Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengonfirmasi bahwa anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun 2025 tetap sebesar Rp 71 triliun. Namun, akan ada beberapa penyesuaian dalam alokasi dana untuk mendukung program pemenuhan gizi nasional.
“Tetap Rp 71 triliun, tetap,” ujar Nihayatul kepada wartawan usai rapat dengar pendapat tertutup di DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/1).
Dalam rapat tersebut, Nihayatul dan anggota Komisi IX lainnya telah menyetujui pengalihan anggaran BGN untuk tahun ini. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa anggaran lembaganya pada tahun ini mengalami penurunan sekitar Rp 1,5 triliun dari semula Rp 8 triliun.
“Jadi tadi kami membahas tentang penyesuaian anggaran,” kata Dadan.
Penurunan anggaran tersebut, menurut Dadan, akan dialihkan untuk mendukung program-program pemenuhan gizi nasional, termasuk di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mulai dilaksanakan.
“Anggaran yang turun sebesar Rp 1,5 triliun itu akan kami alokasikan untuk lebih banyak program pemenuhan gizi nasional,” jelasnya.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebutkan bahwa anggaran di APBN 2025 kemungkinan bisa mengalami perubahan, tergantung pada kondisi ekonomi dan pendapatan negara.
“Kami tetap dengan angka Rp 71 triliun untuk anggaran makan bergizi gratis di APBN 2025, tapi nanti mungkin ada penyesuaian. Pak Prabowo diberi kebebasan untuk melakukan perubahan dalam APBNP jika diperlukan. Kami harapkan, setelah rincian postur anggaran diketahui, di tahun 2025 akan ada perubahan,” ujar Drajad dalam wawancara di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10).
Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi salah satu prioritas utama bagi Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara Indonesia, khususnya anak-anak, memperoleh asupan gizi yang cukup.
Drajad juga menambahkan bahwa jika pendapatan negara mengalami peningkatan signifikan, maka alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis ini dapat ditingkatkan.