LAMPUNG7COM – Sukadana | Menyikapi belum cairnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari 274 Desa selama enam bulan terhitung dari bulan april hingga semptember 2022, ratusan Aparatur Desa se Lampung Timur, lakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD setempat, Senin (12/09/2022).
Sebelumnya keluhan perangkat desa juga telah disampaikan oleh perwakilan mereka kepada DPRD Lamtim untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.
Akan tetapi upaya yang di lakukan belum mendapat respon baik dari Pemkab Lamtim, karena anggaran Lamtim yang mengalami defisit.
Keterlambatan cairnya ADD di Lamtim bukan hal baru bagi aparatur desa, sebab, ADD triwulan keempat pada tahun 2021 pun sempat tertunda dan baru bisa dicairkan pada bulan Maret 2022.
Ibrahim koordinator Aksi Aliansi Aparatur Pemerintah Desa (AAPD) dalam orasinya, menyampaikan tiga tuntutan yakni pertama Bupati Lamtim M Dawam Rahardjo melaksanakan Perbup No. 02 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa tahun 2022. Lalu kedua, Pemkab Lamtim dituntut segera membayar kewajiban Penghasilan Tetap (Siltap) secara penuh selama enam bulan dan ketiga, segera dikeluarkan nomor induk perangkat desa (NIPD).
“Kami minta bupati atau perwakilannya hadir menjawab aspirasi kami,” ucap Ibrahim.
Ibrahim juga menambahkan, perangkat desa sampai heran mengapa persoalan ini terus terulang sejak tahun kemarin. Padahal, perangkat desa sudah bekerja di pemerintahan desa.
“Bagi kami yang jelas siltap dibayar tahun ini, jangan dibayar tahun besok,” tandas Ibrahim.
Sementara mewakili Bupati Lamtim, Asisten I Bidang Pemerintahan Tarmizi mengatakan, Pemkab Lamtim pada tahun ini telah menganggarkan ADD selama 12 bulan melalui APBD dan APBD Perubahan tahun 2022, termasuk untuk melunasi tunggakan ADD triwulan keempat di tahun 2021.
Bahkan Pemkab Lamtim menyediakan anggaran lebih dari Rp 60 miliar untuk membayar ADD selama tiga triwulan atau sembilan bulan di tahun 2022.
“Kami mohon untuk hal-hal seperti ini di maklumi, kami sudah berupaya maksimal. Bupati, Wakil Bupati dan Sekkab Lamtim juga telah merespon keluhan perangkat yang ada di Desa. Pemkab Lamtim telah mengajukan melalui APBD Perubahan 2022 dan mendapat respon baik dari anggota DPRD Lamtim untuk diproses. Kami mohon kepada perangkat desa untuk menunggu proses pembayaran ADD ini, dana sudah siap,” pungkas Tarmizi. | Ruli.
Eksplorasi konten lain dari LAMPUNG 7 (KoPI - Komite Pewarta Independen)
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.