Pj. Gubernur Samsudin Ikuti Rakor Swasembada Pangan Nasional

BANDAR LAMPUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Swasembada Pangan Nasional yang mengedepankan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Rakor berlangsung di Mahan Agung, Bandar Lampung, pada Sabtu (28/12/2024).

Acara ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan diikuti oleh sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung. Selain itu, Rakor digelar secara hybrid, melibatkan para pemangku kepentingan baik secara langsung maupun virtual.

Pembahasan Isu Strategis

Dalam Rakor ini, beberapa isu utama dibahas, meliputi peningkatan jaringan irigasi, distribusi pupuk, penyediaan bibit unggul, pemberdayaan penyuluh pertanian, serta pengembangan daya saing komoditas unggulan seperti kopi, lada, dan kelapa. Selain itu, perhatian juga diberikan pada sektor perikanan tangkap dan budidaya, pengelolaan sampah, serta ketersediaan dan stabilitas harga pangan.

Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa program swasembada pangan merupakan prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa mulai tahun depan, pemerintah akan menghentikan impor empat bahan pangan utama: beras, jagung, gula, dan garam.

“Irigasi adalah elemen vital untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Jika daerah tidak memiliki anggaran, pemerintah pusat siap turun tangan untuk membangun,” ujar Zulkifli. Ia juga memastikan distribusi pupuk lebih efisien dan tiba tepat waktu, agar mendukung petani di masa tanam.

Lampung sebagai Lokasi Strategis

Pj Gubernur Lampung, Samsudin, menyatakan bahwa Rakor ini merupakan yang kedua dari delapan provinsi yang direncanakan menjadi lokasi Rakor Swasembada Pangan.

“Lampung dipilih karena memiliki potensi besar di sektor pertanian, tanaman pangan, dan peternakan. Dukungan pemerintah pusat sangat kami butuhkan untuk pengembangan infrastruktur dan program pertanian,” jelasnya.

Samsudin juga memaparkan sejumlah usulan penting yang telah diajukan Pemprov Lampung kepada pemerintah pusat, termasuk pembangunan daerah irigasi baru di Kabupaten Lampung Tengah seluas 3.225 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi provinsi seluas 17.440 hektare, serta peningkatan saluran tersier dan kuarter sepanjang 104.050 meter di 15 kabupaten/kota.

Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut Rakor, Pemprov Lampung akan menggelar rapat pimpinan di awal bulan mendatang untuk mengevaluasi hasil Rakor dan merancang langkah strategis ke depan.

“Momentum ini penting untuk menyinergikan langkah antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga ketahanan pangan berkelanjutan dapat tercapai,” tutup Samsudin. [*]

Tulis Komentar Anda