pinjol Arsip — LAMPUNG7.COM

Ekonomi, Lembaga Negara

Ibu-Anak Rentan Jadi Korban Pinjol, Menteri PPPA Bakal Bahas Bareng Komdigi

…

By Susan

22 Desember 2024

Sejumlah anak membaca bersama di dekat dinding bermural di kawasan Tempurejo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (7/9). Foto: Ist

Ekonomi, Nation News

Teror Penagihan Utang Pinjol Meningkat, Berikut Tips dari OJK untuk Hadapinya

…

By Susan

17 Desember 2024

ojk

Lampung, Lembaga Negara

Aktivitas Keuangan Ilegal: Masih Marak Terjadi Hingga Pengancaman Sebar Identitas

…

By Redaksi

12 November 202412 November 2024

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi atas Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) yang dimohonkan 19 orang, terkait pinjaman online (pinjol). Tak hanya mengabulkan kasasi, para Tergugat juga diperintahkan untuk melindungi konsumen hingga melarang data pribadi konsumen disebar. Adapun untuk Tergugat adalah Presiden Republik Indonesia (Tergugat I), Wakil Presiden Republik Indonesia (Tergugat II), Ketua DPR RI (Tergugat III), Menteri Komunikasi dan Informatika (Tergugat IV), dan Ketua Dewan Komisioner OJK RI (Tergugat V). "Mengadili Sendiri. Dalam Pokok Perkara, menghukum Tergugat I, Tergugat ll dan Tergugat III untuk memerintahkan Tergugat IV untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online," demikian bunyi putusan tersebut berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara, dikutip Minggu (21/7). "Menghukum Tergugat l, Tergugat ll dan Tergugat III untuk melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online," lanjut amar putusan tersebut. Putusan tersebut diketok oleh Majelis Kasasi dengan Hakim Ketua Takdir Rahmadi, S.H., L.LM., dan dua hakim anggota yakni Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Dr. dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Putusan kasasi ini memerintahkan adanya pembuatan aturan pinjol. "Sehingga praktik pinjol yang eksploitatif tidak boleh ada lagi," kata Kepala Advokat LBH Jakarta, Fadhil Alfathan, saat dihubungi. Asfinawati, salah satu penggugat, membeberkan bahwa selama ini banyak pengaduan dari korban pinjol ke LBH Jakarta. "Ini korban pinjol sudah menjadi fenomena, tidak bisa ditangani satu per satu, harus ada penanganan yang lebih holistik," kata Asfi yang merupakan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia periode 2017-2021 itu. Kasasi ini baru satu hal, selanjutnya adalah para tergugat melaksanakan putusan kasasi tersebut. "Ini harus dikawal hingga benar-benar diterapkan sesegera mungkin," ujar Asfi. Berikut Putusan Kasasi Selengkapnya Pada Jumat, 12 November 2021, 19 orang berikut: 1. Nining Elitos 2. Dhyta Caturani 3. Sri Baskoro 4. Betty Martina 5. Ahmad Muaz 6. Minarsih 7. Henny Susylawaty 8. Dewi Purwati 9. Nurul Kartika Putri 10. Ganie Saputro 11. Siti Aminah 12. Yulianti 13. Asfinawati 14. Nur Rosyid Murtadho 15. Irine Octavianti Kusuma Wardhanie 16. Dyah Ariyati P 17. Warsiti Hajar 18. Muharyati 19. Leon Alvinda Putra Mereka mengajukan Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor perkara 689/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Berikut untuk petitum gugatannya: Bahwa untuk memastikan gugatan ini tidak sia-sia dan menghindari terus terjadinya pelanggaran konstitusi dan peraturan perundang-undangan akibat penyelenggaraan pinjaman serta untuk mencegah kerugian yang lebih luas dan besar dari warga serta untuk memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas privasi dan rasa aman bagi warga negara di Indonesia, maka dengan ini kami memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut:1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penguasa melalui mekanisme Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dapat diterima;2. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk menghentikan sementara seluruh penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia selama gugatan ini berlangsung hingga terdapat putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan diterbitkannya regulasi terkait penyelenggaraan pinjaman online yang komprehensif dan menjawab seluruh permasalahan di tengah masyarakat dengan memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional (hak asasi manusia) warga negara khususnya hak atas privasi dan hak atas rasa aman.Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;..dst. Sidang bergulir hingga muncul putusan di PN Jakpus, putusan banding di PT DKI, dan kasasi. Berikut adalah putusan kasasi: MENGADILI: 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NINING ELITOS, 2. DHYTA CATURANI, 3. SRI BASKORO, 4. BETTY MARTINA, 5. AHMAD MUAZ, 6. MINARSIH, 7. HENNY SUSYLAWATY, 8. DEWI PURWATI, 9. NURUL KARTIKA PUTRI, 10. GANIE SAPUTRO, 11. SITI AMINAH, 12. YULIANTI, 13. ASFINAWATI, 14. NUR ROSYID MURTADHO, 15. IRINE OCTAVIANTI KUSUMA WARDHANIE, 16. DYAH ARIYATI P, 17. WARSITI HAJAR, 18. MUHARYATI, dan 19. LEON ALVINDA PUTRA, tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKl Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI, tanggal 7 Juni 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt,G/2021/PN Jkt. Pst., tanggal 26 September 2022; MENGADILI SENDIRI: Dalam Provisi: - Menyatakan gugatan Para Penggugat melalui gugatan warga negara (Citizen Lawsuit/CSL) dapat diterima; Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Para Tergugat; Dalam Pokok Perkara: 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; 2) Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3) Menghukum Tergugat I, Tergugat ll dan Tergugat III untuk: a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat IV untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;b. Memerintahkan Tergugat IV melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia;c. Memerintahkan Tergugat IV untuk membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online;d. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online; 4) Menghukum Tergugat l, Tergugat ll dan Tergugat III untuk: a. Melakukan supervisi terhadap Tergugat V untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat;b. Melakukan supervisi terhadap pembuatan regulasi mengikat yang mengatur:• Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam;• Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, mikrofon, dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;• Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;• Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;• Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil;• Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);• Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;• Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;• Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;c. Melakukan pengawasan untuk memastikan pelanggaran hukum agar tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh masyarakat; 5) Menghukum Tergugat IV untuk: a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan, perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;b. Melakukan kerja sama dengan perusahaan layanan distribusi aplikasi digital untuk membuat regulasi yang memastikan izin pendaftaran sebagai syarat bagi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online dapat beroperasi di Indonesia;c. Membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online;d. Melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi dalam praktik pinjam-meminjam dalam aplikasi aplikasi peer-to-peer lending atau pinjaman online; 6) Menghukum Tergugat V untuk: a. Membuat peraturan yang menjamin penghormatan dan perlindungan bagi pengguna aplikasi pinjaman online dan warga masyarakat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait;b. Membuat regulasi mengikat yang mengatur:• Proses uji kelayakan pengajuan pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sebelum perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online menyepakati perjanjian pinjam meminjam;• Batasan pengambilan akses data pribadi hanya pada kamera, mikrofon, dan location. Dalam hal terdapat akses di luar ketentuan tersebut, masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online dapat menolak akses tanpa mempengaruhi kelayakan pengajuan pinjaman;• Jaminan tidak adanya ketentuan baku dalam perjanjian elektronik;• Larangan tegas dan sanksi terhadap penyebaran data pribadi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;• Batasan biaya administrasi pinjaman yang didasarkan pada nilai yang wajar dan adil;• Batasan bunga pinjaman sesuai dengan suku bunga yang dianjurkan (bunga moratoir);• Larangan tegas dan sanksi penagihan pinjaman yang dilakukan dengan tindak pidana, baik oleh perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online;• Mekanisme penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen;• Sanksi pencabutan izin usaha bagi perusahaan penyelenggara aplikasi pinjaman online maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan aplikasi pinjaman online, jika terjadi pelanggaran perlindungan konsumen, pelanggaran hak atas privasi, pelanggaran hak atas rasa aman dan tindak pidana dalam proses penagihan;• Memastikan pelanggaran hukum tidak lagi terjadi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online oleh warga masyarakat dengan menerapkan melakukan pengawasan menyeluruh dan menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap perusahaan aplikasi pinjaman online yang melakukan pelanggaran hukum; 7) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya; 3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hukum

