Muhammadiyah Tetap Optimistis dengan Niatan Prabowo Memberantas Korupsi

Jakarta – Pemberantasan korupsi menjadi isu penting yang banyak dibicarakan masyarakat di tahun 2024, dan langkah Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin pemberantasan korupsi pun mendapat perhatian. Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, memberikan pandangannya terkait upaya Prabowo ini.

Haedar menegaskan pentingnya sikap optimis dalam mengatasi masalah korupsi, tetapi ia juga menekankan bahwa optimisme saja tidak cukup tanpa adanya tindakan nyata dan kesadaran kolektif mengenai apa yang harus dilakukan.

“Kita harus optimistis. Kalau Muhammadiyah nggak optimis, siapa lagi? Nabi mengajarkan kita untuk tetap berbuat baik, bahkan ‘satu hari sebelum kiamat’ sekalipun. Tetap tanam kurma,” ujar Haedar di Kantor PP Muhammadiyah, Senin (30/12).

Namun, Haedar juga menyampaikan bahwa optimisme harus disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang langkah-langkah yang harus diambil. Salah satunya adalah mengenai isu pemberian pengampunan bagi koruptor yang belakangan mencuat.

“Mungkin nanti Pak Prabowo akan menjelaskan lebih rinci soal pengampunan untuk koruptor. Karena saya rasa beliau belum memberikan penjelasan secara lengkap tentang maksud tersebut,” kata Haedar.

Meskipun demikian, Haedar mengungkapkan bahwa Muhammadiyah tetap menjaga sikap husnuzan atau berbaik sangka terhadap Prabowo. “Asumsi husnuzan kami adalah tidak mungkin Pak Prabowo akan memberikan pengampunan untuk semua koruptor. Mungkin ada pengecualian yang perlu dijelaskan lebih lanjut,” tambahnya.

Lebih lanjut, Haedar menyoroti pentingnya menjaga suara masyarakat dan memperkuat kontrol terhadap lembaga-lembaga yudikatif, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Menurutnya, pengawasan terhadap lembaga-lembaga ini menjadi hal yang perlu mendapat perhatian, karena selama ini lebih banyak fokus yang diberikan pada eksekutif.

“Korupsi sudah seperti penyakit menular. Oleh karena itu, perlu ada political will di semua jalur, termasuk di lembaga yudikatif. Kami mendorong lembaga-lembaga ini untuk menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Haedar juga mengingatkan agar tidak ada lagi keputusan ganjil dalam penanganan kasus korupsi. “Kami berharap tidak ada lagi kasus yang diputuskan dengan cara yang ganjil, seperti kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah yang sempat menjadi perhatian,” ujarnya. “Kami ingin lembaga yudikatif benar-benar menjalankan fungsinya dengan adil dan sesuai aturan.”

Penjelasan Prabowo Tentang Pengampunan Koruptor

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara puncak perayaan natal yang digelari di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12). Foto: YouTube/Kemkomdigi TV
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri acara puncak perayaan natal yang digelari di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12). Foto: YouTube/Kemkomdigi TV

Pada Sabtu (28/12), dalam sebuah acara perayaan Natal di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto memberikan penjelasan mengenai pernyataannya tentang pengampunan koruptor. Prabowo menegaskan bahwa maksudnya bukan untuk memaafkan koruptor, tetapi lebih kepada meminta mereka yang telah bertobat untuk mengembalikan uang negara yang telah mereka curi.

“Ada yang mengatakan Prabowo mau memaafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, ya bagaimana menurut tokoh agama? Bertobat itu penting, tapi harus mengembalikan uang yang mereka curi,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, ajaran agama mengajarkan pentingnya bertobat, tetapi hal itu harus diikuti dengan tindakan nyata, yaitu mengembalikan kerugian negara yang telah mereka timbulkan. “Sudah nyolong, bertobat, tapi harus mengembalikan yang dicuri. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya hanya ingin mereka sadar,” tambah Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa koruptor yang sudah bertobat tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengembalikan uang negara sebelum harta mereka dikejar oleh pemerintah.

Tulis Komentar Anda