DPRD Paripurna Memperingati Hari Ulang Tahun Kota Metro Yang ke-88

Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro gelar Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Metro yang ke-88 untuk mamantapkan langkah menuju Masa depan yang lebih gemilang.

Rapat Paripurna yang di buka oleh Ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini, dihadiri Walikota Metro Bambang Iman Santoso, wakil pimpinan DPRD, Forkopimda, anggota DPRD, OPD, pimpinan Parpol, Camat Sekota Metro, Lurah Sekota Metro, tokoh Masyarakat dan tamu undangan lainnya, berlangsung di Gedung DPRD setempat, Senin, (09/06/2025).

Dalam sambutannya Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, peringatan ini bukan hanya seremonial semata melainkan ajakan untuk merenungi perjalanan panjang tapak tilas sejarah dan memantapkan langkah wujud Masa depan yang lebih gemilang.

“Kota Metro yang memiliki cikal bakal daerah kolonis terus berkembang sebagai sebuah kota yang memiliki daya saing dan daya tarik tersendiri dengan masyarakat nya yang multikultur serta memiliki semangat gotong royong yang tinggi,” ungkap Bambang.

“Di usia yang ke 88 ini Kota Metro siap melangkah untuk mewujudkan visi pembangunan daerah 2025-2029 yaitu Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Berbudaya yang Religius,” ucapnya.

Lebih lanjut, walikota metro menjelaskan bahwa Kota Metro di tahun 2025 ini telah memasuki usia 88 tahun dan akan memasuki masa emas atau 100 tahun di tahun 2037 mendatang.

Dengan melihat pencapaian saat ini sudah semestinya Kota Metro memiliki andil dan mengambil peran dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045, dengan visi sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

“Dengan melihat pencapaian selama 88 tahun pula, Kota Metro telah menunjukan sebagai Kota yang layak diperhitungkan di tingkat provinsi maupun nasional atas prestasi-prestasi yang telah diraih, baik prestasi dalam pelaksanaan pembangunan maupun prestasi anak bangsa, putra daerah. Melalui perspektif pembangunan, Alhamdullillah, Kota Metro termasuk dalam kategori sebagai Kota yang berhasil dan mendapat pengakuan secara nasional,” papar Bambang.

Kemudian, sejalan dengan semangat yang di gaungkan Bapak Presiden pada Retret kepala daerah di Magelang Februari 2025 kita semua di inginkan, akan pentingnya persatuan hilirisasi, industrialisasi, patriotisme dan nasionalisme dalam mempercepat pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

“Di Metro semangat ini harus kita terjemahkan dalam setiap langkah dan kebijakan konkret pengelolaan pembangunan mewujudkan visi Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Berbudaya yang Religius membutuhkan sinergi dan harmonisasi yang kuat antara pemerintah kota dan seluruh pemangku kepentingan. Kami mengajak untuk terus berkolaborasi demi mewujudkan Kota Metro yang lebih baik,” pungkas Bambang.

Dalam kesempatan yang sama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Ganjar Jationo menyampaikan dukungannya agar Metro dapat mewujudkan visi dan misinya.

“Memperkuat sinergi antar pemerintah daerah legislatif dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola yang baik transparan dan berpihak kepada rakyat,” ucapnya.

“Pak Gubernur berpesan agar Kota Metro terus menggali inovasi baru dalam perspektif digitalisasi pelayanan publik untuk mempercepat transformasi demokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan,” paparnya.

“Pak Gubernur juga mengingatkan Kota Metro lebih kreatif, lebih inovatif dalam investasi dan pemberdayaan ekonomi lokal khususnya kepada UMKM dan potensi kreatif anak-anak metro yang harus terus kita bangkitkan,” ujarnya.

“Pak Gubernur juga menyampaikan pesan agar Kota Metro menyiapkan generasi muda sebagai aktor utama Indonesia emas melalui peningkatan kualitas pendidikan pengembangan karakter dan kepemimpinan,” pungkas Ganjar. | (Rio).

Efril Hadi Dorong Pembuatan Irigasi, Penambahan Tiang PLN dan Pembuatan Jembatan

Metro | Pembuatan irigasi, penambahan tiang PLN dan permintaan pembuatan jembatan dari RW 07 Purwosari yang tembus ke Karangrejo menjadi aspirasi utama yang di usulkan masyarakat.

