Tag: DPRD Lampung

LAMPUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Fahrizal Darminto dan jajaran Pejabat Tinggi Pratama serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, mengunjungi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (DPRD), Senin, (01/07/2024).

Pj. Gubernur dan rombongan diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay dan jajaran Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan itu, Mingrum Gumay mengucapkan selamat datang kepada Pj. Gubernur Samsudin dan rombongan.

“Selamat datang kepada bapak Pj. Gubernur di Provinsi Lampung, serta selamat bertugas untuk mengabdi kepada Provinsi Lampung,” ujar Mingrum.

Kepada wartawan, Samsudin menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk menjalin sinergi yang selama ini sudah baik agar jadi lebih baik lagi.

“Kemudian, melalui kesempatan ini juga Ketua DPRD Provinsi Lampung beserta jajaran pimpinan kembali mengingatkan untuk melaksanakan program-program yang sudah berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Mingrum Gumay mengatakan bahwa pada prinsipnya DPRD serta Pemerintah Daerah selalu bersinergi, saling bahu membahu, dan bekerja sama.*

LAMPUNG – Tegas meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, untuk membentuk tim verifikasi Faktual PPDB tahun 2024 yang berkualitas. Sehingga, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai tim Verifikasi Faktual PPDB dapat independen dan Objektif.

“Ya, hari ini kita rapat dengar pendapat bersama Disdik, Ombudsman dan MKKS. Tegas kami meminta, tim Verifikasi bekerja secara Independen dan Objektif. Sehingga, carut marut, soal PPDB tidak terulang lagi,” kata Sekretaris Komisi V DRPD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas. Usai memimpin rapat, Kamis, 20 Juni 2024.

Penegasan yang diutarakan, Senior Gerindra Lampung itu mengaku apa yang disampaikan menjadi ranah dan tanggung jawab sebagai wakil Rakyat yang setiap PPDB selalu menerima laporan dari calon siswa dan wali murid tentang carut marut PPDB di masing-masing wilayah.

“Jadi, tadi menegaskan bahwa di tahun 2024 ini, jangan lagi ada persoalan yang bersifat kecurangan soal PPDB,” kata dia.

Namun, dari hasil RDP yang digelar. Ada sejumlah poin penting yang di sampaikan oleh Disdik. Pertama, Disdik Lampung akan menerapkan ketentuan dari Kemendikbud, bahwa semua siswa yang dinyatakan lulus. Nama kepala keluarga yang tertera di Kartu Keluarga nya harus sejalan dengan ijazah, lapor dan akte.

Kedua, jalur prestasi, dan afirmasi menerapkan sistem tes ada. Artinya, sertifikat prestasi yang ada di Siswa harus dibuktikan dengan tes. Dan yang ketiga, bagi calon siswa yang mendaftar disiapkan Formulir pernyataan kesiapan menerima sanksi jika memalsukan data.

“Dengan kondisi begitu, bagi masyarakat Lampung tidak perlu diragukan lagi soal PPDB. Jadi, jika aturan ini dijalankan dengan baik, peluang untuk curang tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Jika nanti masih dicurigai ada problem di PPDB, pihaknya meminta masyarakat untuk melaporkan kepada kami, dan dinas terkait. “Tadi, Disdik tegas menyatakan. Jika, tim verifikasi dan panitia PPDB masih bermain mata, mereka siap mendapat sanksi seberat-beratnya,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Amaludin mengapresiasi upaya Disdik Lampung tentang pembenahan dan perbaikan persoalan carut marut PPDB yang sudah membudaya. Namun, hal penting yang menjadi perhatian Disdik, yaitu sistem yang dibangun harus benar-benar berjalan sesuai harapan.

“Khususnya tim Verifikasi yang di bentuk, harus objektif, dan independen. Jangan ada yang main mata, karena ketika ini terjadi. Maka, sistem yang dibentuk akan sia-sia,” kata Amaludin.

