dan ditingkatkan. Kami tidak ingin hanya berhenti pada angka, tapi juga menjadikan ini sebagai semangat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan transparan,” kata Gubernur Mirza.
Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, yang turut hadir dalam rapat, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menilai konsistensi Pemprov Lampung dalam meraih WTP merupakan wujud nyata dari komitmen terhadap prinsip good governance.
“Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut menjadi bukti keseriusan Pemprov Lampung dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ujar Budi.
Pencapaian ini sekaligus memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu provinsi dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia. DPRD berharap prestasi ini menjadi momentum untuk terus mendorong kinerja birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
LKPJ 2024: Evaluasi dan Rekomendasi DPRD Jadi Langkah Strategis Perbaikan Pemerintahan
LAMPUNG — Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam…
Dugaan Kekerasan oleh Guru SD di Way Kanan Picu Reaksi Keras, Anggota DPRD Lampung Minta Sanksi Tegas
WAY KANAN – Dugaan tindakan kekerasan fisik oleh oknum guru berinisial DM terhadap siswa kelas IV…
LKPJ 2024, Gubernur Rahmat Mirzani Tegaskan Komitmen Akuntabilitas dan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung
LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran…
Gubernur Mirza Sampaikan LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung
LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran…
DPRD Lampung Bahas Jadwal Pelantikan Abdul Aziz Gantikan Yus Bariah Lewat Rapat Banmus
Lampung – DPRD Provinsi Lampung melalui Badan Musyawarah (Banmus) akan menggelar rapat untuk menetapkan jadwal pelantikan Abdul Aziz sebagai anggota DPRD menggantikan Yus Bariah. Rapat dijadwalkan berlangsung Senin, 14 April 2025, pukul 13.30 WIB.
Pergantian antar waktu (PAW) ini dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.4-2037 Tahun 2025 terkait pergantian anggota legislatif dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Lampung.
“Ibu Yus Bariah akan digantikan oleh Pak Abdul Aziz dari PKB. Penentuan hari pelantikan akan diputuskan dalam rapat Banmus hari ini,” ujar Kepala Bagian Persidangan DPRD Lampung, Ibnu Hajar, seperti yang dikutip dari rmollampung.id.
Sementara itu, proses PAW anggota DPRD dari Fraksi PAN masih menunggu Surat Keputusan Mendagri dan disebut masih berada di meja Staf Khusus Kemendagri.
PKB Dapil Lampung Timur dan Dinamika Internal Partai
Pada Pemilu 2024 lalu, PKB meraih dua kursi DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Lampung Timur. Suara terbanyak diraih oleh Sasa Chalim—adik Ketua PKB Lampung Chusnunia Chalim—dengan 15.837 suara. Disusul Yus Bariah, istri mantan Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo, dengan 13.770 suara.
Namun, kursi yang sebelumnya diisi Yus Bariah akan berpindah ke Abdul Aziz, yang hanya memperoleh 3.018 suara dan berada di posisi kelima terbanyak di internal PKB Dapil 8.
Adapun dua nama lainnya, yakni Noverisman Subing (13.120 suara) dan Binti Amanah (12.388 suara), disebut telah diberhentikan dari PKB sejak November 2024. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Fraksi PKB DPRD Lampung maupun dari DPW PKB Lampung mengenai alasan pemberhentian keduanya.
Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung Mendengarkan Pidato Sambutan Gubernur Lampung
LAMPUNG – Komandan Korem 043/Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., menghadiri sidang Paripurna DPRD Provinsi…
Gercep Tanggapi Aspirasi Saat Reses, Yusnadi Langsung Tinjau Pintu Air 12 di Pasir Sakti
LAMTIM – Selepas menggelar acara reses di Kecamatan Pasir Sakti, Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi…
Fraksi PKB DPRD Lampung: Efisiensi Anggaran, Sudah Saatnya Swasta Berperan
Lampung – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung minta perusahaan dan pihak swasta untuk lebih pro-aktif dalam mendukung program kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah.
Hal ini disampaikan Ketua FraksI PKB Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, Jumat (14/02), menyusul kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sesuai dengan instruksi Presiden (inpres) Prabowo Subianto.
