LAMPUNG – Keberadaan aktivitas keuangan ilegal merupakan ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan dan ekonomi Indonesia, seperti pencucian uang, penipuan investasi, dan praktik pinjaman online ilegal. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun upaya pemberantasan telah dilakukan, tantangan dalam mengatasi masalah ini masih sangat besar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, memiliki peran penting dalam pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya, ada beberapa aspek yang mungkin perlu dibenahi.
Pertama, Adanya Penegakan Hukum yang Lebih Tegas dan Perbaikan Regulasi; Penegakan hukum yang lebih tegas sangat diperlukan. Aktivitas ilegal sering kali beroperasi dengan cepat dan sulit dilacak, terutama dalam sektor fintech dan platform investasi online. Dalam hal ini, OJK harus bekerja lebih erat dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, untuk memperkuat proses penindakan dan mempercepat penyelesaian kasus.
Hal yang perlu juga dibenahi adalah regulasi yang mengatur aktivitas keuangan. Meskipun OJK telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur industri jasa keuangan, namun perkembangan teknologi dan model bisnis yang cepat, seperti keuangan berbasis teknologi (fintech), sering kali lebih cepat dari kemampuan regulator untuk membuat aturan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan regulasi secara berkala untuk mencakup risiko dan inovasi baru dalam dunia keuangan digital.
Kedua, Perlu Kolaborasi yang Lebih Baik dengan Instansi Terkait; Pemberantasan keuangan ilegal tidak bisa dilakukan oleh OJK sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Bank Indonesia (BI), Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan instansi terkait lainnya, sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif. Sinergi antar lembaga ini akan memperkuat deteksi dini terhadap potensi risiko keuangan ilegal serta mempermudah proses penindakan.
Selain itu, OJK perlu melibatkan lebih banyak lembaga internasional, terutama dalam menangani aktivitas keuangan ilegal yang melibatkan transaksi lintas negara. Dalam konteks kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mencegah pencucian uang bahkan pendanaan terorisme.
Ketiga, Gerakan Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat; Salah satu faktor penyebab maraknya aktivitas keuangan ilegal adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk dan layanan keuangan yang sah. Banyak masyarakat yang terjebak dalam investasi bodong atau pinjaman online ilegal karena ketidaktahuan mereka mengenai ciri-ciri investasi yang sah dan risiko-risiko yang dapat ditimbulkan dari produk ilegal.
Atas hal itu pun, OJK harus terus memperkuat program edukasi dan literasi keuangan untuk masyarakat, agar mereka dapat lebih berhati-hati dalam memilih produk keuangan. Peningkatan akses terhadap informasi yang transparan dan dapat dipercaya untuk mencegah masyarakat menjadi korban aktivitas keuangan ilegal.
keempat, Lakukan Perketat Pengawasan terhadap Pinjaman Online dan Platform Fintech; Seiring pesatnya perkembangan teknologi, sektor fintech dan pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu sektor yang rawan terhadap penyalahgunaan. Praktik pinjaman online ilegal yang seringkali menawarkan bunga tinggi dan cara penagihan yang tidak baik serta adanya resiko pengancaman sebar data identitas, sudah meresahkan banyak masyarakat.
OJK perlu memperketat pengawasan terhadap platform fintech dan pinjol. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melakukan audit berkala terhadap perusahaan fintech, serta memberikan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, OJK juga harus mengembangkan sistem pemantauan yang lebih canggih untuk mendeteksi perusahaan yang beroperasi tanpa izin atau melanggar ketentuan.
Kelima, Perkuat Peningkatan Teknologi Deteksi Aktivitas Ilegal; Di era digital ini, penggunaan teknologi dalam pengawasan sangat krusial. OJK perlu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi terkini seperti big data, atau kecerdasan buatan (AI), dan blockchain untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dan mengidentifikasi potensi kejahatan keuangan sejak dini. Dengan memanfaatkan teknologi, mungkin OJK bisa mempercepat deteksi terhadap praktik pencucian uang, penipuan investasi, dan aktivitas ilegal lainnya yang berkaitan dengan sektor keuangan.
Keenam, Tingkatkan Kualitas SDM di OJK; Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal ini juga memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika pasar keuangan. Oleh karena itu, OJK perlu terus meningkatkan kualitas SDM mereka melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan perkembangan terbaru di dunia keuangan. Sebab OJK akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks kedepannya.
Jadi, pihak OJK masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya, dari perbaikan regulasi, peningkatan teknologi, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan kolaborasi dengan lembaga terkait menjadi beberapa langkah penting yang perlu diambil. Dengan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif, Indonesia khususnya Provinsi Lampung dapat menanggulangi kejahatan di sektor keuangan dan memastikan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan dapat dipercaya.
Penulis: Jeffry Noviansyah [Lampung7.com]
Ide tulisan diambil dari beberapa sumber penjelasan tentang sistem pemberantasan aktivitas keuangan ilegal