Tag: Pilkada

Kota Metro Lampung Organisasi Pilkada Politik

PBB Metro Komitmen Menangkan Waru di Pilkada 2024

LAMPUNG7COM – Metro | Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemuda Batak Bersatu (PBB) Kota Metro berkomitmen untuk memenangkan bakal calon (Balon) Walikota Wahdi dan Wakil Walikota Qomaru Zaman pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua DPC PBB Kota Metro, Jospen Siregar mengatakan, dukungan dan komitmen untuk memenangkan pasangan Wahdi-Qomaru (Waru) merupakan bentuk solidaritas sebagai rekan sejawat dan kelancaran program kesehatan yang telah berjalan saat dipimpin Waru.

“Pak Wahdi ini kan konsen terhadap kesehatan. Apalagi, kami rekam sejawat dari pak Wahdi karena telah memproritaskan kesehatan yang ada di Kota Metro,” kata dia, Rabu, (18/9/2024).

Dia menambahkan, dengan memprioritaskan dunia kesehatan, sehingga rumah sakit yang ada di Bumi Sai Wawai bisa mengakomodir seluruh masyarakat.

“Kami yang tergabung di PBB ini sangat senang dan mendukung penuh program pak Wahdi dan pak Qomaru. Kami merasa nyaman dengan program sekarang, itu yang menjadi alasan saya untuk mendukung penuh di Pilkada ini,” tambahnya.

Dia menyebut, PBB Kota Metro akak satu komando dan siap membuktikan. Pihaknya juga telah membuat tim dengan keanggotaan sekitar 100 orang.

“Untuk di PBB ini tidak hanya orang dari Sumatera Utara saja. Sekarang ini sudah meluas, kami yakin dengan budaya kita orang Batak ini yang saling menghargai kokoh dan berkomitmen serta saling tolong-menolong. Kami yakin komitmen bisa memenangkan Waru,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Tim Pemenangan Waru, Ria Hartini mengucapkan syukur dan berterima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh DPC PBB Kota Metro.

Menurutnya, dengan memberikan dukungan kepada pak Wahdi dan pak Qomaru, tentu bisa menjadi motivasi yang sangat besar untuk menghadapi pemilihan di 27 November mendatang.

“Kita optimis dan tetap yakin akan kemenangan. Memang, antusias yang besar ini merupakan dukungan kepada kami agar tetap menjaga silaturahmi dan kekompakan,” kata dia.

“Kita harus tetap semangat dan menjaga satu komando. Tentu, kita harus saling memahami dan saling mengerti untuk menyampaikan motivasi dan mendukung program-program yang nantinya bisa dijalankan untuk mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya. | (Red).

Opini

PRAGMATISME MASIH WARNAI PILKADA BANDARLAMPUNG [Opini]

Oleh: H. A. Darwin Ruslinur. SE, MM.

PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) secara nasional rencananya digelar pada 27 Nopember 2024 mendatang, termasuk di Kota Bandarlampung. Namun, tampaknya _pragmatisme_ masih terus mewarnai pesta akbar demokrasi kali ini.

Adu gagasan, dan adu strategi untuk meraih kemenangan dalam kontestasi, mulai dipertontonkan. Terutama oleh partai politik pengusung Calon, tak terkecuali oleh para relawan yang kini mulai merambah ke semua lini.

Kerja politik dengan ragam kegiatan mulai dari tebar pesona, tebar kritik hingga tebar sembako mulai bersliweran. Kita tentu mahfum, tujuan semua itu adalah untuk mendulang suara guna menangkan hajatan politik.

Calon boleh melakukan apa saja, sejauh tidak dilarang oleh UU dan peraturan lainnya. Tetapi, yang lebih utama adalah adu gagasan. Karena, ide dan gagasan, bahkan mungkin janji politik merupakan hal yang banyak ditunggu oleh pemilih, kelak setelah terpilih apa prioritas kinerja awal.

Misalnya, di Kota Bandarlampung membebaskan kemiskinan, meminimalisir birokrasi pelayanan kesehatan, memperhatikan ketepatan waktu bayar gajih honorer, gajih Kaling, RT, guru ngaji, dsb. Artinya, mengarahkan sebagian besar proyek yg pro rakyat masih belum terdengar.

Sejauh ini belum juga terlihat janji-janji Cakada yg berani mengarahkan proyek-proyek pemerintah yang pro rakyat. Termasuk bagaimana upaya yg akan dilakukan hadapi tingkat kemacetan di Kota Bandarlampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung yang semakin kompleks.

Termasuk jerit tangis para pensiunan guru yg haknya tidak bisa di ambil di Koperasi Betik Gawi. Sungguh, hal-hal yg kata orang remeh temeh ini, selalu terjadi dan sudah cukup lama tak terselesaikan. Bagaimana mungkin, hak guru yang puluhan tahun di tabung di Koperasi kok bisa raib?

“Saya heran juga bagaimana mungkin hak kami bisa raib? Setiap bulan gajih kami dipotong selama puluhan tahun bisa hilang. Mestinya, ketika pensiun, uang kami bisa diambil,” ujar Martiana ketika demo para pensiunan guru di kantor Diknas Kota Bandarlampung beberapa hari lalu.

Terlepas dari semua yg telah diuraikan diatas, yang pasti pertarungan merebut kekuasaan untuk menjadi orang nomor satu di Kota Bandarlampung ber-motto *Ragom Gawi* ini harus bekerja ekstra keras, terarah pada titik sasaran.

