Kategori: Advetorial

Advetorial Kota Metro Pemerintahan

Walikota Metro Terima Sertifikat HAKI Program JAMA-PAI dan Aplikasi MEWS Obstetri MW

LAMPUNG7COM – Metro | Ada yang berbeda pada apel mingguan kali ini, selain Walikota Metro Wahdi Siradjuddin memimpin Apel Mingguan, Wahdi juga menerima Sertifikat HAKI atas Kompilasi Ciptaan/Data JAMA-PAI dan Program Komputer MEWS-OBSTETRI (Modifikasi Wahdi) JAMA-PAI. di Halaman Pemerintah Kota Metro Senin (17/02/2025).

Penyerahan Sertifikat dilakukan oleh Sekda Metro Bangkit Haryo Utomo, menurutnya, sertifikat HAKI ini adalah bentuk pengakuan terhadap hasil karya inovatif yang telah dikembangkan dan dihasilkan oleh putra-putri Kota Metro, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat serta dunia kesehatan, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Metro.

Wahdi berharap dengan adanya penyerahan sertifikat HAKI ini juga dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Metro untuk terus berinovasi dan menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Saya berharap penyerahan sertifikat HAKI ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan, tetapi juga menjadi pemacu untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mari kita jadikan momen ini sebagai momentum untuk mendorong terciptanya lebih banyak karya-karya kreatif dan inovatif yang mampu memberikan manfaat luas,” ujar Wahdi.

Dalam amanatnya Wahdi juga memaparkan bahwa Apel adalah salah satu tolak ukur disiplin ASN sebagai aparatur negara. Oleh karenanya Wahdi meminta kepada seluruh ASN serta THL untuk terus mengikuti rutinitas apel mingguan.

“Saya menekankan kepada seluruh pegawai pemerintahan untuk selalu menjaga kedisiplinan dalam bekerja, dimana para ASN dituntut untuk dapat bekerja sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan, sehingga dapat mewujudkan ketertiban dalam menjalankan roda pemerintahan,” pungkas Wahdi.

Lanjutnya, Wahdi juga mengharapkan untuk semua pegawai dapat menjalankan tugas sesuai dengan tanggungjawab dan wewenang masing-masing. | (Red)

Advetorial Kesehatan Kota Metro Lampung Pemerintahan

Simulasi Launching Pemeriksaan Kesehatan Gratis

LAMPUNG7COM – Metro | Simulasi launching Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di hari ulang tahun masyarakat di puskesmas Ganjar Agung Metro Barat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro Eko Hendro menyampaikan, launching simulasi PKG ini berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, launching akan di laksanakan setelah pelantikan Bupati dan Walikota.

“Kita melakukan simulasi ini di 11 Puskesmas di Kota Metro, pada hari ini melihat seperti apa simulasi ini. Nah, untuk PKG ini di bagi 2 untuk umur 18 tahun di laksanakan di puskesmas, TPMD dan klinik. Kalau untuk umur 7 sampai 17 tahun itu di laksanakan di sekolah-sekolah,” ungkap Eko, Rabo (13/02/2025).

Lebih lanjut Eko menjelaskan, PKG umur 18 tahun ada 20 item pemeriksa, sedangkan untuk 7 sampai 17 tahun pihak Puskesmas setempat akan terjun langsung ke sekolah-sekolah, dengan menyurati kepada pihak sekolah terlebih dahulu, dan untuk bayi baru lahir kita libatkan TPMD atau bidan praktek.

“Seperti program pemerintah pusat bahwasanya melaksanakan PKG ini untuk meminimalisir penyakit-penyakit. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan layanan kesehatan yang mudah diakses yang menyeluruh kepada masyarakat,” pungkas Eko. | (Red).

Advetorial Kota Metro Pemerintahan

Pemkot Metro Diskusi UU KIP Bersama Analis Pemantau Perundang-undangan Legislatif Ahli Madya DPR RI

LAMPUNG7COM – Metro | Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Metro menggelar diskusi/Konsultasi Publik secara langsung dengan Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dari Badan Keahlian DPR RI, di Metro Command Center, Rabu (12/02/2024).

Materi diskusi terkait pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat isu-isu penting terkait substansi dan implementasi.