Aspirasi masyarakat tersebut disampaikan langsung kepada Anggota komisi II DPRD Kota Metro Efril Hadi, saat kegiatan Reses masa sidang ll, di rumah bapak Andi Kurniawan, RT 39, RW 07, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Rabu, (21/05/2025).

“Seperti yang kita saksikan bersama ada beberapa masukan dari masyarakat salah satunya terkait irigasi, tetapi memang ada beberapa atau satu titik yang memang harus diprioritaskan di jalan kucing RT 39 insyaallah akan kita kawal secara bersama-sama agar dapat direalisasikan,” ucap Efril.

Selain itu, ada usulan masyarakat meminta adanya jalan tembus dari RW 7 Purwosari ke Karangrejo, permasalahannya sekarang karena menyeberangi kali Bunut.

“Untuk itu kita akan berkoordinasi dengan pihak balai pengairan, karena kan belum tentu kita mengusulkan ke balai akan disetujui, terkait dengan jembatan yang harus kita bangun, maka dari itu kita akan mempelajari secara bersamaan-sama,” ujar Efril.

Efril menambahkan, dalam reses kali ini juga ada usulan terkait penambahan tiang PLN, untuk itu ia akan berkoordinasi dan mendorong pihak PLN agar hal tersebut juga dapat segera terealisasi.

“Tiang PLN di Metro Utara masih terdata sebagai SKS, tiang yang diusulkan akan dipasang dan berkoordinasi dengan pihak PLN juga terkait pengusulan penambahan lampu/ PJU berkaitan dengan ada nya tiang itu sendiri,” jelas Efril.

“Intinya saya siap bersama masyarakat, namanya kita berupaya, seperti terkait PLN, kita akan mengusulkan ke PLN untuk pengadaan tiang jalan yang menurut masyarakat sudah layak. Makanya tadi kita mendorong kepada lurahnya atau pamong untuk memberikan usulan yang betul-betul dari masyarakat, kita bersama masyarakat akan tetap mendorong,” tutup Efril. |(Rio).

Lek Dar : Targetnya Kita Memenuhi Keinginan Masyarakat Yang Memang Real dan Tersurvey

Metro | Serap aspirasi masyarakat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Daerah Pemilihan (Dapil II ) Metro Utara, Sudarsono, menggelar reses ke dua tahun 2025, berlangsung di Kediamannya, Jalan Atmo Sentono, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Rabu (21/5/2025).

Sudarsono mengatakan, dalam kesempatan tersebut pihaknya menggelar reses guna menampung aspirasi dari masyarakat khususnya di Kecamatan Metro Utara.

“Dalam reses kali ini, targetnya adalah kita memenuhi keinginan masyarakat yang memang real, dan memang tersurvey. Dan memang wajar mereka masyarakat membela keadilan terkait masalah jalan WR Supratman yang sudah ada korban meninggal, bahkan dari lebaran ada 13 kasus kecelakaan,” kata Sudarsono.

Selain itu, demi memberikan kenyamanan masyarakat saat melintas ruas jalan di Karangrejo Metro Utara, Sudarsono menghibahkan gajinya satu bulan untuk memperbaiki jalan tersebut.

“Kemarin sudah saya servis dengan kemampuan saya. Karena ada yang meninggal. Ini kami nanti di bulan delapan, gaji saya sebulan saya hibahkan untuk dandanin jalan dari perbatasan bedeng 22 sampai ke sini (Karangrejo, Metro Utara),” ujar Lek Dar, sapaan akrab Sudarsono.

Selain itu, terkait dengan sampah, dirinya juga pernah Operasi Tangkap Tangan (OTT) warga di luar Kota Metro yang membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Karangrejo, Metro Utara.

“Saya sempat OTT waktu itu. Mereka dari luar Metro, malah masuk ke Metro. Ini berarti kan gak benar. Ke depannya harus ada semacam pencerahan, Walikota baru ini harus berani melaksanakan apa yang di Visi kan nya. Tapi kalau tidak ada perubahan, masih seperti ini, akan jadi mimpi,” ujar Darsono.

Dalam reses tersebut, masyarakat di Karangrejo, Metro Utara meminta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) dapat di swastakan.

“Sekarang gini, rumah sakit itu BLUD. Berapa sih keuntungannya, berapa sih pemasukan PAD Kota Metro, berapa sih primer dia, desain bisnis dia seperti apa, enggak ada. Kalau swasta kan, kami kecil-kecilan aja, nyatanya untung,” ungkap Darsono.