Dua pasang kandidat yg akan bertarung sama-sama memiliki panggilan *bunda.* Bunda Eva Dwiana Herman. HN berpasangan dg Calon Wklnya Dedi Amarullah adalah Calon petahana di usung oleh partai koalisi Gerindra, Nasdem, PKB dan Demokrat.

Lalu Bunda Reihana, mantan Kepala Dinas Kesehatan Prov. Lampung tiga priode berpasangan dg Calon Wklnya Aryodhia. SZP, anggota DPD RI priode 2009-2014. Aryodhia adalah putra kedua Komjen. Pol (Purn) Drs. H. Sjachroedin. ZP, SH yg juga mantan Gubernur Lampung dua priode: 2004-2009 dan 2009-2014.

Pertarungan melawan double *bunda* ini, diprediksi oleh banyak kalangan akan berlangsung seru. Pasalnya, kedua kandidat sama-sama memiliki basis dukungan kuat sampai ke akar rumput. Tinggal bagaimana masing-masing tim mampu meyakinkan pemilih dg komoditas dagangan politiknya.

Sejumlah praktisi politik mengatakan, pemilih di era kini meski cenderung pragmatis dan transaksional, mereka akan memilih pemimpin yg benar-benar merakyat. Artinya, pemimpin yg jauh dari kesan sombong, ramah, bertegur-sapa dan selalu memihak pada rakyat kecil.

Gaya kepemimpinan Rosul menjadi pilihan di masa kini. Sidiq (jujur), tabligh (terbuka), amanah (bekerja sesuai aturan) dan fatonah (cerdas). “Inilah type pemimpin yang akan dipilih rakyat. Di beberapa daerah pun demikian,” ujar Hendra. S.

Kota Metro Lampung Organisasi Pilkada Politik

Maksimalkan Peran Pers, PWI – Bawaslu Teken MoU

LAMPUNG7COM – METRO | Berkomitmen mengawal demokrasi dan memaksimalkan peran pers dalam mengawasi proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Metro, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota setempat sepakat menandatangani nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU).

Dari pantauan media, penandatanganan MoU tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan sinergitas antar lembaga dan media pasca pemilu legislatif 2024, di Gedung Serba Guna (GSG) Angin Semilir, Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Senin (9/9/2024).

Ketua Bawaslu Kota Metro, Badawi Idham mengatakan, kerjasama tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengawasan Pilkada di Metro khususnya terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan berita hoax.

“Kita berharap kepada teman-teman media, khususnya yang hari ini melakukan MoU dengan Bawaslu bisa menyampaikan informasi tentang pengawasan khususnya Pilkada. Kepada kawan-kawan media ini tolong sampaikan kepada masyarakat bahwa, yang pertama soal pengawasan netralitas ASN dan berita hoax,” ucap Badawi.

Badawi mengungkapkan, insan pers perlu juga melakukan pengawasan terkait dengan dugaan praktek money politik yang dimungkinkan terjadi saat hari tenang Pilkada.

“Wartawan juga perlu melakukan pengawasan lain terkait dengan dugaan praktek money politik dan lain sebagainya. Wartawan juga memiliki tugas untuk menjaga demokrasi ini di Kota Metro,” ujar Badawi

Ditambahkannya soal netralitas ASN tentunya menjadi prioritas pengawasan juga, karena ada calon yang incumbent, sehingga pengawasan terkait dengan netralitas itu perlu ditingkatkan, selain itu money politik di akhir-akhir juga tetap menjadi konsen pengawasan.

Dirinya juga menegaskan bahwa pengawasan prioritas terkait dengan netralitas ASN dilakukan lantaran Bawaslu telah menerima laporan adanya indikasi tersebut.

“Pengawasan terkait dengan netralitas ASN ini perlu ditingkatkan karena informasi yang kami dengar itu sudah ada, hanya mungkin masyarakat yang melaporkan itu belum maksimal. Dengan kerjasama ini, kami harapkan teman-teman PWI dapat juga melaporkan temuan-temuannya kepada Bawaslu Kota Metro,” pungkas Badawi.

Sementara dalam kesempatan itu, Sekertaris PWI Adipati Opi mewakili Ketua PWI Kota Metro Rino Panduwinata mengungkapkan bahwa PWI Kota Metro bakal memaksimalkan perannya serta menyajikan informasi yang valid dari Bawaslu kepada publik.

“Poin-poin yang kami sepakati salah satunya terkait dengan fungsi Bawaslu untuk mengawasi tahapan Pilkada dan penyajian informasi dari kawan-kawan PWI, yang memang informasinya itu valid dari Bawaslu,” papar Opi.

“Kemudian kerjasama terkait dengan kinerja Bawaslu serta pengawasan dari Bawaslu selama Pilkada juga tentang netralitas Bawaslu itu sendiri, berikut dengan netralitas kawan-kawan PWI,” lanjutnya.

Opi juga menegaskan bahwa PWI akan tetap berpegang teguh pada independensi sebagai kontrol sosial terhadap pembangunan maupun pemerintahan serta pengawasan dalam pilkada.

“Tanpa ada kesepakatan pun fungsi pers adalah sebagai kontrol sosial yang keterkaitan dengan pembangunan, pemerintahan yang inti tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Opi.

“Kami berkomitmen untuk membantu Bawaslu sehingga terjalinnya MoU ini, maka ada kesepakatan antara PWI dan Bawaslu supaya pelaksanaan Pilkada di Metro ini ke depan lebih berintegritas,” tutup Opi.

