Kecurigaan Pada ULP Melalui Pokja

IMG_20160503_083633

[highlight style=”red”]LAMPUNG7NEWS[/highlight]

Lampung Timur | Unit Layanan Pengadaan (ULP) ‎Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) bermaksud pindah ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum, hal itu setelah diamati para awak media terkait alamat dalam dokumen lelang sebanyak 78 paket Pokja 1, beberapa waktu lalu.

Sementara, sebelumnya pada tahun ini (2016) Pokja dari ULP ‎juga telah melaksanakan lelang melalui LPSE Lamtim dengan alamat dokumen lelang pada Kantor ULP dan bukan pada Kantor PU.

Diduga hal tersebut dilakukan lantaran menghindari persoalan dalam kesalahan Pokja 1 dalam penulisan alamat Pokja dalam dokumen lelang Dinas PU.

Hal itu di sampaikan Amir Faisol Direktur PT. Sukadana Prima Lestari, salah satu rekanan peserta lelang pada senin (2/5). Dikatakannya, selain persoalan kesalahan Pokja dalam menuliskan alamat pada dokumen lelang, Pokja juga diduga terindikasi KKN, lantaran ada celah yang dibuat panitia atau pokja untuk menciptakan pemenang lelang yang penawaranya diyakini rata-rata hanya di bawah 5 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

“Seharusnya, proses lelang dilakukan dengan tidak terindikasi persekongkolan antara rekanan dengan ULP melalui Pokja, artinya lelang seharusnya benar-benar dilaksanakan secara bebas dan terbuka,” terang Amir.

Dugaan adanya konspirasi antar rekanan dan Pokja juga dikuatkan dengan rencana pindahnya kantor ULP ke kantor PU, kata Amir Faisol, karena menurutnya dari hasil informasi yang didapatnya pihak ULP akan berkantor di Dinas PU serta melaksanakan tahapan lelang hingga evaluasi dan pembuktian kualifikasi secara‎ manual, tidak lagi pada kantor ULP, melainkan pada Kantor PU, sementara jelas dalam surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) yang menyebutkan kantor pokja dan tahapan lelang manual (evaluasi penawaran dan lain-lain) dilakukan di kantor ULP, yaitu di Jalan Selagai No. 2, sedangkan kantor dinas PU di jalan Buai Anak Tuha komplek perkantoran Pemkab Lamtim.

Feri Irawan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengatakan, alamat Pokja ‎pada ULP,  karna ULP bernaung pada Dinas PU.

“Karena ULP itu dalam strukturalnya bernaung juga pada Dinas PU, berhubung Dinas PU ruangannya kurang, maka kantor ULP ‎tidak di PU,” imbuh Feri Irawan.

| Riswan L7.

| Baca Juga

Artikel | Kisah | Kesehatan | Pertambangan & Energi

Pertanian & Perikanan | Organisasi | Sosial

Handphone | Komputer | Mesin | Unik Langka

Lalu Lintas | Bola | Sport

| Berita Pilihan

Siswanto Resmi Dilantik Sebagai Ketua Umum DPN ADKASI 2025–2030 oleh Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, secara resmi melantik Siswanto, S.Pd., M.H. sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia…

0 comments

Elly Wahyuni: Salah satu pemicu adanya radikalisme merupakan kurang pahamnya pemahaman terhadap Pancasila

| Wakil I Ketua DPRD Provinsi Lampung, Elly Wahyuni sapa masyarakat, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Minggu (9/7/23). Melalui Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, politisi partai besutan Prabowo…

0 comments

Serba-serbi DPR RI Setujui Revisi UU TNI dalam Rapat Paripurna

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II…

0 comments

Mingrum Gumay Hadiri Pembukaan Pekan Raya Lampung 2023 di PKOR Way Halim

LAMPUNG7COM – Bandar Lampung | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Mingrum Gumay, S.H., M.H melakukan penekanan sirine sebagai tanda dibukanya Pekan Raya Lampung (PRL) 2023, di PKOR Way…

0 comments

Kapolda Lampung Hadiri Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1446 H

LAMPUNG – Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika menghadiri acara peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1446 H/2025 M yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai…

0 comments

Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Dorong Percepatan Realisasi Infrastruktur dan Pengendalian Inflasi di Awal Tahun 2025

LAMPUNG – Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Yusnadi, menyampaikan pandangan strategis terkait problematika infrastruktur dan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung pada awal…

0 comments

Tulis Komentar Anda