LAMPUNG7COM | Wakil Ketua Partai Demokrat Provinsi Lampung Ir. Nero Kunang yang juga Ketua IMDI Lampung dan Ketua IKA UII Lampung menyayangkan pernyataan Sekdaprov terkait vaksinasi yang dilaksanakan oleh RSUDAM yang menimbulkan Kerumunan massa. Kamis (12/8/2021).
Hal tersebut disampaikan oleh Sunan Nero sapaan akrab Ir. Nero Kunang kepada Lampung7.com setelah membaca pernyataan Sekdaprov di salah satu media online, dimana Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto seolah hanya bisa menyalahkan masyarakat.
“Sekdaprov itu tidak boleh hanya menyalahkan masyarakat, dia harus tau duduk permasalahannya kenapa kok sampai terjadi kerumunan tersebut,” ujar Nero melalui sambungan teleponnya.
Selain daripada itu menurut Nero seharusnya pihak penyelenggara vaksinasi (RSUDAM) bisa mengatur jadwal dan mensosialisasikan terlebih dahulu Aturan dan jadwalnya jauh hari sebelum pelaksanaan agar masyarakat paham dan tahu aturan dan jadwalnya.
“Seharusnya pihak RSUDAM atau Dinas Kesehatan Provinsi maupun kota bisa membuat jadwal dan aturan pelaksanaannya terlebih dahulu dan mensosialisasikannya kepada masyarakat baik melalui media atau melalui aparat pemerintah seperti RT atau Lurah agar masyarakat paham dan mengerti tentang jadwal maupun aturan pelaksanaan vaksinasi massal tersebut,” tambah Nero.
Selanjutnya tentang cara pendaftaran vaksinasi secara online yang nyata oleh Sekdaprov tersebut, Nero mengatakan cara itu kurang efektif jika pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi di Provinsi Lampung ini.
“Menurut saya sistem pendaftaran secara online untuk yang mau di vaksin, itu kurang efektif jika pemerintah ingin mempercepat proses vaksinasi di Lampung ini, sebab walaupun zaman sekarang adalah zaman digital akan tetapi tidak semua masyarakat mengerti dan paham tentang cara pendaftaran secara online tersebut,” lanjut ketua IKA UII tersebut.
Masih menurut sunan Nero, yang lebih penting adalah pihak penyelenggara vaksinasi (RSUDAM) seharusnya mengantisipasi terjadinya kerumunan massa tersebut dengan cara sebelumnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian, TNI, maupun satpol PP.
“Seharusnya pihak RSUDAM sebelumnya berkoordinasi dengan pihak Polda Lampung, Korem, dan Satpol PP guna mengantisipasi dan mengatur jika terjadi sesuatu seperti kerumunan massa seperti itu, agar hal tersebut jangan sampai terjadi,” tegas Wakil Ketua Partai Demokrat Lampung tersebut.
Dan juga menurut ketua IMDI Lampung tersebut, ini adalah pembelajaran bagi semua stakeholder untuk mengevaluasi dan introspeksi akan semua kebijakan maupun aturan yang ada, jangan hanya bisa menyalahkan masyarakat.
“Ini adalah pembelajaran bagi semua stakeholder untuk mengevaluasi dan introspeksi akan semua kebijakan dan aturan yang akan diterapkan pada masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu mengerti dan memahami akan kebijakan dan aturan pelaksanaan yang dibuat oleh pemerintah jika tidak ada sosialisasinya terlebih dahulu, jadi jangan hanya bisa menyalahkan masyarakat saja,” pungkas Nero Kunang. | Pin
- Posts not found
Eksplorasi konten lain dari LAMPUNG 7 | KoPI - Komite Pewarta Independen
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.