Sementara itu, Koordinator Bidang Pendidikan, Angga Nurdiansyah menyebut bahwa PWI bakal hadir memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan Pilkada serentak 2024 di Metro.

“Hal kecil yang bisa PWI lakukan melalui media-media yang ada dalam PWI atau anggotanya, hal kecil itu dalam bentuk mendidik dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait siapa saja calon yang akan dipilih,” terang Angga.

“Kita bisa mulai menelusuri latar belakang dan rekam jejak daripada calon, ataupun dari petahana kita bisa melihat, kinerjanya selama memimpin seperti apa. Itu yang bisa memberikan referensi kepada masyarakat siapa yang harus mereka pilih. Itu dulu hal kecil yang mungkin bisa diperbuat oleh PWI terhadap Kota Metro di Pilkada tahun ini,” imbuhnya.

Angga menuturkan bahwa PWI akan konsisten terhadap kesepakatan untuk mengawal demokrasi di Bumi Sai Wawai.

“Saat pers turun ke bawah, yang dibutuhkan media itu adalah independensi atau netral serta objektif, artinya tidak memihak. Jadi ketika sudah memihak maka informasi yang disampaikan akan tidak setara. Ini komitmen bersama yang sudah kita sepakati, untuk intens mengawal demokrasi yang di kota Metro,” tandas Angga.| (Red).

Opini

Hakikat Otonomi Daerah dan Solusi Pilkada [Opini]

Penulis : Wendy Aprianto

Otonomi daerah secara umum merupakan bentuk koreksi dari system sentralistik sebelumnya yang termuat dalam UU no. 22 tahun 1999 dan disempurnakan dalam UU Nomor 32 tahun 2004. Perubahan perundang – undangan tersebut mengimplikasikan terjdi penyesuaian dan perbaikan dari peraturan yang lama sebagai respon dari tuntutan actual masyarakat dan stakeholder .

Disahkannya UU no.22 tahun 1999 disempurnakan menjadi UU no.32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah merupakan angin segar diserahkannya urusan pemerintahan kepada daerah baik dibidang politik, administrasi, keuangan, social budaya sesuai dengan prinsip desentralisasi yang merupakan langkah awal untuk meninggalkan prinsip sentralisasi UU no 5 tahun 1974. Apabila kita lihat secara miktro dengan disahkan UU Otonomi Daerah sesungguhnya adalah upaya untuk mensejahtrakan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat karena memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri. Sehingga akses kesehatan, pendidikan, pelayanan public dan infrastruktur mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah tanpa adanya rantai birokrasi yang sulit ataupun mesti menunggu juklak dan juknis pelaksanaan program yang diberikan oleh pusat.

Dibalik penyempurnaan UU otonomi daerah yang mestinya memberikan akses partisipasi kepada masyrakat yang maksimal namun ternyata ada beberapa hal yang mesti dikeritisi dalam dan menyeluruh yakni:

Pertama; Pilkada langsung masih sering diwarnai oleh konflik antar masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal ini terjadi dikarenakan nilai primordialisme atau kesukuan yang kental , masih maraknya politik uang dan rendahnya budaya kritis dan kaya sudut pandang yang dimiliki oleh masyarakat.

Kedua; Kinerja DPRD yang dipandang masih rendah dalam pembuatan perda, penetapan anggran dan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Sehingga banyak yang menilai terjadi anomaly yang jelas dari cita – cita awal pembentuka DPRD yang merupakan amanah dari UU Otonomi Daerah sebagai alat kontrol eksekutif. Belum lagi adanya jarak yang jauh antara anggota DPRD dan konstituennya dimana menurut masyarakat DPRD hanya sibuk mengurusi dirinya sendiri.

Ketiga; Pelimpahan kewenangan pusat kepada daerah yang tidak berjalan lancar masih terjadi tumpang tindih antara kewenangan pusat dan daerah, bahkan masih banyak pembagian kewenangan yang masih kabur. Belum lagi, birokrasi pemerintah daerah yang masih gemuk dan seringkali terjadi tumpang tindih pelaksanaan program.

Keempat; Karena birokrasi yang gemuk maka birokrasi tidak mampu menimbangi keinginan dan cita – cita pembangunan kepala daerah, sehingga akibat birokrasi yang gemuk terjadi birokrasi yang amburadul, salah kelola, lamban pelayanan bahkan rendahnya kedisiplinan pegawai. Sehingga seringkali kepala daerah harus bekerja sendiri karena pegawai tak mampu memberikan dukungannya . Sehinga dengan melihat keempat aspek di atas maka ada beberapa hal yang mesti ditinjau dan dievaluasi lebih cermat agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik. Jika kita melihat beberapa aspek diatas maka dapat disimpulkan lingkup yang mesti dievaluasi dalam pelaksanaan otonomi daerah mencakup semua stakeholder yang terkait mulai dari kepala daerah, masyarakat, DPRD, hingga birokrasi pemerintahan agar terjadi sinegisitas pembangunan dan keberhasilan pelaksanaan otonomi di daerah bersangkutan.

Pages: 123456789
Opini

Pemuda dan Pilkada [Opini]

Penulis : Zulianri

Anak muda merupakan pilar penting penentu perjalanan suatu bangsa dan Negara, sehingga sedikit banyaknya kemajuan atau kemunduran suatu bangsa ditentukan oleh pemikiran dan partisipasi aktif pemuda dinegara tersebut.Sehingga pemuda tidak bisa dipisahkan dari lingkungan kemasyarakatan sebagai salah satu sumber daya insani sebagai pembangunan bangsa.

