Tag: Pemkot Bandar Lampung

Bandarlampung – Pemerintah Kota Bandarlampung menggelar kegiatan edukasi kepada puluhan ibu hamil dan menyusui untuk mencegah stunting pada anak dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya makanan bergizi.

Penjabat Sementara Wali Kota Bandarlampung, Budhi Darmawan, menyebut kegiatan ini sebagai upaya menekan angka stunting melalui kampanye pemenuhan gizi.

“Kami berharap angka stunting di Bandarlampung dapat ditekan dengan kampanye makanan bergizi ini,” ujar Budhi Darmawan di Bandarlampung, Jumat. Ia menjelaskan, kebutuhan makanan bergizi tidak harus mahal, asalkan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak secara cukup.

Lebih lanjut, kegiatan makan makanan bergizi bersama ibu hamil dan menyusui juga menjadi wujud dukungan Pemkot terhadap program pemerintah pusat.

“Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam mendukung program makan bergizi untuk anak-anak,” tambahnya.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka prevalensi stunting di Bandarlampung tercatat 13,40 persen, lebih rendah dibandingkan Provinsi Lampung yang sebesar 14,60 persen dan angka nasional di 21,5 persen.

Hal ini menunjukkan pentingnya keberlanjutan program pencegahan stunting dengan pendekatan edukasi masyarakat.

Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung meminta para pengelola tempat wisata untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandarlampung, Adiansyah, menyampaikan bahwa aspek keselamatan, kebersihan, dan kesehatan harus menjadi prioritas guna menghadapi lonjakan pengunjung selama musim liburan.

“Kami berharap pengelola wisata memperhatikan kesiapan fasilitas pendukung dan SDM agar pelayanan tetap optimal,” ujarnya.

Menurutnya, perbaikan ini penting untuk kenyamanan wisatawan, sehingga mereka tertarik untuk kembali berkunjung.

Bandarlampung, lanjutnya, memiliki ragam destinasi wisata menarik, mulai dari wisata alam, kuliner, hingga pemandangan perbukitan dan pantai.

Meski jumlah pantai di kota ini tidak sebanyak di kabupaten lain, daya tarik perbukitan dan pantai tetap menjadi andalan.

Ia juga menekankan pentingnya mematuhi aturan terkait kapasitas pengunjung di destinasi wisata demi menjaga keamanan dan kenyamanan.

“Pengelola tidak boleh membiarkan jumlah pengunjung melebihi kapasitas,” tegasnya.

Adiansyah menambahkan, Bandarlampung telah memiliki akomodasi yang lengkap untuk menyambut wisatawan dan Pemkot berkomitmen memantau sektor pariwisata demi memberikan pelayanan terbaik selama musim liburan.

Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, Provinsi Lampung, telah memasang rambu-rambu jalur evakuasi di lima kecamatan yang dinilai rawan bencana.

Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana BPBD Kota Bandarlampung, Sarkoni, mengungkapkan bahwa kelima kecamatan tersebut adalah Panjang, Bumi Waras, Teluk Betung Selatan (TBS), Teluk Betung Barat (TBB), dan Teluk Betung Timur (TBT).

Pemasangan terbaru dilakukan di Kecamatan Bumi Waras dan TBS sebanyak 50 unit rambu evakuasi.

Sarkoni menambahkan, rambu serupa telah dipasang sejak 2017 di wilayah-wilayah yang berpotensi terkena tsunami dan gempa bumi besar.

Selain itu, untuk meningkatkan kesiapan masyarakat, Pemkot Bandarlampung bersama mitra terkait telah menyelenggarakan sosialisasi desa tanggap bencana (destana) di dua kecamatan pesisir yang melibatkan enam kelurahan.

Program ini bertujuan membentuk masyarakat yang paham mitigasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

BPBD Bandarlampung juga menjalin sinergi dengan Dinas Kesehatan dan berbagai pihak, serta terus mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menghadapi kemungkinan bencana. Koordinasi dengan masyarakat juga menjadi prioritas dalam mendukung upaya tanggap darurat.

Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menegaskan bahwa normalisasi sungai menjadi prioritas utama dalam upaya mengatasi banjir di kota tersebut.