Kunjungan DPR RI tersebut dilakukan untuk membahas terkait kondisi umum pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Dikatakan sekretaris Diskominfo Kota Metro, Yudha Yulianto, menekankan pentingnya UU KIP dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi di era modern, dimana hal tersebut sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang lebih optimal dan terbuka.

“UU KIP memberikan landasan hukum yang jelas bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Badan publik juga diwajibkan untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan,” ujar Yudha.

Meskipun keterbukaan informasi penting untuk dilakukan, menurutnya terdapat beberapa pengecualian atau pembatasan yang perlu dilakukan seperti informasi yang seringkali tidak jelas dalam menyatakan maksud dan tujuan permohonan dan cenderung pada fokus bahan pemeriksaan serta rahasia negara.

“Selain itu, sering ditemukan adanya penyalahgunaan informasi publik untuk menggali informasi negatif, menyebarkan berita hoax, dan memperkuat polarisasi sosial,” ucap Yudha.

Lebih lanjut ia menyampaikan perlu adanya penyelarasan agar tidak terjadinya tumpang tindih antara UU KIP dengan regulasi UU Rahasia Negara, UU Perlindungan Data Pribadi, dan peraturan pemerintah tentang dokumen negara.

Untuk itu, Yudha berharap dalam keterbukaan informasi publik, perlindungan privasi dan keamanan tetap harus diperhatikan sehingga Informasi yang disebarkan juga harus sesuai dengan regulasi yang ada.

Sementara itu, Analis Pemantau Perundang-undangan Legislatif Ahli Madya DPR RI, Emawati, menjelaskan tujuan dari diskusi dan konsultasi publik yang dilakukan bersama Diskominfo Kota Metro selaku pelaksana utama Undang-Undang KIP, untuk melakukan pengumpulan data dan informasi terkait Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan diwilayahnya.

“Kami ingin melihat bagaimana implementasi Undang-Undang ini di Kota Metro dan apa perubahan-perubahan yang sebaiknya nanti bisa kami usulkan revisi UU KIP kepada Anggota DPR RI untuk menyusun perubahan Undang-Undang tersebut dengan melakukan kunjungan ke beberapa daerah yang ada di Indonesia,“ujar Emawati.

Selain di Kota Metro, Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI juga akan melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung untuk berdiskusi dengan akademisi dari Universitas Lampung (UNILA) guna membahas berbagai isu strategis terkait implementasi Undang-Undang KIP di Provinsi Lampung, termasuk mengenai peran serta akademisi dalam mendorong implementasi undang-undang tersebut.

“Harapan kami melalui kunjungan ini, kami dapat memperoleh masukan yang berharga dari berbagai pihak di Provinsi Lampung, baik dari pemerintah, akademisi, maupun masyarakat,” ungkap Emawati.

Emawati juga berharap seluruh masukan yang diberikan oleh Diskominfo Kota Metro bisa menjadi referensi Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mengusulkan ke DPR RI untuk terus mendorong implementasi Undang-Undang KIP secara optimal. | (Red).

Advetorial Kota Metro Lampung Pemerintahan

Eko : Kendala PBB Kelurahan Yosomulyo, Adanya NOP Ganda

LAMPUNG7COM – Metro | Penambahan lahan TPU, pembangunan drainase di jalan cempaka 1 sampai 12 menjadi prioritas pembangunan di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro.

Hal tersebut disampaikan Lurah Yosomulyo Eko Triono, saat Musrenbang, dimana prioritas pembangunan di 2026 salah satunya penambahan lahan TPU di tanah Pemerintah, kemudian jalan tani di RW 14 selanjutnya ada pembangunan drainase di jalan cempaka 1 sampai 12 termasuk di jalan rekontruksi jalan pingled.

“Jauhnya angka PBB Kelurahan Yosomulyo, dirinya akan melakukan pendekatan ke pamong setempat guna memberikan pemahaman agar taat membayar pajak,” ungkap Eko saat wawancara usai Musrenbang di Yosomulyo, Metro Pusat, Rabo (05/02/2025).

Dijelaskannya, hal-hal yang menjadi kendala PBB Kelurahan Yosomulyo, adanya NOP ganda yang akan diverifikasi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

“Kemudian adanya wajib pajak yang setelah ada transaksi jual beli pamong tidak tau, kemudian patuknya masih atas nama yang lama, petuknya tidak bisa diserahkan karena pemiliknya tidak tau dari pihak kolektor dan RT dalam hal ini,” ucap Eko.