“Jadi, masyarakat meminta kepada pemerintah Kota Metro, supaya BLUD dan TPAS di Karangrejo dapat diswastakan,” pungkas Lek Dar. | (Rio).

Reses Dapil Metro Utara, Pembuatan Perda Indekos dan Penanganan Sampah Jadi Aspirasi Utama

Metro | Pembuatan Perda indekos dan Penanganan masalah sampah menjadi aspirasi utama yang disampaikan masyarakat Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara, Kota Metro.

Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat langsung kepada Wakil Ketua l DPRD Kota Metro Ahmad Khuseini, saat kegiatan Reses daerah Pemilihan (Dapil) Metro Utara.

Acara yang berlangsung di kediamannya jalan Pattimura, gang Ambon, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Selasa Malam (20/05/2025).

“Berkaitan dengan sampah, tadi juga sudah saya sampaikan kepada eksekutif beberapa kali persoalan ini muncul, bagaimana tahun 2025 ini bisa selesai berapapun biaya yang memang itu menjadi kebutuhan dalam rangka untuk mengatasi persampahan,” ungkap Khuseini.

“Kemarin salah satu kendalanya dalam penanganan sampah armadanya kurang, kemudian alat berat yang memang untuk meratakan yang ada di lapangan atau di lokasi memang terbatas bahkan ada yang rusak,” ucap Khuseini .

“Berbicara pendampingan mau tidak mau karena menjadi persoalan, saya pikir harus menjadi fokus, pemerintah daerah harus fokus melalui dinas terkait supaya persoalan ini segera diatasi dan tuntas,” jelas Khuseni.

Ahmad Khuseini menambahkan, kalau berbicara kos-kosan atau rumah kontrakan sangat setuju bagaimana bisa dibentuk Peraturan Daerah (Perda).

“Jika ada peraturan daerah yang berkenaan dengan kos-kosan tentu ini akan membuat Metro lebih baik,” imbuhnya.

Ahmad Khuseini juga menjelaskan, baik pemilik kos dan penghuni kos ada aturan agar lebih tertib lagi dalam pendataan warga, nanti akan disampaikan kepada DPRD supaya menjadi Perda.

Selain itu, terkait efisiensi anggaran sudah berbicara dengan eksekutif seperti apa efisiensi yang sudah dilakukan oleh mereka.

“Mereka sudah berkoordinasi dengan seluruh OPD dan di komunikasikan DPRD, saat ini dalam tahap finishing, dalam waktu dekat ini bisa selesai dan berjalan kemudian draf di kirimkan ke gubernur,” pungkas Khuseini. |(Rio).

DPRD Kota Metro Gelar Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2024

LAMPUNG7COM – Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Metro Tahun 2024, di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin (14/04/2025).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Ria Hartini, dihadiri Walikota Metro Bambang Iman Santoso, wakil pimpinan DPRD, Forkopimda, anggota DPRD, OPD, pimpinan Parpol, Camat Sekota Metro, Lurah Sekota Metro, tokoh Masyarakat dan tamu undangan lainnya.

LKPJ tersebut mencakup capaian program pemerintah selama tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2021-2026.

Dalam pidatonyanya, Walikota Metro Bambang Iman Santoso menyampaikan, Pendanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro Tahun Anggaran 2024, yang meliputi berbagai urusan pemerintahan antara lain, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib nonpelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang,

Keseluruhannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada Beberapa perkembangan indikator makro pembangunan Kota Metro tahun 2024 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi Kota Metro pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,88 persen, mengalami peningkatan tipis dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 4,86 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Metro mencapai Rp 8,48 triliun, dengan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencatatkan pertumbuhan tertinggi.

2. Pendapatan Perkapita sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Metro yang terus mengalami kenaikan sebesar 8,67 persen dari tahun 2023, hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya dan kesehatan masyarakat Kota Metro.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Metro mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 5,40 persen hingga tahun 2023 menjadi 3,60 persen. Namun demikian, pada tahun 2024 tercatat sedikit peningkatan menjadi 3,71 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penciptaan lapangan kerja tetap menjadi prioritas utama di Kota Metro, Provinsi Lampung, dan secara nasional.

4. Rasio Gini Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kota Metro tercatat sebesar 0,277. Angka tersebut menunjukkan perbaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 0,289. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kota Metro semakin merata.

5. Pengendalian Inflasi pada akhir tahun 2024, tingkat inflasi tahunan (Year on Year) Kota Metro tercatat sebesar 1,51 persen. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2023 yang mencapai 3,05 persen, serta berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi dan Nasional, yang masing-masing sebesar 1,57 persen.