Sekretaris Daerah Kota Bandarlampung, Iwan Gunawan, menyatakan bahwa langkah ini penting untuk memperbaiki aliran air, terutama saat musim hujan tiba.

Menurutnya, salah satu penyebab banjir adalah aliran air yang masuk ke kota lebih besar dibandingkan kapasitas saluran yang ada untuk mengalirkan air ke luar.

“Normalisasi sungai menjadi prioritas untuk memperlancar aliran air.Tahun ini kami sudah memulai pengerukan sedimen dan pembersihan sampah di sungai serta drainase,” kata Iwan.

Ia juga menambahkan bahwa Pemkot telah membangun dan meninggikan tanggul di sekitar sungai guna mengantisipasi meluapnya air ke permukiman warga.

Namun, keberhasilan langkah ini memerlukan dukungan masyarakat, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat aliran air dan memicu banjir.

Di sisi lain, pemerintah sedang gencar memperbanyak lubang biopori untuk meningkatkan daya serap air tanah.

“Target kami adalah membuat 20 ribu lubang biopori, atau seribu titik per kecamatan, agar potensi banjir berkurang,” jelas Iwan.

Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan permanen di badan sungai, karena dapat mempersempit aliran air. Sosialisasi dan edukasi persuasif kepada masyarakat terus dilakukan melalui camat dan lurah agar warga memahami pentingnya menjaga aliran sungai tetap lancar. Dengan upaya terpadu ini, diharapkan risiko banjir di Bandarlampung dapat diminimalkan.

Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung memanfaatkan lahan kosong di pekarangan dengan menggerakkan kelompok wanita tani (KWT) guna memperkuat ketahanan pangan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Bandarlampung, Erwin, mengatakan bahwa langkah ini bertujuan memaksimalkan potensi lokal dalam produksi pangan.

“Pemanfaatan lahan kosong di berbagai wilayah kota dilakukan untuk mendukung produksi pangan,” ujarnya di Bandarlampung, Minggu.

Erwin menjelaskan bahwa pemerintah kota memberikan dukungan kepada KWT melalui bantuan bibit sayuran dan buah-buahan.

Bibit tersebut dapat ditanam di pekarangan rumah, dengan hasil yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau dijual guna membantu perekonomian keluarga.

Saat ini, sebanyak 48 KWT aktif berada di bawah pembinaan Dinas Pertanian dan secara rutin menerima penyuluhan serta bantuan bibit.

“Bantuan bibit diberikan setiap tahun, dan tahun depan anggaran untuk program ini telah disiapkan kembali,” tambahnya.

Ia juga memastikan ketersediaan pupuk bagi KWT dan kelompok tani mencukupi, yang dapat dibeli di kios setempat. Pembagian bibit disesuaikan dengan musim tanam, di mana penanaman untuk tahun ini sudah selesai dan akan dilanjutkan pada Desember mendatang.

“Pupuk juga sudah tersedia untuk digunakan saat musim tanam tiba,” tutupnya.

Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ratusan anak-anak di Pulau Pasaran.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandarlampung, Ricardo, mengungkapkan bahwa uji coba ini diberikan kepada 200 anak-anak dari Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-kanak (TK) di Sentra Ikan Teri Asin Bandarlampung.

“Program makan gratis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian Kelautan dan Perikanan ke-25,” kata Ricardo.

Menurutnya, uji coba ini tidak hanya untuk mendukung program pemerintah pusat tetapi juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian.

Dengan diluncurkannya program ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandarlampung berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Nelayan Modern di Pulau Pasaran.

Program ini juga bertujuan untuk menambah pemahaman generasi muda di daerah pesisir mengenai pentingnya asupan gizi yang baik.

“Kami ingin mengurangi tingkat kemiskinan di daerah ini hingga mencapai nol persen serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai angka delapan persen,” lanjutnya.

Sudirja, Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, menjelaskan bahwa ikan dipilih sebagai menu utama dalam program ini, mengingat kandungan gizi yang tinggi.

“Ikan sangat kaya akan nutrisi, dan ketersediaannya di daerah ini sangat melimpah, sehingga pemilihan ikan sebagai menu utama juga mendukung keberlanjutan program ini,” katanya.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui pemberian makanan bergizi bagi anak-anak yang ada di Pulau Pasaran.