Ada beberapa alasan mengapa pemuda memiliki tanggung jawab besar dalam pembangunan tatanan kemasyarakatan yakni:

Kemurnian idealisme

Keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai – nilai dan gagasan –gagasan baru

Semangat pengabdiannya Spontanitas dan sportisivitas dalam pengabdiannya

Inovasi dan kreativitasnya

Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan – gagasan

Potensi inilah yang melekat pada pemuda yang jika dikembangkan dan dibangkitkan kesadarannya, maka pemuda dapat berperan secara alamiah dalam kepeloporan dan kepemimpinan yang menggerakan segenap sumber daya dimasyarakat.

Menurut Ginanjar Kartasasmita, kepeloporan dan kepemimpinan bisa berarti diteladani dan memimpin didepan tetapi kepeloporan juga dapat berarti merintis, membuka jalan, dan memulai sesuatu untuk diikuti, dilanjutkan, dikembangkan dan dipikirkan oleh orang lain. Dalam kepeloporan ada unsur menghadapi resiko dalam perjuangan dan ketangguhan fisik dan sikap mental yang pada ummnya dimiliki oleh pemuda. Model kepemimpinan, kepeloporan pemuda inilah yang menjadi ciri kepemipinan yang dinamis, yang diperlukan oleh masyarakat yang sedang berapa dalam proses pembangunan.

Sumber daya dinamis inilah yang dapat mengembangkan kreativitas, inovasi, integritas, gagasan – gagasan baru, yang mampir mendobrak hambatan dan mencari pemecahan masalah diluar sekat konvensional yang pada umumnya terjadi.

Keberadaan pemuda merupakan asset berharga bagi masa depan bangsa yang mampu mendorong pembangunan bangsa dan mampu berdiri dengan bangsa lain, dengan bekal cara pandang, skill, integritas, semangat bela Negara serta kemampuan menejerial dan entrepreneurship pemuda mampu menjadi motor perwujudan bangsa masa depan menjadi bangsa Indonesia yang lebih baik, dan berguna bagi pembangunan daerah terutama lampung.

Kondisi pemuda lampung

Menurut kajian yang dilakukan pemuda usia remaja 15-24 merupakan usia yang perlu diperhatikan secara serius karena remaja termasuk usia sekolah yang kemudian akan berlanjut menuju usia kerja. Pada usia ini mereka sangat bersiko terhadap masalah sosial, reproduksi, dan masalah lainnya yang diakibatkan oleh rendahnya ketahanan sosial yakni kemampuan mengidentifikasi diri, dan mengkaryakan potensi yang dimiliki sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan survey SDKI 2022 pengetahuan remaja umur 15-24 mengenai kemampuan mengidentifikasi potensi diri dan kesehatan reproduksi masih cukup rendah. Tercatat hampir 21% remaja perempuan tidak mengetahui perubahan yang terjadi pada laki- laki pada masa pubertas. Bersamaan dengan itu masih rendahnya kemapuan remaja laki – laki mengidentifikasi dirinya yakni sebesar 32%.

Berdasarkan kajian profil penduduk BKKBN 2022 membagi pemuda kedalam dua golongan yakni usia remaja 15-24 ,dan pemuda usia 25-39. Sekitar 48% atau 82.539.762 remaja belum mengentahun kesehatan reproduksi yang disebabkan oleh redahnya kematangan kepribadian dan rendahnya kemampuan mengidentifikasi potensi diri, hal ini sejalan dengan tingginya jumlah remaja dan pemuda yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan.
Dibuktikan berdasarkan sensus penduduk 2020, jumlah angkatan kerja sebanyak 172.070.339 jiwa. Dan 66.06 persen diantaranya adalah remaja usia 15-24 tahun. Ironisnya hanya anya sekitar 7 % saja yang bekerja dan mencari pekerjaan. Dan hampir 40 persen merupakan pemuda usia 25- 39 yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan mengidentifikasi potensi diri remaja dan ketahan sosial remaja yang disebabkan rendahnya kepribadian dan nilai kepemimpinan generasi muda. Selain itu, rendahnya skill yang dimiliki dan keterbatasan akses modal yang diarahkan kepada usaha enterpreneur bagi pemuda menjadikan besarnya tingkat pemuda usia 25-39 yang tidak bekerja yakni sebesar 45.467.866,38 Tentu ini merupakan dari dampak turunan rendahnya potensi remaja usia 15-24, sehingga ketika mencapai usia pemuda mereka tidak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan memperarah tingkat ketidakbekerjaan pemuda atau masuk pada jurang penangguran.

Dari hasil survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2022 diperkirakan penduduk usia bekerja di Provinsi Lampung sebanyak 5.841.970 atau sekita 71.97 persen dari total jumlah penduduk provinsi lampung. Sedangkan angkatan kerja diperkirakan sebesar 3.832.110 atau 66% dari penduduk usia kerja. Dan ini terus mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang kegiatan utamanya bekerja. Adanya perubahan status dari angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja disebabkan bersekolah atau mengurus rumah tangga. Besarnya partisifasi angkatan kerja lampung harus dimbangi dengan peningkatan skillabor atau kemampuan softskill angkatan kerja yang besar dapat diserap oleh pasar kerja dan dapat bekerja.

Kendatipun berdasarkan data diatas memperlihatkan besarnya angkatan kerja malah menyebabkan banyaknya angkatan kerja yang tidak bekerja akibat skill dan ketiadaan keahlian yang mampu diserap pasar kerja.