Lebih lanjut, dijelaskannya Pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Metro sepanjang tahun 2024 diukur berdasarkan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mencerminkan kemajuan implementasi program dan kebijakan daerah pemerintah daerah, yakni :

1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2024 tercatat mencapai 11,01 tahun, mengalami peningkatan tipis dibandingkan RLS tahun 2023 sebesar 11 tahun. Pencapaian ini menjadikan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Metro sebagai yang tertinggi di Provinsi Lampung. Selaras dengan capaian tersebut, Angka Partisipasi Murni (APM) juga menunjukkan tren peningkatan, APM jenjang SMP/MTs meningkat menjadi 75,70 persen, APM jenjang SMA/SMK/MA meningkat menjadi 64,89 persen. Capaian tersebut didukung oleh upaya Pemerintah Kota Metro melalui implementasi beberapa program prioritas, antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Metro Ceria (KMC).

2. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Metro juga mengalami peningkatan. Tercatat, dari 14,77 tahun pada tahun 2023 menjadi 14,79 tahun pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa generasi muda Kota Metro memiliki aspirasi untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro pada tahun 2024 tercatat sebesar 80,41, melampaui target yang ditetapkan Kota Metro menduduki peringkat kedua tertinggi dalam hal IPM di Provinsi Lampung, hanya terpaut sedikit dari Bandar Lampung.

4. Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada tahun 2024, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Metro tercatat sebesar 99,76 persen. Capaian ini melampaui target nasional, pada bulan Agustus 2024, Kota Metro dianugerahi penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Kategori Utama oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Kota Metro merupakan satu-satunya wilayah di Provinsi Lampung yang menerima penghargaan pada kategori tersebut.

5. Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2024 tercatat sebesar 75,43 tahun, mengalami peningkatan dari 75,14 tahun pada tahun 2023. Capaian ini telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan sebesar 72,18 tahun.

6. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani

Pada tahun 2024, penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) mencapai 98,19 persen dari total 14.460 jiwa. Tingkat capaian menunjukkan peningkatan signifikan.

7. Persentase Penduduk Miskin Kota Metro pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,78 persen, yang mana telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 6,79 persen, dengan persentase capaian sebesar 100,1 persen. Selain itu, persentase penduduk miskin pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 7,28 persen.

8. Oersentase Jalan Kota dalam Kondisi Mantap Pada tahun 2024, Kota Metro memiliki total panjang jalan sebesar 413,09 km, yang terbagi atas: Jalan nasional sepanjang 9,93 km, jalan provinsi sepanjang 15,85 km, dan jalan kota sepanjang 387,31 km. Dari total jalan kota tersebut, tercatat 216,96 km (56,02 persen) dalam kondisi baik, 54,86 km dalam kondisi sedang, 57,19 km mengalami rusak ringan, dan 58,30 km mengalami rusak berat. Persentase total jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) adalah 70,18 persen, masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 92,27 persen. Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya capaian ini antara lain keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan, curah hujan yang tinggi, serta beban kendaraan yang melebihi kapasitas jalan.

9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Metro tercatat sebesar 63,99, mendekati target yang ditetapkan yaitu 64,0, dengan tingkat pencapaian mencapai 99,98 persen. Nilai IKLH tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 62,15.

10. Persentase Kenaikan Penduduk yang Bekerja pemerintah Kota Metro menetapkan target peningkatan jumlah penduduk bekerja sebesar 4,4 persen dari tahun sebelumnya, setara dengan penambahan sekitar 3.842 orang. Namun demikian, realisasi yang tercapai hanya sebesar 3,10 persen atau 2.706 orang, sehingga total penduduk yang bekerja pada tahun 2024 tercatat sebanyak 90.116 jiwa. Capaian ini mengindikasikan bahwa penciptaan lapangan kerja masih merupakan tantangan yang signifikan, diakibatkan oleh dampak pemulihan ekonomi pasca pandemi, keterbatasan investasi, serta tingkat serapan tenaga kerja yang rendah di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan upaya kolektif untuk membuka peluang kerja baru bagi masyarakat,

11. Peningkatan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) Pada tahun 2024, nilai investasi di Kota Metro tercatat sebesar Rp 1.016,57 miliar, menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,71 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 999,05 miliar. Guna mengoptimalkan peningkatan investasi, Pemerintah Kota Metro perlu mengintensifkan upaya dalam mempermudah proses perizinan, menjamin kepastian hukum dan biaya, serta menawarkan insentif yang atraktif bagi para investor. Peningkatan investasi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak dan retribusi,

12. Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Metro tahun 2024 telah menunjukkan pencapaian yang sangat signifikan, yaitu sebesar 76,43. Capaian ini mengindikasikan adanya peningkatan yang substansial dalam tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan publik juga mencerminkan keberhasilan berbagai inovasi yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya membangun birokrasi yang bersih dan profesional,

13. Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Metro sekali lagi berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berhasil dipertahankan selama 14 tahun secara berturut-turut. Mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel. Keberhasilan ini adalah hasil dari sinergi dan kolaborasi yang solid antara Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh elemen masyarakat.

14. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Pada tahun 2024, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Metro tercatat sebesar 69,16, mengalami peningkatan dari angka 68,48 pada tahun 2023. SAKIP memiliki peran krusial sebagai instrumen pengukuran dalam mengevaluasi akuntabilitas serta efektivitas kinerja pemerintah daerah.

WaliKota juga mengungkapkan kinerja pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2024 telah terealisasi sejumlah Rp1,040 triliun lebih, atau 99,28 persen dari target sebesar Rp1,047 triliun.

“Di sisi Belanja Daerah, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp1,080 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,046 triliun atau 96,89 persen. Terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,10 persen, yang mengindikasikan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara cukup efisien dan tepat sasaran,” ujar Bambang.

Di akhir pidatonya, Walikota Metro menegaskan, komitmen Pemerintah Kota Metro untuk memelihara kesinambungan serta memperkuat program-program unggulanseperti dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, pengembangan UMKM. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029, yang diselaraskan dengan visi dan misi kepemimpinan yang baru. Visi lima tahun ke depan berlandaskan pada semangat Visi Metro Kota Cerdas Verbasis Jasa dan Budaya yang Religius.

“Keberlanjutan pembangunan akan terus diupayakan, agar Kota Metro terus berkembang secara progresif,” pungkas Bambang. | (Rio).

Subhan : Menjaga Tali Silaturahmi Persaudaraan Dan Ukhuwah Islamiyah

LAMPUNG7COM – Metro | Menjaga tali silaturahmi persaudaraan dan menjaga ukhuwah adalah kewajiban setiap umat beragama, tidak terkecuali umat Islam.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kota Metro, Subhan saat temu kangen dan silaturahmi Tim Relawan yang telah menghantarkannya kembali menjadi Anggota DPRD Kota Metro.

“Terlepas dari Bulan yang penuh berkah ini (Romadhon), kita Khususnya umat Muslim, akan merayakan Idul Fitri. Untuk itu saya dan Keluarga, serta Jajaran Pengurus DPD Golkar Kota Metro, Khusus Dapil Metro Timur, mohon Maaf Lahir dan Bathin, Semoga Kita Sekeluarga Besar sanantiasa di Bawah Lindungan Allah SWT,”ucap Subhan, di kantor DPD Golkar Kota Metro, Rabu (26/3/2025).

“Ini ada buah tangan dari kami, jangan dilihat dan di nilai Nominalnya, ini merupakan wujud persaudaraan kita agar terus terjalin semoga berkah dan bermanfaat,” pungkas Subhan.

Sementara, terpisah, mbak Irnawati, dari Yosorejo Kecamatan Metro Timur, mengatakan ucapan terima kasih kepada Subhan.

“Kami terimakasih kepada bapak Subhan yang selalu ingat kepada kita, semoga Pak Subhan dan keluarga senantiasa di Lindungi Allah SWT,” ujar Irna.

Senada diungkapkan Sofyan, dirinya bahagia bisa berkumpul dan bertatap muka kembali dengan Bapak Subhan bersama temen-temen yang lainnya.

“Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi, tapi kita juga saling memaklumi dan mengerti, yang lebih utama yakni Persaudaraan dan silaturahmi di antara kita terus terjalin,”pungkas Sofyan. | (Arif).

DPRD Kota Metro Paripurna Penyampaian Pidato Sambutan Walikota Metro Masa Jabatan Tahun 2025-2030

LAMPUNG7COM – Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pidato Sambutan Walikota Metro Masa Jabatan Tahun 2025-2030, di Aula paripurna gedung setempat, Senin (03/03/2025).

