LAMSEL, Kalianda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat dan Daerah tentang Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 secara virtual.
Rakor yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI diikuti oleh TPID Lampung Selatan melalui aplikasi zoom meeting dari ruang Kabag Perekonomian, Setdakab setempat, Rabu (28/8/2024).
Dalam rakor ini membahas mengenai arahan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2024, serta menyepakati langkah kongkret sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir. Restuardy Daud, M.Sc. menyampaikan, pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga stabilitas ekonomi di tingkat daerah dan nasional.
Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah proaktif dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali. Pengawasan terhadap harga bahan pokok dan ketersediaan pasokan di pasar menjadi poin utama yang harus tetap diperhatikan.
“Dampak inflasi cukup besar, terkait dengan daya beli, daya saing daerah. Kemudian, inflasi juga akan memberikan implikasi terhadap penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, pengendalian inflasi ini menjadi prioritas bersama,” ujar Restuardy Daud.
Dalam kesempatan itu, Restuardy Daud juga menyoroti perkembangan inflasi selama dua tahun terakhir. Dimana, inflasi terendah terjadi pada bulan Juli 2024 yang berada di angka 2,13 persen. Angka tersebut terbilang rendah dari tahun sebelumnya dengan periode yang sama.
Restuardy Daud mengungkapkan, ada 20 komoditas yang memiliki dampak atau implikasi yang langsung terhadap harga pangan di pasar.
“Jika kita perhatikan, komoditasnya hanya muter-muter disitu saja. Seperti, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, beras, minyak goreng, daging sapi, dan lainnya,” kata Restuardy Daud.