Lebih lanjut, di Yosomulyo terdapat area persawahan yang pemiliknya merasa keberatan dengan nominal pajaknya, sehingga kami melakukan koordinasi dengan pamong untuk mensosialisasikan wajib pajak.

“Bahwa Yosomulyo kekurangan lahan pertanian yang disebabkan oleh semakin banyaknya penambahan lahan permukiman,” papar Eko.

Dalam menyikapi kurangnya lahan pertanian Lurah Yosomulyo akan melakukan sosialisasi terhadap petani untuk mempertahankan pertaniannya.

Eko menambahkan, alih fungsi dari lahan pertanian menjadi permukiman, dalam hal ini kalau di 2023 sebelumnya 113,7 sekarang yang diverifikasi oleh pihak DKP3 103,0 tapi untuk luasan diverifikasi itu dari DKP3.

“Lp2b ada yang masih aman karena mereka tetap verifikasi dulu sebelum alih fungsi itu wajib hukumnya, dan kalau sudah zona merah tidak boleh dialih fungsikan,” kata Eko.

“Di Yosomulyo ada perumahan PNS, perumahan griya pesona alam 1 dan 2, ada perumahan yang dibangun secara personal juga memiliki kawasan zona merah yang tidak boleh dialih fungsikan,” tukas Eko.

Sementara itu Walikota Metro Wahdi Siradjuddin,l, bahwa lahan pertanian Kota Metro sangat berkurang,

Sebagai catatan di tahun 2014 432 hektare dan ini menjadi catatan, Metro inikan sebenarnya enggak luas hanya 74 meter persegi atau 7400 hektare dan lahan pertanian kalau dulu catatannya 2948 itu dititik yang mana, karena ketahanan pangan itu penting.

“Bapak Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa ketahanan bangsa yang besar ialah mempunyai ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan,” ungkap Wahdi.

“Jadi kalau ada anggaran kita, paling tinggi saat ini satu triliun lebih lima puluh miliar. mulai di 2021, 2022 saya kira ini menjadi perhatian kita semua, dengan mendukung bersama pembangunan di 2025 ini dan selanjutnya kita menginginkan Metro menjadi Kota yang baik,” pungkas Wahdi.| (Rio).

Advetorial Kota Metro Pemerintahan Pendidikan

Wakil Walikota Metro Hadiri Pelantikan Wakil Rektor I dan II UMM Metro, Sebagai Babak Baru Transformasi

LAMPUNG7COM – Metro | Wakil Walikota Metro, Qomaru Zaman menghadiri Pelantikan Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan 2023-2027 Pengganti Antar Waktu (PAW), di Aula Gedung AR Fachrudin Universitas Muhammadyah Metro (UMM), Kamis (30/01/2025).

Rektor Universitas Muhammadyah Metro, Dr. Nyoto Suseno, M.Si., mengungkapkan bahwa Pelantikan ini menandai babak baru bagi UMM, dengan fokus pada transformasi untuk mencapai keunggulan nasional.

Nyoto Suseno, juga menekankan tentang pentingnya kerjasama dan semangat gotong-royong yang dilakukan dalam memajukan UMM.

“Kita perlu memanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk meraih peluang. Harapannya, pelantikan ini dapat menambah semangat dan kekompakan kita dalam menyelenggarakan UMM,” ungkap Nyoto.

Usai melakukan pelantikan, dirinya juga memaparkan beberapa poin penting terkait strategi dan mindset dalam pengembangan UMM di masa depan, dimana potensi merupakan kekuatan utama.

“Ke depan masih banyak tantangan yang akan dihadapi UMM, namun saya optimistis pelantikan ini akan meningkatkan semangat dan kekompakan civitas akademika dengan memiliki mindset untuk memberdayakan potensi internal demi kemajuan UMM,“ucap Nyoto.

Dalam sambutannya, sebagai Rektor Universitas Muhammadyah Metro, dia juga berharap kepada Wakil Rektor I Dr. Rahmad Bustanul Anwar M. Pd dan Wakil Rektor II Dr. Nedi Hendri, M. Si, AKt. CA Universitas Muhammadiyah Metro yang baru dilantik dapat mengawal modernisasi di bidang akademik, termasuk pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang inovatif agar mampu bersaing secara nasional dan internasional.