Harapannya, program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam bentuk asupan gizi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan taraf hidup secara keseluruhan.

Bandarlampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung melakukan pemutakhiran dan verifikasi data terkait Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2024, sebagai upaya untuk menyesuaikan intervensi terhadap wilayah yang rawan pangan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bandarlampung, Budhi Darmawan, menyampaikan bahwa tujuan rapat tersebut adalah untuk memperbarui dan memverifikasi data ketahanan pangan di tingkat kelurahan.

Langkah ini penting agar Pemkot dapat memastikan intervensi yang tepat sasaran bagi daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan.

“Pemutakhiran data ini sangat penting untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan, sehingga dapat dilaksanakan intervensi yang lebih baik di kelurahan-kelurahan yang rentan,” ujarnya di Bandarlampung, Kamis.

Budhi menekankan bahwa dengan adanya peta ketahanan dan kerentanan pangan, pemerintah bisa lebih mudah menentukan wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.

“Dengan peta ini, kami dapat mengetahui apakah suatu wilayah rentan pangan atau tidak, dan dengan informasi tersebut, tindakan yang lebih tepat bisa diambil,” tambahnya.

Menurutnya, peta tersebut akan memberikan gambaran jelas mengenai daerah-daerah yang perlu mendapat intervensi untuk mengatasi kerawanan pangan.

Kepala Dinas Pangan Kota Bandarlampung, Ichwan Adji Wibowo, menambahkan bahwa solusi terhadap kerentanan pangan di kelurahan-kelurahan yang teridentifikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik di setiap daerah.

Berdasarkan hasil analisis FSVA tahun 2023, terdapat enam kelurahan yang masuk kategori rentan pangan prioritas 3, yang mencakup sekitar 5 persen dari total 126 kelurahan di Bandarlampung.

Kelurahan-kelurahan tersebut adalah Kelurahan Kelapa Tiga Permai (Tanjung Karang Barat), Kelurahan Srengsem (Panjang), Kelurahan Kaliawi (Tanjung Karang Pusat), Kelurahan Rajabasa Jaya dan Rajabasa Raya (Rajabasa), serta Kelurahan Gunung Sari (Enggal).

Ichwan mengungkapkan bahwa penanganan kerentanan pangan harus mencakup lebih dari sekadar ketersediaan pangan.

Faktor-faktor seperti daya beli masyarakat, kemiskinan, akses terhadap air bersih, dan kesehatan juga perlu diperhatikan.

“Kerawanan pangan merupakan isu yang kompleks, yang memerlukan koordinasi lintas dinas. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk menangani permasalahan ini,” katanya.

Langkah-langkah koordinasi ini diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan tingkat kerentanannya di wilayah tersebut.

Bandarlampung – Penjabat (Pj) Wali Kota Bandarlampung, Budhi Darmawan, mengimbau agar pihak sekolah lebih berhati-hati dalam mengawasi jajanan yang dijual kepada anak-anak.

“Kami sangat prihatin dengan kejadian keracunan anak sekolah ini, dan saya meminta pihak sekolah serta orang tua untuk lebih memperhatikan jajanan yang dikonsumsi anak-anak,” kata Budhi Darmawan pada Rabu (23/10).

Ia menekankan pentingnya memastikan keamanan makanan dan minuman yang beredar di lingkungan sekolah, termasuk di kantin.

“Keracunan ini melibatkan makanan yang cukup digemari oleh siswa, sehingga sangat penting untuk memeriksa kualitas jajanan yang ada,” lanjutnya.

Meski demikian, ia mengungkapkan rasa syukur karena para korban telah mendapatkan penanganan medis yang baik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A Dadi Tjokrodipo, dan kondisinya kini sudah membaik.

Budhi juga mengingatkan agar jajanan yang diduga menjadi penyebab keracunan tidak dijual lagi sampai ada hasil pemeriksaan dari kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kami meminta agar makanan yang dicurigai sebagai penyebab keracunan tidak diedarkan terlebih dahulu sampai pemeriksaan selesai,” tegasnya.

Kejadian ini menjadi perhatian serius, mengingat jumlah korban yang cukup banyak dan pentingnya menjamin keselamatan siswa di lingkungan sekolah.