Selain itu, Senior Demokrat Lampung itu meminta Disdik harus membuka posko pengaduan tentang Problem PPDB di tahun 2024 ini. Karena, bukan tidak mungkin sistem yang baru akan diterapkan masih belum berjalan efektif.

“Saya minta, Disdik bentuk posko pengaduan. Kemudian, pengaduan di proses, jangan didiamkan saja. Kasih waktu kapan bisa mengadu, dan kapan bisa selesai pengaduan itu. Jangan, ada pengaduan tapi, didiamkan. Sama aja bohong juga,” tegasnya.

LAMPUNG – Adanya kontroversi seleksi mahasiswa baru, Komisi V DPRD Lampung memanggil Poltekkes dalam rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi V, Selasa, 11 Juni 2024.

Kontroversi seleksi menerima mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang tahun 2024 telah memicu perhatian serius Komisi V DPRD Lampung.

Puluhan mahasiswa yang diterima, tiba-tiba tak lolos esok harinya. Ini menyebabkan kecewa dan depresi mereka yang kena dampak.

Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yanuar Irawan, menjelaskan, pertemuan ini bertujuan mencari solusi agar kejadian serupa tak terulang pada masa depan.

“Kami tak mencari salah tapi ingin memastikan tak ada lagi kejadian merugikan mahasiswa. Dampak kejadian ini sangat serius. Banyak mahasiswa kecewa dan depresi,” ungkap Yanuar.

Salah satu kasus mencuat ialah laporan orang tua calon mahasiswa karena anaknya sempat diterima melalui pengumuman di website Poltekkes pada malam hari. Namun esok hari, pengumuman itu menyatakan anaknya tak lolos.

Ia menegaskan, pihaknya memanggil Poltekkes untuk menanyakan persoalan ini dan mencari solusi tepat.

Anggota Komisi V DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menegaskan, pihaknya harus memperjuangkan keluhan masyarakat. Apalagi ini menyangkut masa depan mahasiswa.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Lampung Fraksi PDIP, Budhi Condrowati, berharap kejadian serupa tak terulang pada kemudian hari.

“Kami berharap permasalahan ini segera diperbaiki dan tak terjadi lagi pada masa depan,” ujarnya.

Sementara, Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang, Dewi Purwaningsih, mengakui ada salah dalam proses pengumuman. Dia menjelaskan, hal itu berada di bawah wewenang pusat.

“Kami akan rapat internal mencari solusi atas kejadian ini. Kami juga akan memperhatikan dampak psikologis mahasiswa,” kata Dewi.

Dia juga menyebutkan, dari 37 mahasiswa mengalami masalah ini, Poltekkes mempertimbangkan untuk memfasilitasi 14 mahasiswa layak masuk berdasarkan syarat kesehatan.

“Berdasarkan hasil seleksi kesehatan, beberapa calon tak memenuhi syarat, seperti buta warna dan kondisi lainnya tak bisa dipaksakan,” jelasnya.

LAMPUNG – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dan PLN masih terus berlanjut, Selasa, 11 Juni 2024.

RDP tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Lalu pukul 12.00 WIB, RDP sempat dijeda dan dilanjutkan kembali sekitar pukul 13.00 WIB.

Awalnya, RDP itu juga diikuti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tetapi sekitar pukul 10.30, YLKI ke luar dari ruangan.

Sehingga hanya menyisakan manajemem PLN dan anggota Komisi IV. Anehnya RDP tersebut berlangsung tertutup.

Menurut keterangan dari staf di Komisi IV, RDP tersebut tidak diperkenankan untuk diliput.

Awak media hanya diperbolehkan untuk mengambil foto, sebelum RDP dimulai. Padahal, RDP itu terkait dengan terjadinya pemadaman listrik total di Lampung beberapa waktu lalu. Saat dikutip di media online harianmomentum.com.