Paripurna dipimpin ketua DPRD Kota Metro Ria Hartini, dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Metro H.Bambang Imam Santoso dan M.Rafieq Adi Pradana, Wakil Ketua I dan II , 19 Anggota Dewan dari berbagai Fraksi, Sekda Kota Metro, Forkopimda, Dandim, Kejaksaan Kota Metro, Perwakilan dari Polres, Kepala Pengadilan Agama, Camat beserta lurah se-kota Metro dan Mantan Walikota Metro Lukman Hakim serta Mantan Ketua DPRD Kota Metro Anna Morinda dan Para Tamu Undangan dari Keluarga Besar Walikota dan Wakil Walikota Metro.

Dikatakan dalam sambutan Walikota Metro H.Bambang Imam Santoso menyampaikan bahwa Komitmennya untuk menjadikan Kota Metro sebagai Kota Cerdas yang berbasis Jasa dan Budaya yang Religius serta ucapan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak dalam proses transisi kepemimpinan yang berlangsung dengan sangat kondusif.

“Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang akan kami lakukan penuh dengan dedikasi. Kami ingin kota metro menjadi kota yang nyaman , modern dan ramah lingkungan, dengan tetap menjaga nilai nilai religius sebagai fondasi moralnya,” ujar Bambang.

Lebih lanjut Bambang menambahkan, berkaitan dengan sembilan misi utama sebagai prioritas pembangunan kota metro selama lima tahun ke depan.

“Dengan Visi yang kami usung tersebut dan dalam upaya mewujudkannya ada beberapa prioritas yang akan menjadi fokus utama pemerintahan kedepan yang kami rumuskan pada 9 misi untuk periode 2025-2030,” ucapnya.

Lebih lanjut Bambang menerangkan bahwa pentingnya penyelarasan Program RPJMD Kota Metro 2025-2029, RPJMD Provinsi Lampung, serta RPJMD Nasional , agar kota metro tetap selaras dengan arah Pembangunan Daerah dan Nasional.| (Rio).

DPRD Metro Paripurnakan Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

LAMPUNG7COM – Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro melakukan rapat paripurna pengumuman hasil penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pilkada serentak tahun 2024.

Dari pantauan media, DPRD menetapkan pasangan H. Bambang Iman Santoso dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro terpilih dalam rapat paripurna yang berlangsung Jum’at (17/1/2025) siang.

Selain itu, rapat ini juga mengumumkan usulan pemberhentian pasangan Wahdi-Qomaru Zaman, yang telah mengakhiri masa jabatan mereka.

Acara yang dihadiri berbagai elemen penting pemerintahan ini menjadi momen refleksi sekaligus awal baru bagi masyarakat Metro. Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini menegaskan pentingnya momentum ini untuk mengawali perubahan nyata.

“Paripurna dihadiri 21 anggota dari total 25 anggota DPRD Kota Metro. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 lalu, masyarakat Kota Metro sudah melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro dengan lancar dan aman,” ucap Ria Hartini.

“Selanjutnya, sesuai dengan surat KPU tersebut dan berdasarkan keputusan KPU Kota Metro nomor 8 tahun 2025 tentang penetapan Pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih dalam Pilkada 2024. Dalam rangkaian memenuhi dokumen pengesahan, untuk itu paripurna ini kami umumkan hasil penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pilkada serentak 2024,” imbuh Ria.

Ria menyebut, masyarakat Metro kini menantikan aksi nyata dari pasangan Bambang-Rafieq, dimana selama masa kampanye, pasangan ini menjanjikan percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta perbaikan pelayanan publik. Namun, warga menuntut agar semua janji tersebut bukan sekadar retorika.

“Semoga dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dan dapat membawa Kota Metro ke arah yang lebih baik. Maka dalam forum rapat paripurna ini kami mengusulkan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Metro hasil pilkada 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami atas nama DPRD Kota Metro dan masyarakat Kota Metro menyampaikan terimakasih atas jasa selama memimpin Kota Metro,” jelas Ria Hartini.

Ade Gunawan, seorang aktivis yang juga hadir dalam paripurna tersebut mengungkapkan bahwa pemimpin baru harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami butuh perubahan yang nyata, bukan sekadar janji. Infrastruktur harus diperbaiki, pelayanan kesehatan dan pendidikan juga harus ditingkatkan. Pemimpin baru harus benar-benar mendengar suara rakyat,” harap Ade, yang juga hadir dalam Paripurna di gedung DPRD tersebut.

Masyarakat Metro menginginkan pemimpin yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga mampu menjalankannya dengan tanggung jawab. Ade menekankan pentingnya pemimpin yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat.

