LAMPUNG7COM | Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto Menghadiri Acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2021, melalui Virtual Meeting di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (08/03).
Hadir mendampingi Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappenda, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Direktur RSUDAM, Karo Organisasi.
Latar Belakang Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara diberikan mandat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.
Terdapat 6 poin penilaian terkait evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik yaitu, Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.
Nilai indeks pelayanan publik nasional tahun 2018 sampai dengan 2020. Terdapat penurunan indeks yang terjadi karena pandemi Covid-19 yang fluktuatif dan penambahan fokus evaluasi secara masif antara lain 28 IP pada tingkat Kementerian dan Lembaga, 1 IP pada tingkat Provinsi, dan 293 IP pada tingkat Kabupaten dan Kota.
Pembenahan arsitektur publik
Deputi Bidang Pelayanan Publik Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA., menyampaikan hal yang perlu diperbaiki oleh unit penyelenggara pelayanan publik yang megah yang meningkatkan kapasitas unit penyelenggara pelayanan dalam integrasi data antar layanan, pembenahan arsitektur publik yang lebih inklusif dan prioritas riset serta pengembangan inovasi untuk merumuskan kebijakan yang modern dan sistem pembangunan yang adaptif.
Unit penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik lingkup kementrian atau lembaga tahun 2021. Biro hukum, dan humas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kota Bandar Lampung pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil menerima penghargaan pada unit pelayanan kategori pelayanan prima.
Menteri PanRB H. Tjahjo Kumolo, SH, menyampaikan bahwa pegawai reformasi bukan program Presiden sampai periode 2024. Birokrasi yang gagal di pusat dan pemerintahan yang kurang efektif.
Bapak Jokowi sangat memahami hambatan yang utama adalah masalah perizinan terkait investasi dan perekonomian.
Saya ingin menyampaikan kepada Arahan bapak presiden secara singkat bahwa setiap aparatur pemerintah harus memiliki orientasi yang sama yaitu memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat, jiwa membantu dan melayani masyarakat harus tertanam dalam diri aparatur sipil negara. ditambahkan pada akhir sambutan. | red
Eksplorasi konten lain dari LAMPUNG 7
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.