Menurut Khoir, sapaan karib Fatikhatul Khoiriyah, efisiensi anggaran merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, kebijakan tersebut tidak boleh menghambat program-program yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.
“Ruang sekarang perdebatannya bukan pada ruang setuju atau tidak setuju. Tapi bagaimana dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan efisiensi ini tidak mengganggu program-program yang pro terhadap kesejahteraan rakyat,” ujar Khoir.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait untuk lebih kreatif dalam menyusun program yang tetap memiliki manfaat besar meskipun ada keterbatasan anggaran, salah satunya menggandeng pihak swasta.
“Karena efisiensi sifatnya mutlak, pihak pemerintah, dinas-dinas harus kreatif. Bagaimana menyusun program-program yang secara anggaran kecil tapi manfaatnya besar, termasuk menggandeng pihak-pihak swasta,” imbuhnya.
Khoir mencontohkan bahwa sektor pariwisata dan lingkungan hidup dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan. Dinas pariwisata dapat berkolaborasi dalam penyelengaraan event, sementara dinas lingkungan hidup bisa bekerjasama untuk mendukung program pelestarian lingkungan.
Sebagai Anggota Komisi II DPRD Lampung, Khoir juga mengungkapkan bahwa berdasarkan RDP Komisi II dengan OPD yang menjadi mitra kerja komisi, didapatkan informasi bahwa ada dinas yang hanya mengelola dana Rp1 M untuk program 2025. Hal itu setelah dilakukan efisiensi.
“Kami berharap pihak swasta bisa mengambil peran, untuk bisa membantu pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Baik melalui CSR ataupun melalui mekanisme lainnya. Sehingga program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan,” pungkasnya seperti dilansir lampungway.
Efisiensi Anggaran Pemprov Lampung Harus Dibahas Bersama DPRD
LAMPUNG – Universitas Teknokrat Indonesia menggelar Leadership Education Program Tahun 2025 dengan tema Empowering Future Leaders with Solutions Focused, Visionary, and Integrity-Driven Mindsets, pada Rabu (12/2/2025).
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, yang hadir membuka acara, menekankan pentingnya peran pemuda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Menurutnya, generasi muda harus siap menjadi agen perubahan yang inovatif dan memiliki visi ke depan.
“Indonesia memiliki cita-cita besar menjadi negara maju pada 2045. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta peran aktif pemuda dalam membangun bangsa,” ujar Ahmad Giri.
Ia juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi ini bertujuan memastikan kebijakan daerah berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Menurutnya, pemuda harus aktif dalam inovasi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing. Tantangan menuju Indonesia Emas 2045 masih banyak, termasuk ketimpangan sosial, korupsi, dan kurangnya partisipasi politik generasi muda.
Oleh karena itu, strategi konkret diperlukan untuk memberdayakan mereka, salah satunya melalui pendidikan vokasional, pelatihan kewirausahaan, dan kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah (UKM).
“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Kita tidak hanya bicara, tetapi harus bertindak nyata untuk mendukung pemuda dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan berkontribusi bagi pembangunan nasional,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM., yang mewakili Rektor UTI Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua DPRD Lampung dalam acara tersebut. Ia menegaskan bahwa program ini dirancang untuk membentuk mahasiswa yang memiliki jiwa kepemimpinan nasionalis, cerdas, terampil, serta berakhlak mulia.
“Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia telah aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk menyampaikan aspirasi kepada Pj Gubernur Lampung terkait pembangunan Kota Baru serta berpartisipasi dalam pendidikan politik di DPRD,” kata Mahathir.
Dalam kesempatan ini, Universitas Teknokrat Indonesia juga memaparkan pencapaiannya di tingkat internasional. Kampus ini berhasil meraih tujuh pemeringkatan bergengsi, di antaranya peringkat 15 dunia dalam kategori Generative AI pada WURI 2024 (Korea Selatan), peringkat pertama perguruan tinggi terbaik bidang riset di Indonesia versi AD Scientific Index 2024 (Turki), serta peringkat pertama PTS terbaik di ASEAN dalam bidang riset versi AppliedHE (Singapura).