Hal ini dibuktikan dengan peningkatan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 yang memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat angkatan kerja ternyata berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat pengagguran terbuka. Tentu hal ini terjadi pada remaja dan pemuda yang termasuk dalam angkatan kerja.

Adapun klasifikasi angkatan kerja Lampung per 2022 berdasarkan Usia pemuda 25-39 tahun yakni sebesar 1,379,177 yang memperlihatkan bahwa angkatan kerja lampung didominasi oleh pemuda usia 25-39 yang menempati jumlah yang signifikan ini menandakan diperlukan pembekalan softkill yang komprehensif sehingga mampu meningkatkan kualitas angkatan kerja pemuda agar mampu diserap oleh pasar tenaga kerja. Selain itu hal ini selaras dengan besarnya tingkat angkatan kerja usia 25-39 yang tinggi juga diikuti oleh tingkat pengangguran terbuka yang tinggi pada pemuda usia 25-39.

Yang menarik dapat dilihat bahwa angkatan kerja diLampung didominasi oleh angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan SD, disusul dengan latar belakang pendidikan SMP, dan SMA. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya angkatan kerja usia 25-39 disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh yakni hanya mencapai jenjang sebagian besar SD yang disusul oleh SMP dan SMA.

Ini memperlihatkan perlunya penambahan kapasitas pengidentifikasian potensi diri, dan kemampuan membangun skill sejak tingkat SMP dan SMA bahkan SD agar mampu bersaing di dunia kerja. Kemampun pengidentifikasian diri serta kemampuan ketahan sosial yang diberikan kepada remaja usia 15-24 berdasarkan data diatas ternyata mempengaruhi kemampuan atau performa mereka ketika memasuki usia pemuda yakni usia 25-39 atau menjadi angkatan kerja. Phenomena ini dapat dilihat pada tabel dibawah, dan terjadi di Lampung.

Hal ini searah dengan searah dengan pendapat diatas bahwa kemapuan skill yang dibangun sejak remaja usia 15-24 yang memperlihatkan mayoritas pengangguran yang penah bekerja yang berlatarbelakang SMA, sehingga jika pada fase ini tidak diberikan skill dan kemampuan mengidentifikasi potensi dan kepribadian sejak dini terbukti akan gagal ketika memasuki dunia kerja.
Oleh sebab itu, Jika masalah pemuda dan penggaguran tidak segera diselesaikan tidak menutup kemungkinan akan mempertinggi tingkat kejahatan yang terjadi didaerah terutama di Lampung.

Jika melihat data berdasarkan jumlah kejahatan yang dilaporkan kepada Polda menempatkan Lampung pada ranking di bawah Bali dan diatas Bengkulu.

Meski masih pada peringkat terbawah tidak menutup kemungkinan jika hal ini tidak diselesaikan oleh segenap eleman bangsa angka kriminalitas akibat pengangguran dan rendah skill angkatan kerja akan terus menungkat.
Urgensi Pilkada dalam Menyelesaikan Masalah Pemuda.

Pemilihan Umum merupakan syarat minimal penyelenggaraan sistem demokrasi, di mana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui mekanisme yang jujur, adil, dan berkala. Sehingga demokrasi subtansial merupakan muara penyelesaian masalah melalui gagasan kepala daerah yang dipilih.

Pilkada sebagai sarana penyelesaian masalah daerah karena Pertama, melalui Pemilu dapat dibangun basis dan konsep demokrasi. Tanpa Pemilu, tanpa persaingan yang terbuka di antara kekuatan sosial dan kelompok politik, maka tidak ada demokrasi. Kedua, Pemilu melegitimasi sistem politik. Ketiga, mengabsahkan kepemimpinan politik. Keempat, pemilu sebagai unsur pokok partisipasi politik di negara-negara demokrasi.

Oleh karena itu, dinamika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan manifestasi dan perwujudan hak-hak politik dan demokrasi rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Selain itu, pemilihan kepala daerah juga dimaksudkan untuk mengukur tingkat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin melalui gagasan visi dan misi yang dimiliki dalam rangka menyelesaiakan menyelesaikan masalah daerah.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang sebagai berikut :

1. Bahwa demokrasi subtansial membawa potensi tidak terselenggaranya pemerintahan daerah secara efektif dan akuntabel; jika hal ini dijalankan dengan baik maka menghindari terjadinya konflik horizontal; masyarakat terjebak dalam permainan politik uang (money politic) dalam memilih seorang calon kepala daerah dan yang paling krusial adalah terjadi politisasi dalam jabatan birokrasi pada setiap pergantian pimpinan daerah.

2. Format Pilkada yang ideal kedepan adalah meletakan kembali Pilkada secara konsisten dalam konfigurasi sistem demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pilkada serentak selain dimaksudkna untuk memperkuat tata kelola sistem pemerintahan daerah, juga dimaksudkan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi Pancasila di aras lokal; melahirkan pemerintahan daerah yang mampu menciptakan akuntabilitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kesetaraan hak warga negara dalam berpolikan yang pada gilirannya memperkuat demokrasi Pancasila di aras nasional; terciptanya efektivitas dan efisiensi anggaran negara serta menempatkan kembali nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk membangun Indonesia yang lebih bermartabat berbasis penyelesaian masalah daerah, sehingga visi dan misi berbasis pada masalah daerah khususnya kepemudaan.

3. Bahwa Pemilu serentak menjadi momentum penting untuk menempatkan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dan penyelesaian masalah daerah sebagai akar budaya demokrasi di Indonesia untuk membangun sistem politik dan ketatanegaraan yang lebih demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mengingat nilai-nilai dasar “demokrasi Pancasila” adalah model demokrasi yang esensinya kemandirian bangsa dalam rangka mewujudkan Masyarakat adil dan makmur.

