Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut rakyat desa tidak memakai dolar menjadi perbincangan publik dalam beberapa waktu terakhir. Kalimat tersebut dinilai sederhana dan mudah dipahami, bahkan dianggap sebagai gaya komunikasi khas presiden yang sering melontarkan guyonan dalam pidatonya.
Secara langsung, pernyataan itu memang benar. Masyarakat desa membeli beras, cabai, minyak goreng, pupuk, hingga kebutuhan harian menggunakan rupiah, bukan dolar Amerika Serikat. Petani juga tidak membayar upah buruh atau ongkos panen dengan mata uang asing.
Namun demikian, sejumlah pengamat menilai persoalan ekonomi tidak berhenti pada alat pembayaran yang digunakan masyarakat. Meski dolar tidak beredar di pasar desa, pengaruhnya tetap dapat masuk melalui harga barang, biaya produksi, impor, energi, hingga distribusi kebutuhan pokok.
Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, dampaknya bisa dirasakan masyarakat kecil melalui kenaikan harga pupuk, pestisida, bahan bakar, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.
Petani, misalnya, memang tidak membeli dolar secara langsung. Tetapi berbagai kebutuhan produksi pertanian seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian, dan pestisida sebagian masih berkaitan dengan bahan impor atau harga global.
Saat rupiah melemah, biaya impor meningkat. Kondisi tersebut memicu kenaikan harga di tingkat distributor hingga pedagang. Akibatnya, petani harus mengeluarkan biaya produksi lebih besar untuk menghasilkan panen.
Hal serupa juga dialami nelayan. Harga solar, suku cadang mesin kapal, hingga peralatan melaut turut dipengaruhi kondisi ekonomi global dan pergerakan nilai tukar rupiah.
Tidak hanya petani dan nelayan, pedagang kecil pun menghadapi tekanan serupa. Banyak barang kebutuhan sehari-hari yang tampak lokal ternyata masih menggunakan bahan baku impor, mulai dari kemasan, obat-obatan, elektronik kecil, hingga produk rumah tangga.
Karena itu, pelemahan rupiah tidak selalu terasa sebagai krisis besar secara langsung. Dampaknya sering hadir melalui kenaikan harga kecil yang terjadi secara bertahap namun terus-menerus.
Kenaikan harga minyak goreng, gula, ongkos transportasi, hingga kebutuhan kesehatan menjadi beban berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama rumah tangga desa yang bergantung pada pendapatan harian maupun musiman.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan Indonesia masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap impor. Pada Januari hingga Maret 2026, nilai impor Indonesia tercatat mencapai 61,30 miliar dolar AS atau naik 10,05 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan produksi dan konsumsi dalam negeri masih sangat dipengaruhi pasokan bahan baku dan komponen dari luar negeri.
Meski demikian, pelemahan rupiah tidak otomatis menandakan ekonomi Indonesia runtuh. Indonesia masih memiliki pasar domestik besar, sumber daya alam melimpah, serta sektor produksi yang cukup kuat.
Namun pemerintah dinilai tetap perlu menjaga stabilitas harga, distribusi kebutuhan pokok, serta daya beli masyarakat agar dampak pelemahan rupiah tidak semakin membebani rakyat kecil.
Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat sektor produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor, terutama pada sektor strategis seperti pangan, energi, pupuk, dan obat-obatan.
Pernyataan “rakyat desa tak pakai dolar” dinilai seharusnya menjadi pengingat bahwa negara memiliki tanggung jawab menjaga masyarakat kecil agar tidak ikut menanggung dampak gejolak ekonomi global.
Sebab pada akhirnya, persoalan utama masyarakat bukan soal mata uang apa yang digunakan, melainkan apakah pendapatan yang dimiliki masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.