“Salah satu fokusnya adalah meningkatkan visibilitas produk-produk keilmuan yang berkualitas tinggi dan mencerminkan visi UMM sebagai pusat keunggulan profesi profesional modern dan mencerahkan,”terang Nyoto.

Tak hanya itu, Rektor juga berharap Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Metro dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan industri, untuk mengembangkan program vokasi yang menghubungkan dukungan semua pihak, saya yakin UMM akan mampu mencapai tujuan dan cita-cita yang telah kita tetapkan.

“Harapannya, kehadiran Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II dapat membawa angin segar dan semangat baru dalam memajukan UMM menuju masa depan yang lebih gemilang, ” pungkas Nyoto. | (Red).

Advetorial Kota Metro Pemerintahan

Pemkot Metro Gelar Penandatangan Perjanjian Kinerja antar Walikota dengan Kepala OPD

LAMPUNG7COM – Metro | Pemerintah Kota Metro resmi menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, terkait menandai komitmen kuat untuk mencapai target kinerja yang terukur di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkungan Pemerintah Kota Metro, di Aula Pemerintah Kota Metro ,Kamis (23/01/2025).

Tampak hadir seluruh kepala OPD se-Kota Metro, dimana menjadi momentum penting dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur dan memastikan terlaksananya program pembangunan secara efektif dan efisien di tahun mendatang.

Dikatakan Walikota Metro Wahdi, sebagai pimpinan daerah, menyampaikan rasa syukurnya atas capaian pembangunan di tahun 2024 dan mengajak seluruh OPD untuk terus menjaga semangat kolaborasi dan sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

“Terima kasih tentunya saya sampaikan atas nama Pemerintah Kota Metro atas pelaksanaan pembangunan yang sudah maksimal di tahun 2024 dan kinerja-kinerja hebatnya yang dilakukan untuk Kota Metro,” ujar Wahdi.

Dalam pertemuan tersebut, Wahdi berpesan kepada seluruh OPD yang hadir untuk dapat selalu menjaga silaturahim dan saling berkoordinasi serta bekerjasama agar kerja-kerja yang dilakukan akan menjadi semakin lebih baik lagi.

Wahdi juga mengungkapkan bahwa Penandatanganan PK Tahun 2025 ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Metro dalam membangun kota yang lebih baik serta menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Metro untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh setiap masing-masing OPD.

Sebelumnya, Plt. Bappeda Kota Metro, Ika Yuniarti, menuturkan bahwa Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini dijalankan dengan landasan hukum kuat yaitu Permenpan RB yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan perjanjian kinerja di seluruh instansi pemerintahan di Indonesia dengan menekankan pentingnya pengukuran kinerja dan pencapaian target yang terukur, termasuk di Kota Metro.

“Dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,”jelas Ika Yuniarti.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Kota Metro No. 7 Tahun 2021 yaitu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021/ 2026 dan peraturan Wali Kota Metro No. 30 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2021/2026.

“Tujuan utama dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilakukan adalah untuk mewujudkan komitmen kuat terhadap pencapaian kinerja yang terukur di setiap OPD, “ungkap Ika.

Dalam paparannya, Ika Yuniarti, menjelaskan bahwa pelaksanaan yang dilakukan juga telah tercantum dalam Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 yang didalamnya disebutkan bahwa perjanjian kinerja harus segera disusun setelah instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran paling lambat 1 bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

“Penandatanganan perjanjian kinerja tingkat eselon 2 pada pagi hari ini dilaksanakan Wali Kota adalah Perjanjian Kinerja antar Wali Kota dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro,“terang Ika.

Ika Yuniarti mengungkapkan bahwa usai penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat Eselon II, masing-masing OPD dapat melanjutkan Penandatanganan Perjanjian untuk tingkat Eselon III, Eselon IV dan beberapa Pejabat Fungsional. | (Red)

Advetorial Kota Metro Pemerintahan

Atasi Banjir, Pemkot Metro Lakukan Langkah Strategis Monitoring ke Beberapa Titik Lokasi

LAMPUNG7COM – Metro | Hujan deras yang mengguyur Kota Metro pada Kamis, 16 Januari 2025, telah menyebabkan banjir yang merendam permukiman warga, fasilitas umum, jalan raya, dan lahan pertanian.

Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Metro dengan sigap mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi banjir dengan melakukan monitoring ke beberapa titik lokasi yang terdampak dan melakukan rapat bersama beberapa instansi terkait guna membahas beberapa langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang dilakukan di Ruang Kerja Walikota Metro, Senin (20/01/2025).

Walikota Metro Wahdi, dalam rapat koordinasi terkait banjir, menegaskan bahwa penanggulangan banjir saat ini menjadi program prioritas utama Pemerintah Kota Metro Tahun 2025 dengan melakukan kajian yang komprehensif untuk menentukan daerah rawan banjir, terutama mengingat topografi Kota Metro di wilayah Metro Selatan merupakan wilayah persawahan yang berada pada posisi dataran terendah.

“Kita perlu melakukan kajian overlay berbasis geospasial untuk memetakan daerah rawan banjir, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap sistem drainase terintegrasi di Kota Metro,” tutur Wahdi.

Wahdi menjelaskan bahwa kajian topografi menunjukkan bahwa Kota Metro memiliki 2 aliran sungai utama, yaitu Sungai Way Bunut dan Sungai Way Batanghari dengan ketinggian paling rendah 25 meter sehingga dapat menjadikan Kota Metro rentan terhadap banjir.

“Struktur sistem drainase di Kota Metro sebenarnya masih utuh sejak zaman Belanda. Namun anatominya telah rusak, maka dari itu kita perlu membangun sistem drainase yang terintegrasi dan melakukan scoring overall daerah rawan banjir berdasarkan data geospasial sehingga dapat memunculkan analisa dan identifikasi untuk menilai berapa persen daerah tersebut tidak cukup rawan dan daerah tidak rawan,” jelas Wahdi.

Untuk itu, dirinya menilai perlu adanya rencana tindak lanjut terhadap pemantauan yang dilakukan secara rutin untuk melihat kondisi dan kapasitas drainase, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan saluran drainase, pembersihan, pengangkatan sedimentasi dan normalisasi drainase.

“Selain itu, perlu adanya pengusulan/proposal untuk dilakukan normalisasi, pengangkatan lumpur dan pembersihan sungai bunut dan batanghari ke Kementerian PU dan Kemenko Infrastruktur dan PK, serta pengusulan penebangan/pemangkasan pohon-pohon yang membahayakan di sempa dan sungai/anak sungai Batanghari, Bunut, dan irigasike BBWS Mesuji – Sekampung, “tegas Wahdi.

Tak hanya itu, Wahdi juga menekankan perlu adanya kerjasama yang dibangun antar pihak masyarakat dan pelaku usaha swasta untuk melakukan penanggulangan banjir, menjaga kebersihan, memelihara saluran, dan meningkatkan kapasitas, dan saluran drainase.

“Kita juga harus dapat mengkampanyekan kebersihan dan sosialisasi pentingnya pengelolaan sistem drainase yang baik, menghidupkan Pekan gotong-goyong dan Kebersihan Lingkungan kolaborasi dengan TNI, Kader Lingungan, Pamong, dunia usaha, dan lain sebagainya, “tambah Wahdi.

Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat menjaga ketahanan pangan yang dimiliki seperti Food, Energy dan Water Security yang dapat menganggu lingkungan, keamanan air, serta ekonomi.

“Prioritas kita tahun 2025 adalah penanggulangan banjir dan perbaikan jalan. Dari total anggaran sekitar Rp. 40 miliar untuk anggaran fisik, sekitar Rp. 20 miliar dialokasikan untuk mengatasi masalah banjir. Ini merupakan pekerjaan rumah (PR) kita bersama,“ujar Wahdi.

Dalam pertemuan tersebut, Wahdi juga menekankan bahwa dana tersebut harus ditempatkan pada program prioritas yang tepat dengan perencanaan yang baik agar penanggulangan banjir dapat terlaksana secara efektif.

“Saya kira ke depan anggaran untuk penanganan masalah banjir yang telah disiapkan pada tahun 2025 ini agar dapat tepat sasaran yang disesuaikan dengan wilayah-wilayah prioritas pada daerah rawan banjir, “papar Wahdi.