Sebagai penutup, Mahathir mengajak seluruh mahasiswa untuk mengikuti pelatihan dengan baik dan mengaplikasikan ilmu kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, program ini bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter mahasiswa agar siap menghadapi tantangan masa depan.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Dorong Mahasiswa Teknokrat Jadi Leader di Indonesia Emas 2025
Lampung – Universitas Teknokrat Indonesia menggelar kegiatan Leadership Education Program 2025 di gelanggang Mahasiswa Dr. HM Nasrullah Yusuf, Rabu, 12 Februari 2025.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, bersama Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Dr. Mahathir Muhammad, SE., MM. dan dihadiri peserta juga jajaran Civitas akademika kampus setempat.
Selain membuka kegiatan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar juga memberikan kuliah umumnya untuk para mahasiswa yang hadir.
Giri biasa dia disapa mengatakan jika kini sudah saatnya generasi muda terkhusus para mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia peka terhadap potensi yang sangat besar dalam berbagai sektor, seperti pertanian , perikanan , pariwisata, dan industri kreatif untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.
“Potensi ini menjadi modal utama kita dalam mempercepat pembangunan dan mencapai kesejahteraan yang merata. Selain itu, kami juga berada dalam periode Bonus Demografi, di mana sebagian besar penduduk kami berada pada usia produktif. Ini adalah potensi yang sangat besar yang harus dimanfaatkan dengan bijak untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial,” paparnya.
Namun, untuk mewujudkan hal itu memerlukan peran legislatif yang aktif dan berkualitas. Sebagai lembaga yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya.
“DPRD Provinsi Lampung juga berperan penting dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah berpihak pada rakyat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan,
Jadi mewujudkan Indonesia emas 2045 itu bukan kerjaan semalam kerjaan yang perlu dicicil sedikit demi sedikit dan saya melihat dan mengapresiasi bahwa teknokrat itu melakukan arah tindak langkah bukan hanya visi dan misi tapi juga pelaksanaan implementasi terkecilnya diimplementasikan dengan sangat baik di Universitas Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut kata dia, Provinsi Lampung saat ini perlu bangga karena memiliki Universitas Teknokrat Indonesia sebagai salah satu wadah pembentukan generasi emas tersebut.
“Jadi kami provinsi Lampung perlu berbangga bahwa Universitas Teknokrat Indonesia ýang telah melakukan langkah-langkah strategis, dalam membentuk menjadikan menyukseskan para mahasiswanya menjadi leader pemimpin apa namanya di masa gemilang Indonesia emas Saya harap pada saatnya nanti para mahasiswa dari memang sudah benar-benar siap menghadapi tantangan global di masa depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Teknokrat Indonesia melalui Wakil Rektor Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM. mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung karena telah memberikan dorongan itu semua, diluar dari pendidikan keilmuan ýang pihaknya berikan.
“Serta kecerdasan lainnya, Oleh karena itu mahasiswa yang terpilih untuk mendapat pendidikan karakter bukan hanya knowledge namun juga sebagai pemimpin yang Nasionalis, Cerdas, Terampil, serta Berakhlak mulia. Karena Mahasiswa mempunyai peran dalam membangun bangsa ini,”tegasnya.
Pihaknya berharap para peserta yang hadir dapat mengumpulkan sekaligus menerapkan ilmu ýang diberikan Ketua DPRD Provinsi Lampung pada hari ini.
“Kami ucapkan terima kasih penuh kepada Ketua DPRD Lampung yang telah berkenan hadir. Setuju saya dia adalah ketua DPRD pertama yang muda dan pengusaha.
Jadi sangat diharapkan dapat memberikan materi kepada adik-adik mahasiswa bisa mencotoh Ahmad Giri Akbar yang muda cerdas dan pengusaha,” ajaknya.
Anggota Komisi II Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung, Hi. Arnol Alam, S.H., Adakan Sosialisasi Pembinaan IPWK
LAMPUNG UTARA – Anggota Komisi II Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung, Hi. Arnol Alam, S.H., mengadakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) pada Senin, 10 Februari 2025, di Balai Desa Bumiratu, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara.
Pada kesempatan tersebut, Hi. Arnol Alam yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Utara, menyampaikan bahwa Ideologi Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia.
“Penerapan nilai-nilai Pancasila akan mempererat persatuan bangsa serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Hi. Arnol Alam, yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2024-2029 mewakili Daerah Pemilihan Lampung II.