“Masyarakat ingin bukti, bukan janji. Tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan kerja nyata. Kota Metro punya potensi besar. Kami berharap pemimpin baru dapat mengelola potensi itu dengan bijak, tanpa mengumbar janji kosong. Kepercayaan masyarakat itu mahal, jangan sampai disia-siakan,” ujar Ade.

Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota incumben, Qomaru Zaman menitipkan pesan harapan kepada Bambang-Rafieq. Bagi warga Metro, penetapan Bambang-Rafieq adalah awal baru yang diharapkan membawa angin segar dalam pembangunan kota.

“Saudara pasangan Walikota dan Wakil Walikota Metro terpilih periode 2025-2030, yang biasa beliau saya panggil Mas Bambang dan Mas Rafieq. Yang pertama, izin Pak Walikota berhalangan hadir karena ada kegiatan. Yang kedua salam kami berdua khususnya kepada Mas Bambang dan mas Rafieq, Walikota Metro terpilih tahun 2025-2030. Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kota metro yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam pilkada serentak 2024,” beber Qomaru.

“Partisipasi masyarakat adalah cermin, proses pemilihan yang dapat dilakukan dengan aman dan lancar serta damai ini adalah hasil dari kerjasama kita semua. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada pasangan Walikota dan wakil walikota Metro terpilih, yaitu Haji Bambang dan Rafiq yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat kota metro untuk memimpin kota yang tercinta ini,” tambah Qomaru.

Harapan besar terletak pada realisasi program-program yang berpihak kepada rakyat, seperti pembangunan infrastruktur yang merata, layanan publik yang cepat dan mudah, serta pengelolaan anggaran yang transparan.

“Oleh karena itu saya mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga pemerintah DPRD hingga seluruh komponen masyarakat untuk terus bersinergi di dalam membangun kota Metro ini lebih baik lagi, saya yakin kita bisa menghadapi segala tantangan dan memajukan Kota Metro menuju masa depan yang lebih baik lagi. Metro ke depan yang dipimpin oleh Walikota Metro terpilih, akan menjadi kota Metro yang sangat bermartabat,” pungkas Qomaru.

Sementara, Walikota Metro terpilih, H. Bambang Iman Santoso menyampaikan bahwa dirinya telah siap menjadi agen perubahan bagi masyarakat Kota Metro.

“Seluruh warga Kota Metro yang berbahagia, hari ini adalah sidang paripurna penetapan kami berdua sebagai calon terpilih di Gedung DPRD kota metro. Doakan kami berdua agar supaya, kami berdua ini benar-benar bisa nantinya memenuhi harapan masyarakat kota mikro dengan sebaik-baiknya,” ungkap Bambang.

“Mudah-mudahan kami akan berikhtiar semaksimal mungkin, untuk memenuhi harapan masyarakat kota metro. Seperti saat Pilkada kemarin kami di daulat sebagai agen perubahan, sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, bismillah kami akan memperbaiki infrastruktur yang lebih baik lagi dan sesuai dengan jargon kami berdua adalah membuat kota Metro ini jalannya mulus dan lampunya terang, insyaallah,” tandas Bambang. | (Red).

DPRD Kota Metro Rekomendasikan Penghentikan Sepenuhnya Pembangunan Alihfungsi Kompleks Ruko Sudirman

LAMPUNG7COM – Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro merekomendasikan penghentikan sepenuhnya proses alihfungsi kompleks Ruko Sudirman menjadi hotel.

Dikatakan Basuki, anggota Komisi I DPRD Kota Metro, bahwasanya pembangunan proyek alihfungsi Ruko menjadi hotel akan dihentikan sementara dimana keputusan ini diambil setelah ditemukan indikasi pelanggaran regulasi terkait perjanjian pemanfaatan aset daerah.

“Kami sudah rapat hearing bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), serta Bagian Hukum Pemkot Metro,” ucap Basuki, Selasa (14/1/2025) sore.

Basuki menjelaskan, rapat dengar pendapat dimulai sekitar pukul 15.30 WIB hingga 17.30 WIB dengan agenda pembahasan dugaan pelanggaran aturan terkait alih fungsi Ruko Sudirman menjadi hotel tersebut.

“Dari hasil diskusi, disepakati bahwa pembangunan harus diberhentikan sementara. Menurut BPKAD, pengembang harus membuat perjanjian baru sesuai aturan,” ucap Basuki.