Sementara itu sebelumnya, Asisten II Sekda Kota Metro, Yerri Ehwan, melaporkan bahwa curah hujan intensitas tinggi dan Volume air sungai & anak sungai Way Batanghari dan Way Bunut mengalami kenaikan menjadi penyebab meluapnya air hingga ke permukiman warga sedangkan Way Raman dan Way Sekampung meluap ke lahan pertanian warga.

“Mengingat BMKG telah memberikan peringatan dini dengan menetapkan status SIAGA terjadinya hujan deras, Potensi banjir, Genangan meluas yang disertai petir dan angin kencang, banyak saluran drainase tersumbat sehingga tidak dapat mengalirkan air dengan lancar sehingga beberapa wilayah tergenang air/banjir. Pemerintah akan melakukan upaya normalisasi sungai, perbaikan saluran drainase, dan pengangkatan sampah sebagai tindakan cepat mengatasi banjir,“terang Yerri.

Bahkan, BMKG Lampung mencatat curah hujan tinggi terjadi sebesar 58,2 mm pada tanggal 16 Januari, pukul 22.04 WIB dengan Intensitas hujan tinggi melebihi kapasitas drainase (alami, buatan) yang berdampak pada permukiman penduduk di Tejoagung, Mulyojati, Margorejo, Hadimulyo Barat dan Hadimulyo Timur serta areal pertanian sawah di Metro Utara dan Selatan.

“Hal tersebut menimbulkan dampak sosial mulai dari gangguan pada aktivitas sosial-ekonomi masyarakat yang mengalami kerugian sektor perdagangan dan bisnis lokal yang terdiri dari Kerugian di Kawasan permukiman sebesar Rp. 101.700.000 dan (Potensi) kerugian akibat lahan pertanian rusak sebesar Rp 587.979.000,”pungkas Yerri. |(Red).

Advetorial Kota Metro Lampung Pemerintahan Pilkada

DPRD Metro Paripurnakan Penetapan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

LAMPUNG7COM – Metro | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro melakukan rapat paripurna pengumuman hasil penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pilkada serentak tahun 2024.

Dari pantauan media, DPRD menetapkan pasangan H. Bambang Iman Santoso dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro terpilih dalam rapat paripurna yang berlangsung Jum’at (17/1/2025) siang.

Selain itu, rapat ini juga mengumumkan usulan pemberhentian pasangan Wahdi-Qomaru Zaman, yang telah mengakhiri masa jabatan mereka.

Acara yang dihadiri berbagai elemen penting pemerintahan ini menjadi momen refleksi sekaligus awal baru bagi masyarakat Metro. Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini menegaskan pentingnya momentum ini untuk mengawali perubahan nyata.

“Paripurna dihadiri 21 anggota dari total 25 anggota DPRD Kota Metro. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 lalu, masyarakat Kota Metro sudah melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro dengan lancar dan aman,” ucap Ria Hartini.

“Selanjutnya, sesuai dengan surat KPU tersebut dan berdasarkan keputusan KPU Kota Metro nomor 8 tahun 2025 tentang penetapan Pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih dalam Pilkada 2024. Dalam rangkaian memenuhi dokumen pengesahan, untuk itu paripurna ini kami umumkan hasil penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pilkada serentak 2024,” imbuh Ria.

Ria menyebut, masyarakat Metro kini menantikan aksi nyata dari pasangan Bambang-Rafieq, dimana selama masa kampanye, pasangan ini menjanjikan percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta perbaikan pelayanan publik. Namun, warga menuntut agar semua janji tersebut bukan sekadar retorika.

“Semoga dapat mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dan dapat membawa Kota Metro ke arah yang lebih baik. Maka dalam forum rapat paripurna ini kami mengusulkan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Metro hasil pilkada 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami atas nama DPRD Kota Metro dan masyarakat Kota Metro menyampaikan terimakasih atas jasa selama memimpin Kota Metro,” jelas Ria Hartini.

Ade Gunawan, seorang aktivis yang juga hadir dalam paripurna tersebut mengungkapkan bahwa pemimpin baru harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami butuh perubahan yang nyata, bukan sekadar janji. Infrastruktur harus diperbaiki, pelayanan kesehatan dan pendidikan juga harus ditingkatkan. Pemimpin baru harus benar-benar mendengar suara rakyat,” harap Ade, yang juga hadir dalam Paripurna di gedung DPRD tersebut.