LAMPUNG – Secara kelembagaan, Komisi V DPRD Provinsi Lampung meminta persoalan polemik di Poltekes, tentang penerimaan Mahasiswa Baru untuk segera diselesaikan, dan tidak terulang lagi’, demikian ditegaskan Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, usai Hearing bersama pihak Poltekes, di ruangan rapat Komisi, Selasa, 11 Juni 2024.

Menurutnya, dari penjelasan pihak Poltekes. Ada sejumlah persoalan yang harus di perbaiki, diantaranya. Sistem penerimaan yang terkesean tidak baik, untuk disempurnakan. Kemudian, petugas ITE harus ada evaluasi.

“Selesaikan persoalan ini dengan baik, tolong atasi dengn bijak khususnya 37 orang ini, agar tidak berkembang luas,” ungkapnya.

Karena, kata Senior Gerindra Lampung itu. Apa yang terjadi di Penerimaan Mahasiswa Baru pada Poltekes, bisa berdampak pada Psikologinya, terkhusus yang masuk dalam polemik.

“Pihak Poltekes harus perhatikan Psikologi Mahasiswa. Jangan lambat, segera di selesaikan,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung, Budhi Condrowati mengatakan polemik yang terjadi sebenernya bisa diselesaikan dengan bijak. Apalagi, persoalannya hanya pada syarat tinggi badan.

“Jangan sampai terulang lagi persoalan ini, dan bagian IT harus evaluasi,” tegasnya.

Dan hasil dari Hearing tadi, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mesuji itu mengaku pihak Poltekes akan segera menyelesaikan polemik yang terjadi. “Tadi, sudah kita dengar bersama, pihak Poltekes akan segera memperbaiki, melalui rapat internal mereka,” tegasnya.

LAMPUNG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Lampung, Kostiana gelar sosialisasi pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) di Bandar Lampung, Selasa, 11 Juni 2024.

Kostiana berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi pancasila ini dapat membangkitkan kembali semangat kemerdekaan dalam menjaga NKRI.

“Dengan kegiatan ini, semoga masyarakat kembali bersemangat untuk menjaga NKRI kita dengan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya..

Ditegaskannya, ideologi pancasila dapat digunakan sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

“Pancasila itu memang sudah menjadi nilai-nilai falsafah Indonesia serta juga dapat diartikan sebagai pedoman hidup bersama dan disepakati untuk di gunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung akan menjadi yang pertama memiliki Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH).

Hal tersebut ditegaskan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Jauharoh Hadad, Senin, 10 Juni 2024.

Lebih lanjut, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung tersebut mengatakan beberapa hari yang lalu, tim Bapemperda DPRD Lampung melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah. Khususnya, Kabupaten Banyuwangi. Dengan harapan menyempurnakan Raperda Inisiatif DPRD tentang JDIH, dan yang terpenting Perda JDIH dapat menjadi rujukan serta contoh lima belas kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung.

“Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah yang sudah menerbitkan Perda tentang JDIH. Dengan demikian, Banyuwangi menjadi rujukan secara nasional. Dan kita kemaren hadir kesana untuk menyempurnakan rancangan Perda Usulan Inisiatif DPRD Lampung,” ungkapnya.

Selain Banyuwangi, kata Politisi Senior PKB Lampung itu. Tim Bapemperda berkonsultasi ke Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) Jakarta. “Perda Usul Inisiatif DPRD Lampung ini, akan segera kita rampungkan. InsyaAllah, dengan kerjasama dari tim, akan segera kita selesaikan,” tegasnya.

Pada prinsipnya, Jauharoh menambahkan Bapemperda DPRD Lampung akan menyempurnakan sejumlah Raperda yang menjadi tanggung jawab tim. Terlebih dimasa-masa akhir jabatan anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024.

“Saya pastikan, semua yang menjadi tanggung jawab Bapemperda periode 2019-2024 akan terselesaikan,” tegasnya.