LAMPUNG7COM | Belakangan muncul berbagai isu spekulatif soal kemiskinan di Maluku dan isu pemekaran daerah otonom baru (DOB) jadi pembahasan.
Tak sedikit kalangan politisi mengeritik steatment Gubernur Maluku Irjen. Pol. Drs. H. Murad Ismail, soal pemekaran Seram Utara yang di utarakan gubernur Maluku di acara pelantikan Konsorsium Pemuda Seram 28/1/23 kemarin.
Menurut mereka steatment gubernur hanya bualan dan jualan menuju tahun politik 2024 nanti.
Berbeda dengan fungsionaris DPP KNPI Sandri Rumanama,
Rumanama berbeda pandangan dengan beberapa kalangan politisi di Maluku, menurut rumanama sikap tegas gubernur adalah soal keberpihakan gubernur Maluku terhadap masyarakat seram.
” Mau bualan atau apapun itu asalkan niatan beliau untuk kemaslahatan rakyat, kita dukung full “, Ucap Sandri Rumanama, Selasa (31/1/2023) melalui pesan singkat WhatsAppnya.
Tokoh pemuda ini mengatakan bahwa urusan pilihan politik adalah hak politik setiap orang yang tak boleh di intervensi, yang terpenting dari politik adalah soal interested political (kepentingan politik) itu sendiri.
” Urusan politik nanti masih lama, pilihan politik itu hak semua orang tak boleh di intervensi yang terpenting saat ini adalah bagaiamana kepentingan politik itu dapat terdistribusi dengan baik, niat baik gubernur soal pemekaran daerah otonom baru harus di suport oleh semua komponen politik di Maluku “, Ujar Rumanama
Ditanya tanggapannya soal angka kemiskinan di Maluku yang menurut data statistik terus bertambah di Maluku ?.
Rumanama menjelaskan bahwa angka kemiskinan ini secara nasional dan dihadapi semua daerah paska pandemi dan menghadapi resesi global tahun 2023 ini jadi bukan hanya di Maluku.
” Kalau soal kemiskinan ya ini berlaku secara nasional kok, hampir semua daerah mengalaminya setalah masa pandemi sejak 2019 lalu, jadi bukan hanya di Maluku apalagi 2023 ada skema resesi global tentu ini jadi pekerjaan kita bersama bukan hanya pemerintah daerah “, Ujar dia. Rls.