Masyarakat Metro menginginkan pemimpin yang tidak hanya memiliki visi, tetapi juga mampu menjalankannya dengan tanggung jawab. Ade menekankan pentingnya pemimpin yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat.

“Masyarakat ingin bukti, bukan janji. Tantangan terbesar adalah membangun kepercayaan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan kerja nyata. Kota Metro punya potensi besar. Kami berharap pemimpin baru dapat mengelola potensi itu dengan bijak, tanpa mengumbar janji kosong. Kepercayaan masyarakat itu mahal, jangan sampai disia-siakan,” ujar Ade.

Di kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota incumben, Qomaru Zaman menitipkan pesan harapan kepada Bambang-Rafieq. Bagi warga Metro, penetapan Bambang-Rafieq adalah awal baru yang diharapkan membawa angin segar dalam pembangunan kota.

“Saudara pasangan Walikota dan Wakil Walikota Metro terpilih periode 2025-2030, yang biasa beliau saya panggil Mas Bambang dan Mas Rafieq. Yang pertama, izin Pak Walikota berhalangan hadir karena ada kegiatan. Yang kedua salam kami berdua khususnya kepada Mas Bambang dan mas Rafieq, Walikota Metro terpilih tahun 2025-2030. Atas nama Pemerintah Kota Metro, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat kota metro yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam pilkada serentak 2024,” beber Qomaru.

“Partisipasi masyarakat adalah cermin, proses pemilihan yang dapat dilakukan dengan aman dan lancar serta damai ini adalah hasil dari kerjasama kita semua. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada pasangan Walikota dan wakil walikota Metro terpilih, yaitu Haji Bambang dan Rafiq yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat kota metro untuk memimpin kota yang tercinta ini,” tambah Qomaru.

Harapan besar terletak pada realisasi program-program yang berpihak kepada rakyat, seperti pembangunan infrastruktur yang merata, layanan publik yang cepat dan mudah, serta pengelolaan anggaran yang transparan.

“Oleh karena itu saya mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga pemerintah DPRD hingga seluruh komponen masyarakat untuk terus bersinergi di dalam membangun kota Metro ini lebih baik lagi, saya yakin kita bisa menghadapi segala tantangan dan memajukan Kota Metro menuju masa depan yang lebih baik lagi. Metro ke depan yang dipimpin oleh Walikota Metro terpilih, akan menjadi kota Metro yang sangat bermartabat,” pungkas Qomaru.

Sementara, Walikota Metro terpilih, H. Bambang Iman Santoso menyampaikan bahwa dirinya telah siap menjadi agen perubahan bagi masyarakat Kota Metro.

“Seluruh warga Kota Metro yang berbahagia, hari ini adalah sidang paripurna penetapan kami berdua sebagai calon terpilih di Gedung DPRD kota metro. Doakan kami berdua agar supaya, kami berdua ini benar-benar bisa nantinya memenuhi harapan masyarakat kota mikro dengan sebaik-baiknya,” ungkap Bambang.

“Mudah-mudahan kami akan berikhtiar semaksimal mungkin, untuk memenuhi harapan masyarakat kota metro. Seperti saat Pilkada kemarin kami di daulat sebagai agen perubahan, sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, bismillah kami akan memperbaiki infrastruktur yang lebih baik lagi dan sesuai dengan jargon kami berdua adalah membuat kota Metro ini jalannya mulus dan lampunya terang, insyaallah,” tandas Bambang. | (Red).

Advetorial Kota Metro Pemerintahan

Walikota Metro dan Gubernur Lampung Terpilih Tinjau Program MBG

LAMPUNG7COM – Metro | Walikota Metro Wahdi dan Gubernur Lampung terpilih Rahmad Mirzani Djausal meninjau Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan untuk pertama kalinya di Kota Metro.

Dimulai makanan dimasak di Dapur Sehat Yosomulyo sejak subuh dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat serta pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) agar sesuai kebutuhan gizi, hingga kemudian di distribusikan ke TK Pembina, SDN 07, dan SMAN 05 Metro Pusat, senin, (13/1/2025).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Lampung terpilih Rahmad Mirzani Djausal, Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, Wali Kota Metro, Wahdi, Wakil Wali Kota Metro, Qomaru serta jajaran pemerintah Kota Metro, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) Alfhiryana.