Dia menambahkan, DPRD Kota Metro tidak menolak kehadiran investor, tetapi menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi.

“Kita tidak alergi terhadap pengembang atau investor, tetapi mereka harus mematuhi aturan yang berlaku. Selama perizinan belum lengkap, pembangunan tidak boleh dilanjutkan,” tegas Basuki.

DPRD memberikan tenggat waktu satu minggu kepada pihak pengembang untuk melengkapi dokumen perizinan. Jika batas waktu tersebut tidak dipenuhi, tindakan tegas akan diambil.

“Kami menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot Metro, DPRD, dan pihak pengembang untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita harus mencari jalan tengah agar tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, aturan tetap menjadi prioritas utama yang harus ditegakkan,” beber Basuki.

DPRD Kota Metro akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa semua proses perizinan berjalan sesuai regulasi.

“Dengan adanya keputusan pemberhentian sementara, diharapkan pihak pengembang dapat segera memenuhi persyaratan yang diperlukan agar pembangunan dapat dilanjutkan dengan legalitas yang jelas,” pungkas Basuki. | (Rio).

Basuki: Kami Minta Pemkot Metro Membeberkan Fakta-Fakta Sebenarnya

LAMPUNG7COM – Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, kecewa lantaran tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan alih fungsi komplek Ruko Sudirman menjadi Hotel. Akibatnya, alih fungsi itupun menjadi polemik dan bermasalah.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Kota Metro, Basuki mengaku baru mengetahui polemik alih fungsi Ruko Sudirman menjadi Hotel setelah ramai diperbincangkan dan viral di media sosial.

“Kami mendengar banyak keluhan dan aspirasi dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa publik merasa tidak dilibatkan, padahal aset itu adalah bagian dari kepentingan bersama,” ujar Basuki, Selasa (14/1/2025).

Dengan mencuatnya polemik itu, Fraksi PDIP DPRD Metro mendesak Pemkot setempat untuk segera memberikan klarifikasi terkait isu alih fungsi Ruko Sudirman.

Menurut Basuki, transparansi sangat penting untuk meredakan keresahan publik dan mencegah terjadinya spekulasi yang tidak berdasar.

“Kami meminta Pemkot Metro untuk membeberkan fakta-fakta yang sebenarnya terkait dugaan alih fungsi ini. Apa yang menjadi motivasi pengembang hingga nekat melakukan perubahan fungsi tanpa izin, itu juga harus dijelaskan. Jangan sampai masyarakat terus dibiarkan bertanya-tanya,” tegas Basuki.

Anggota DPRD dari Dapil Metro Timur itu berharap agar pembangunan di Kota Metro selalu dilakukan sesuai aturan dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Ia meminta agar para pengembang yang bekerja di wilayah tersebut memiliki izin yang lengkap sebelum memulai proyek apa pun.

“Kami ingin pembangunan di Kota Metro berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Jangan ada lagi persoalan yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun pengembang,” ucap Basuki.

Basuki, menilai isu ini sangat kompleks dan menyangkut kepentingan publik.

Ia mengingatkan, proyek pembangunan Ruko Sudirman sebelumnya dilakukan dengan skema perjanjian Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemkot dan pihak swasta, yaitu PT Sang Bima Ratu. Perjanjian itu mencakup masa kerjasama selama 30 tahun sejak pembangunan pada 2022.

“Pada awalnya, kawasan di Jalan Jenderal Sudirman memang diperuntukkan sebagai wilayah niaga. Namun, jika benar terjadi alih fungsi menjadi hotel, maka hal tersebut memerlukan kajian ulang, termasuk perubahan aturan yang mendasari perizinannya,” jelas Basuki.

Basuki menegaskan bahwa setiap perubahan fungsi aset pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia merujuk pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 dan Permenkeu Nomor 115 Tahun 2022 yang mengatur kerjasama pemanfaatan dan alih fungsi aset milik negara atau daerah.

“Meski kontrak kerjasama akan berjalan selama 30 tahun, aset tersebut tetap menjadi milik pemerintah. Artinya, pengembang wajib memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam regulasi. Jangan sampai ada pembangunan yang menabrak aturan,” tegas Basuki.

Basuki juga menyoroti dugaan pengrusakan fasilitas umum, seperti trotoar di sekitar area tersebut. Ia menilai bahwa tindakan semacam itu mencerminkan kurangnya kepatuhan terhadap aturan dan etika pembangunan di kawasan publik. | (Rio).