Sofia Menie, S.Pd., M.Pd., sebagai narasumber II, menjelaskan bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan mencakup komitmen masyarakat untuk mengimplementasikan Pancasila dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.
“Dengan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan wawasan kebangsaan, kita akan semakin mencintai dan bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Sofia Menie di hadapan warga Desa Bumiratu.
Narasumber I, Imam Sampurna, S.Stp., M.M., juga menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dan memperkuat wawasan kebangsaan guna menjaga kedaulatan Indonesia di kancah dunia internasional.
Kepala Desa Bumiratu, Hiswan, mengungkapkan apresiasi atas kegiatan sosialisasi IPWK yang digelar oleh Hi. Arnol Alam.
“Kegiatan ini tentunya akan memperdalam pemahaman warga kami tentang pentingnya menjaga kerukunan dalam masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila,” ucap Hiswan.
Selain itu, Hiswan juga menyampaikan beberapa aspirasi yang diharapkan dapat mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, di antaranya terkait peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi pertanian, serta isu-isu publik lainnya. (Rizky)
Diskusi Fraksi PKS DPRD Ungkap Tantangan Pemimpin Baru di Lampung
LAMPUNG – Fraksi PKS DPRD Lampung menggelar diskusi bertajuk “Menyambut Kepemimpinan Baru Lampung 2025-2030” pada Senin (10/2/2025).
Dalam forum ini, Prof. Marselina, Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung (Unila) menyoroti sejumlah tantangan utama yang harus dihadapi pemimpin Lampung ke depan, mulai dari ketimpangan ekonomi, pengangguran, hingga inflasi yang berpotensi menghambat kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Prof. Marselina menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung masih menghadapi sejumlah hambatan. Meskipun sebelum pandemi sempat mencapai 5,6%, kini pertumbuhan masih tertahan di bawah angka tersebut. Ketimpangan ekonomi juga semakin melebar antara kabupaten dengan PDRB tinggi, seperti Lampung Tengah dan Bandar Lampung, dengan daerah lainnya.
Selain itu, inflasi yang meningkat akibat kenaikan harga bahan pokok, seperti bawang merah dan telur, menjadi beban bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Kondisi ini diperburuk dengan angka pengangguran terbuka yang masih tinggi, yang jika dibiarkan berisiko meningkatkan kriminalitas di daerah perkotaan.
“Jika tingkat pengangguran terbuka terus berada di angka 4% atau lebih, kita bisa menghadapi krisis sosial-ekonomi yang lebih dalam. Pendidikan tinggi tanpa diiringi penciptaan lapangan kerja hanya akan memperburuk angka pengangguran dan kriminalitas,” kata Prof. Marselina.
Selain menyoroti tantangan, Prof. Marselina juga menekankan perlunya strategi pembangunan yang lebih terencana. Ia mengingatkan agar kebijakan investasi tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat.
“Banyak investasi yang dilakukan tanpa rencana strategis yang jelas. Kita perlu memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar proyek infrastruktur tanpa hasil konkret bagi ekonomi lokal,” tegasnya.
Sebagai solusi, Prof. Marselina merekomendasikan tiga langkah strategis yakni
- Pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga untuk meningkatkan kemandirian masyarakat
- Optimalisasi sektor pariwisata melalui pendekatan Experience Economics, yang menitikberatkan pada pengalaman unik bagi wisatawan agar Lampung semakin kompetitif sebagai destinasi wisata
- Efektivitas belanja modal dan penguatan sektor strategis, seperti transportasi dan pergudangan, yang terbukti berkontribusi besar terhadap PDRB Lampung.
Diskusi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemimpin Lampung periode 2025-2030 dalam merancang kebijakan yang lebih berorientasi pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain jajaran Fraksi PKS DPRD Lampung, hadir pula sebagai peserta yakni Ketua Bidang DPW diantaranya Ketua Bidang Polhukam dan Ketua Bidang Ekuintek LH serta Ketua-Ketua Fraksi PKS Kabupaten/Kota se Lampung.
Selain itu Ketua DPW PKS Lampung didapuk sebagai Keynote Speaker pada acara yang dihelat di Kantor DPRD Provinsi Lampung tersebut.