Dengan prosedur Badan Gizi Nasional dan kolaborasi Pemkot Metro ini juga melibatkan berbagai pihak seperti UMKM lokal dan komunitas disabilitas. Komunitas penyandang disabilitas turut dilibatkan dalam proses persiapan makanan di dapur sehat.

“Ini adalah ekosistem yang luar biasa, tidak hanya menyehatkan generasi muda tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini bisa menjadi contoh yang baik untuk daerah lain,” kata Rahmad Mirzani Djausal.

Ia menilai Kota Metro memiliki sejumlah faktor pendukung yang mendukung kesuksesan program ini, seperti UMKM yang aktif, pengelolaan bank sampah yang baik, dan penguatan pemberdayaan masyarakat, termasuk komunitas disabilitas.

“Sehingga Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan anak-anak sekaligus memberdayakan potensi lokal yang ada di Kota Metro,” ujar Mirzani.

Dengan keunggulan ini, Kota Metro berhasil menunjukkan bagaimana sebuah program dapat mengintegrasikan berbagai aspek sosial dan ekonomi untuk menciptakan manfaat yang luas bagi masyarakat. Program ini diharapkan menjadi langkah awal menuju generasi sehat dan mandiri, sekaligus menginspirasi daerah lain untuk mengadopsi pendekatan serupa.

Walikota Metro Wahdi juga mengungkapkan program ini sejalan dengan program Pemerintah Kota Metro yaitu Cemerlang atau Generasi Emas Metro Cemerlang yang juga sesuai dengan Nawacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

“Hari ini kita bersama Gubernur Lampung terpilih tadi kita sudah tadi meninjau proses mulai dari dapur kemudian ke anak anak kita, saya kira ini apresiasi yang besar untuk sumberdaya manusia,” ucap Wahdi.| (Red)

Advetorial Kota Metro Pemerintahan

Asisten 3 Pemkot Metro Buka Konferensi PGRI 

LAMPUNG7COM – Metro | Asisten Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Metro Supriadi, secara resmi membuka Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Metro, di Gedung Universitas Muhammadiyah Metro, Selasa (07/01/2024).

Konferensi ini mengusung tema “Meningkatkan Mutu Guru Menuju Indonesia Maju” yang dihadiri oleh para stakeholder pendidikan di Bumi Sai Wawai.

Dikatakan dalam sambutann Ketua PGRI Kota Metro Joko Widodo, menyoroti berbagai isu yang dihadapi oleh para guru, khususnya guru honorer, dimana banyak guru honorer yang mengeluhkan nasibnya, terutama terkait pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kami yakin, PGRI tetap solid mendampingi guru honorer agar pengangkatan mereka segera terealisasi,” tegas Joko.

Joko juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kurangnya tenaga pendidik di berbagai sekolah akibat banyaknya guru yang pensiun tanpa adanya pengangkatan baru.

“Keluhan kekurangan guru sangat luar biasa. Kami telah merekomendasikan percepatan pengangkatan guru honorer untuk mengatasi permasalahan ini,” ujar Joko.

Selain itu, Joko menyoroti persoalan sertifikasi guru yang belum selesai meski program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2006.

“Masih ada sekitar 1,4 juta guru di Indonesia yang belum menikmati sertifikasi. Kami berharap program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dipercepat agar mereka bisa mendapatkan tunjangan profesional,” ungkap Joko.

Sementara Supriadi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para guru atas dedikasi mereka dalam memajukan pendidikan.

Menurutnya, guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pendidik yang menjadi teladan bagi generasi penerus bangsa.

“PGRI memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Metro. Kami sangat mengapresiasi semua upaya para guru dalam meningkatkan profesionalisme mereka,” kata Supriadi.

Ia juga berharap konferensi ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas di kalangan pendidik.

“Semoga konferensi ini tidak hanya menjadi ajang bertukar pikiran, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Metro,” tambah Supriadi.

Supriyadi menyebut bahwa pemerintah telah memberikan fasilitas seperti mobil dinas untuk mendukung operasional PGRI, meski diakui masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

Dengan berbagai persoalan yang dibahas, konferensi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi dan solusi yang dapat meningkatkan mutu pendidikan, kesejahteraan guru, dan memperkuat profesionalisme pendidik di Kota Metro.

“PGRI dan Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk terus bersinergi demi menciptakan pendidikan yang lebih baik di masa depan,” pungkas Supriadi. (Red).