Putusan Kasasi Pinjol: Konsumen Harus Dilindungi, Larang Data Pribadi Disebar

…

By Susan

Judol dan Pinjol Merebak di BUMN, Nasuha Hadir Memberi Solusi

BUMN, Sosial

Judol dan Pinjol Merebak di BUMN, Nasuha Hadir Memberi Solusi

…

By Redaksi

BUMN, Ekonomi, Lembaga Negara

Satgas Pemberantasan AKI Blokir 288 Tawaran Pinjol Ilegal dan Informasikan Pencabutan Izin Usaha PT FEC Shopping Indonesia

…

By Redaksi

6 September 20236 September 2023

OJK Lampung: Pertumbuhan Kredit UMKM di Lampung Meningkat 8,34% atau 2,17 Triliun

Bisnis, Ekonomi, Hukum

Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Temukan 434 Tawaran Pinjol Ilegal

…

By Redaksi

vMix Capture 19 Desember 2022 17 46 33 e1671520491858

Bisnis, Ekonomi

OJK Tingkatkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Penipuan Berkedok Investasi di IPB

…

By Redaksi

20 Desember 202220 Desember 2022

IMG 20221205 WA0095 scaled

Bisnis, Hukum, Lampung, Polri

DPR Apresiasi Polri Ungkap Perusahaan Pinjol Ilegal

…

By Redaksi

5 Desember 20226 Desember 2022

Ekonomi

Ini Daftar Pinjol Legal dan Ilegal Terbaru Per Agustus 2022

…

By Redaksi

28 September 2022

Bisnis, Ekonomi, Lembaga Negara, Nation News, Teknologi

Cari Pinjol Legal dan Resmi OJK 2022, Ini Rekomendasinya!

…

By Redaksi

15 Januari 2022

Polri

Respon Cepat Kasus Anak dan Pinjol, Polisi Selebriti beri Penghargaan Kapolda Kalsel

…

By Redaksi

19 Desember 2021

Ekonomi, Kisah, Peristiwa, Polri

Karyawan Indomaret yang Ingin Bunuh Diri Ternyata Diteror Pinjol Puluhan Juta Rupiah

…

By Redaksi

22 November 2021

Bisnis, Ekonomi, Lembaga Negara, Teknologi

OJK Rilis Daftar Lengkap Ratusan Pinjol Legal, Ini Rinciannya!

…

By Redaksi

11 November 2021

DPRD, Hukum

Data Pribadi Anggota DPRD Nisfu Diretas Oknum Tak Dikenal

…

By Redaksi

1 November 2021

Bisnis, Ekonomi, Hukum, Lembaga Negara, Pemerintahan, Peristiwa, Polri

Menkominfo Tutup Akses 4.906 Pinjaman Online ‘Ilegal’

…

By Redaksi

31 Oktober 2021

Bisnis, BUMN, DPRD, Ekonomi, Lembaga Negara, Pemerintahan

Pinjol Ilegal, LaNyalla Minta Bank Permudah Akses Kredit

…

By Redaksi

24 Oktober 2021

Ekonomi, Hukum, Lembaga Negara, Pemerintahan

OJK Lampung Edukasi Masyarakat Tentang Pinjol

…

By Redaksi

21 Oktober 2021

Ekonomi, Hukum, Kisah, Polri

Modus Pinjol Ilegal Hindari Polisi, Karyawannya Disuruh WFH

…

By Redaksi

19 Oktober 2021

Bisnis, Polri

Kunjungi OJK, Kabid Humas Polda Lampung : Ingin Tahu Legalitas Pinjol, Hubungi Website Resmi OJK

…

By Redaksi

19 Oktober 2021