4. Oleh karena itu, dalam kontek perkembangan demokrasi Indonesia kedepan melalui Pilkada diperlukan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi Pancasila merupakan prerequisite dan sebuah keniscayaan dalam penguatan sistem demokrasi lokal (pemerintahan daerah) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis masalah lokal daerah khusnya kepemudaan, sehingga dalam pilkada calon kepala daerah wajib Menyusun visi dan misi berbasis masalah lokal kepemudaan demi terwujudnya kualitas pemuda yang Sejahtera berperadaban adil dan Makmur, semoga!.

Kota Metro Lampung Pilkada Politik

Naiki Jeep Willys, Wahdi-Qomaru Daftar ke KPU Metro

LAMPUNG7COM – Metro | Dengan menaiki Jeep Willys, Pasangan bakal Calon Walikota dan bakal Calon Wakil Walikota Metro, Wahdi Siradjuddin dan Qomaru Zaman, resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro, Kamis (29/8/2024).

Kedatangannya ke kantor KPU didampingi para pimpinan Partai Politik pengusung, Tokoh Masyarakat, dan ratusan relawan pendukung yang turut serta mengantarkan pasangan tersebut.

Setibanya di KPU langsung disambut oleh tarian adat Lampung, reog, dan angklung.

Dengan diusung 6 Parpol yang memiliki kursi di Parlemen dan 11 parpol non Parlemen, pasangan Wahdi – Qomaru melakukan Pendaftaran pada pukul 15:00 sampai dengan selesai, dan diterima langsung oleh komisioner KPU Kota Metro

Dikatakan Wahdi Siradjudin, bahwa ini menjadi momen yang penting bagi Wahdi dan Qomaru, dimana dirinya berterimakasih kepada masyarakat Kota Metro dan juga kepada pimpinan Partai-partai pengusung, 6 Partai parlemen maupun 11 Partai non Parlemen.

“Kami ini anak Metro, yang lahir di Metro, tentu tanah inilah yang memilih kami. Program-program layanan dasar akan menjadi prioritas salah satunya Sumber Daya Manusia. Penting sekali layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan pembenahan infrastruktur,” ucap Wahdi.

“Dalam hal ini, Aparatur Pemerintah meningkatkan kinerja, bekerja dengan sebaik-baiknya karena memang kami adalah pelayan masyarakat,” ungkap Wahdi usai mendaftar di KPU Kota Metro.

Lebih lanjut Wahdi menambahkan, partai-partai yang mengusung dan mendukungnya adalah cerminan dari masyarakat untuk masyarakat.

“Delapan puluh tiga persen (83%) dari partai parlemen dan partai non parlemen akan siap menyampaikan aspirasi masyarakat, Karena kita sama-sama cinta Metro,” imbuh Wahdi.

Perlu diketahui Koalisi besar yang mengusung Wahdi – Qomaru terdiri atas partai-partai besar yang ada di parlemen yakni, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, Nasdem, PKB dan Gerindra. Sedang untuk partai-partai non parlemen seperti PP,P, PBB, PAN, Hanura, PSI, Garuda, Gelora, Perindo, PKN, partai ummat dan partai Buruh. | (Rio).

Kota Metro Lampung Pilkada Politik

Usai Daftarkan Wahdi-Qomaru ke KPU, Anna Morinda Undur Diri Dari PDIP Metro

LAMPUNG7COM – Metro | Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Metro, Anna Morinda mengundurkan diri usai mengantarkan pasangan Wahdi-Qomaru Zaman mendaftar menjadi Bakal Calon Kepala Daerah (Balonkada) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota setempat.

Pengunduran diri Anna dari partai yang membesarkan namanya tersebut diduga akibat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai yang dinilai tidak sejalan dengan ideologi perjuangan kader.

Hal tersebut disampaikan Anna Morinda saat jumpa pers, dirinya mengaku telah menyelesaikan tugas terakhirnya yakni mengantarkan Paslon Balonkada yang diusung PDIP di Kota Metro.

“Hari ini dengan segala pertimbangan yang matang, saya Anna Morinda selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Metro menyatakan mundur dari jabatan dan keanggotaan saya di PDI Perjuangan,” ucap Anna, di Cafe Viral, Jalan Sukarno-Hatta, Kecamatan Metro Barat, Kamis (29/8/2024).

Politikus perempuan Kota Metro yang telah mengabdikan diri sebagai kader partai berlambang banteng sejak 17 tahun silam itu menyampaikan rasa terimakasihnya kepada Ketua Umum Partai, Megawati Soekarnoputri.

“Saya bergabung menjadi kader PDIP sejak tahun 2007 dan ini adalah hari terakhir saya, artinya sudah 17 tahun saya bersama PDI Perjuangan berjuang memperjuangkan kepentingan rakyat. Saya berterimakasih kepada PDI Perjuangan dan ibu Megawati atas kesempatan dan pendidikan politik yang telah diberikan kepada saya,” jelasnya.

Mantan pimpinan DPRD Kota Metro tersebut juga mengaku telah tegak lurus dengan perintah partai hingga akhir dirinya memutuskan mundur dari keanggotaan PDI Perjuangan.

“Dengan segala kekurangan yang saya miliki, saya telah melaksanakan seluruh tugas dan tegak lurus dengan perintah partai. Hari ini adalah tugas terakhir saya untuk mengantarkan pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, semua sudah saya lakukan. Tugas saya sudah selesai,” ucapnya.

Mantan aktivis tersebut juga mengutarakan alasannya mengundurkan diri dari PDIP lantaran tidak mau mencederai perjuangan partai yang telah belasan tahun membesarkan namanya.

“Terkait dengan Pilkada, saya sudah melaksanakan tugas sampai dengan mengantarkan pendaftaran ke KPU. Namun saya selalu ingat bahwa saya diajarkan oleh PDI Perjuangan untuk tidak menjadi orang yang munafik dalam politik atau berada pada dua kali,” tegasnya.

Dirinya menegaskan bahwa alasan utama yang memantapkan ia mundur adalah tidak bisa menerima maupun memperjuangkan penghianat ideologi partai.

“Disisi lain, saya tidak bisa menerima seorang pengkhianat ideologi yang berseragam PDI Perjuangan, sebagaimana ibu Ketum menolak seseorang di DKI Jakarta. Saya menghormati keputusan DPP partai, maka saya lah yang harus pergi,” cetusnya.

Diakhir keterangannya, Anna Morinda mendoakan agar Megawati Soekarnoputri selalu sehat dan PDI Perjuangan dapat lebih menjadi partai yang dipercaya rakyat.

“Sekali lagi saya sampaikan terimakasih banyak kepada ibu Ketua umum dan PDI Perjuangan. Semoga ibu Ketum selalu sehat dan panjang umur, amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, terimakasih seluruh kader PDI Perjuangan Kota Metro yang terus semangat dan terimakasih juga kepada masyarakat Kota Metro yang telah membersamai saya,” tandas Anna. | (Red).

Kota Metro Lampung Pilkada Politik

Waru Jilid II, Diusung 16 Partai Politik

LAMPUNG7COM – Metro | Sebanyak 16 partai politik (Parpol) di Kota Metro sah mengusung pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro petahana Wahdi Siradjuddin dan Qomaru Zaman (Waru) jilid II pada Pilwalkot Metro tahun 2024.

Parpol tersebut terdiri dari PDIP, NasDem, Golkar, PKS, Gerindra dan 11 partai non parlemen yaitu PSI, Garuda, Gelora, Perindo, PPP, PBB, PAN, Hanura, PKN, Partai Ummat serta Partai Buruh.

Kepastian dukungan ini setelah 16 parpol tersebut melakukan konsolidasi pemenangan bersama pasangan Waru di TMII, Rabu (28/8/2024).

“Saya bersama pak Qomaru berterima kasih tentunya dengan adanya dukungan dari 16 parpol. Dukungan ini sangat berarti, harapan kami tentu kita bisa berkoordinasi dengan baik dan berjuang bersama-sama membangun Metro berkelanjutan,” kata Wahdi, usai konsolidasi.

Dikatakannya, Waru jilid II ini tentunya berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai pada masa jabatan Waru jilid I dan juga membawa Kota Metro lebih baik lagi.

“Tentu kami berdua ingin berkolaborasi dengan masyarakat membawa Metro agar lebih baik lagi kedepanya,” ucap Wahdi.

Wahdi menjelaskan, konsolidasi ini dilakukan untuk membentuk tim pemenangan sekaligus sebagai persiapan untuk pendaftaran ke KPU Metro yang rencananya akan dilaksanakan pada besok Kamis 29 Agustus, siang.

“Tim pemenangan sudah dibentuk, tapi tadi fokusnya untuk persiapan pendaftaran yang akan kita lakukan besok,” jelas Wahdi.

Ketua Tim Pemenangan Waru jilid II, Deswan mengatakan, sampai saat ini persyaratan administrasi Balon Wali Kota Wahdi maupun Wakil Wali Kota Metro Qomaru sudah selesai untuk nantinya dibawa ke KPU Metro.

“Iya untuk persyaratan administrasi calon baik itu Pak Wahdi maupun Pak Qomaru sudah selesai 100 persen. Dan besok kita sudah siap untuk mendaftar di KPU Metro,” kata Deswan.

Dia menjelaskan, usai mendaftar ke KPU, tim pemenangan Waru jilid II baru akan melakukan pertemuan untuk membahas terkait dengan strategi pemenangan.

“Pertama kita selesaikan syarat pendaftaran ini, karena inikan ada beberapa parpol yang baru gabung. Jadi masih perlu beberapan penyesuaian lagi, nanti setelah ini baru kita bahas strategi pemenangan,” jelas Deswan.

Deswan mengaku optimis dengan dukungan banyak Parpol dan masyarakat, pasangan Waru jilid II akan kembali menang pada Pilwalkot Metro tahun 2024 ini.

“Insha Allah, kalau lihat dari prosentase suara kita sudah 80 persen hasil Pileg 2024. Ini bukan kita jumawa atau sombong tapi kita optimis dan percaya dengan dukungan besar ini kita akan kembali menang,” ucapnya.

Sekretaris DPC PDIP Metro, Ria Hartini mengaku seluruh kader DPC PDIP Metro akan all out untuk memenangkan pasangan Waru jilid II pada kontestasi Pilwalkot Metro tahun 2024 ini.

“Beliau Pak Wahdi dan Pak Qomaru itu membangun Kota Metro dengan sangat baik. Dan sebagai partai yang mencintai Metro tentu kita mendukung comeback pasangan Waru pada Pilkada ini,” ucap Ria.

“Dan tentu ketika ketua umum (Ketum) sudah mengumumkan mengusung Waru, kita para kader akan all out 100 persen mendukung dan berupaya memenangkan Waru jilid II,” tandas Ria. | (Rio).

Pilkada

Road to Bang Iqbal, Relawan Menggelar Pameran dan Lomba Burung Berkicau

Bandar Lampung – Sebagai bagian dari rangkaian acara Road to Bang Iqbal Cup, para relawan calon Wali Kota Iqbal Ardiansyah menggelar pameran dan lomba burung berkicau di Gantangan P.U Pagar Alam, Kota Bandar Lampung, Minggu, 25 Agustus 2024.

Acara ini mendapat sambutan antusias dari berbagai komunitas pecinta burung, dengan banyaknya hadiah menarik yang turut menambah semarak suasana.

 

Road to Bang Iqbal, Relawan Menggelar Pameran dan Lomba Burung Berkicau

Ketua Panitia Road To Bang Iqbal Cup, Septa, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pecinta burung berkicau di Kota Bandar Lampung.

“Kami berkomitmen untuk terus melestarikan dan merawat burung berkicau, salah satunya melalui kegiatan seperti ini,” ujar Septa.

Lebih lanjut, Septa menjelaskan bahwa acara ini tidak hanya menawarkan kompetisi, tetapi juga pameran, sehingga masyarakat umum juga dapat menikmati keseruan lainnya.

“Selain lomba burung berkicau, kami juga mengadakan pameran agar masyarakat bisa turut serta menyaksikan dan merasakan kemeriahan acara ini,” tambahnya.

Septa juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin di Bandar Lampung, guna semakin meningkatkan semangat para pecinta burung untuk merawat dan melatih burung-burung mereka.

“Kami berencana untuk memperluas kegiatan ini hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan, agar potensi dan prestasi burung berkicau di Bandar Lampung semakin terlihat,” pungkasnya.

Berikut adalah daftar juara Road to Bang Iqbal Cup :

Pentet A P. Alam
1. Gantangan 32
2. Gantangan 24

Murai Junior A
1. Super Hero – Hi Suro – R. Tega
2. Gantangan 18
3. Joker – Yendi – No Name BC

Kacer Ekonomi Kreatif
1. Killer – Iqbal – Ibanez
2. Mahapati – Yadi Daus – R. Basa
3. Gantangan 39

Murai Junior Sekolah Gratis
1. Gantangan 23
2. Gantangan 24
3. Tole – Rudi – Damri

Kacer A P. Alam
1. Mahapati – Yadi Daus – R. Basa
2. Gantangan 39

Murai Batu Sekolah Gratis
1. Gantangan 40
2. Gantangan 24
3. Gantangan 32

Murai Batu Sahabat Kicau
1. Gantangan 40
2. Gantangan 18
3. Gantangan 38

LB Besi A P. Alam
1. Gantangan 39

Gantangan Pentet B
1. Gantangan 32
2. Gantangan 24

Gantangan Murai Junior B Lampung
1. Joker – Yendi – No Name BC
2. Kumbang Jati – Dhian – Sulthan Brother
3. Kenzo – Najah – SSB

Murai Batu Bang Iqbal
1. Gantangan 32
2. Gantangan 31
3. Gantangan 24

LB Fighter P. Alam
1. Lasmini – Adi – Loka Jaya

Murai Junior Ekonomi Kreatif
1. Gantangan 24
2. Gantangan 26

Kota Metro Lampung Organisasi Pilkada Politik

DPP Golkar Berikan B1 KWK ke Wahdi- Qomaru , Ismet Roni: Keputusan Partai Wajib Dilaksanakan

LAMPUNG7COM – Bandar Lampung | DPP Partai Golkar akhirnya berikan rekomendasi B 1 KWK kepada Wahdi Siradjudin dan Qomaruzaman untuk maju di Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro 2024.

Rekomendasi itu diserahkan langsung Sekretaris DPD Golkar Lampung Ismet Roni didampingi ketua DPD II Golkar Kota Metro Subhan, di Bandar Lampung, Selasa (27/8/2024).

Saat menjelaskan mengenai rekomendasi Golkar tersebut, Ismet Roni mengatakan rekomendasi calon kepala daerah merupakan keputusan final DPP Partai.

“Iya rekomendasi Golkar untuk Pilwalkot 2024 ditetapkan kepada Wahdi dan Qomaru, ini final merupakan keputusan partai, kami di daerah tentu siap mengikuti perintah partai,” ucap Ismet Roni.

Sementara Ketua DPD II Golkar Kota Metro Subhan, yang turut hadir saat penyerahan surat rekomendasi tersebut menyampaikan, kader Golkar di daerah siap memenangkan calon yang diusung pada Pilkada 2024.

“Harapan kita yang diusung partai menang dan kami kader tentu siap menjalankan keputusan partai,” ujar Subhan.

Sedang bakal calon Walikota Metro Wahdi Siradjudin, usai menerima surat rekomendasi BI KWK tersebut, mengatakan rasa syukurnya dan ucapan terima kasih atas rekomendasi yang diberikan partai Golkar.

“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua DPD Golkar Lampung Arinal, atas rekomendasi yang diberikan kepada kami sebagai pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Metro,” ucap Wahdi.

Wahdi menyampaikan bahwa dukungan yang semakin meluas ini semakin memperkuat semangatnya untuk berjuang dan menang bersama masyarakat Kota Metro.

“Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih juga kepada partai-partai sebelumnya yang telah memberikan dukungannya yakni, Nasdem, Gerindra, PKS dan PDIP,” pungkas Wahdi. | (Arif).